home news guestbook contact
Kamis, 30 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Lagi, Dua Perusahaan Tertarik Buka Kebun di Ketapang

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 25 August 2011, 5:05 am


Setelah puluhan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi d Kabupaten Ketapang, kembali dua perusahaan melirik investasi kebun di Tanah Kayong. Perusahaan tersebut PT Agro Manunggal Sawitindo (AMS) seluas 11.500 ha dan PT.Lestari Gemilang Inti Sawit (LGI) seluas 13.000 ha.Rencana kebun tersebut berada di Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamatan Pemahan.

Rencana masuknya investasi perkebunan sawit tersebut terungkap dalam ekpose perkebunan di pendopo Bupati Ketapang, Selasa (23/8) yang di fasilitasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang. Ekpose perkebunan sawit tersebut dihadiri oleh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Ketapang, kepala BPN Ketapang, camat Nanga Tayap, Camat Pemahan, dan sejumlah kepala desa yang ada dua kecamatan tersebut.
Bupati Ketapang diwakili Assisten I Setda Ketapang, Drs F.Sungkalang memimpin pertemuan tersebut. Sebelum pihak perusahaan menjelaskan ekpose pembangunan kebun, dia mengharapkan hadirnya investasi di daerah ini bisa bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, ia berharap kepala desa tidak hanya sekedar menolak tanpa mendengar pemaparan secara lengkap. Ditambahkan kepala Dinas Pekerjaan Umum Ketapang, Ir.H.Darmansyah MM yang membawa tata ruang wilayah Kabupaten Ketapang bahwa ekpose ini sebagai tahapan awal sebelum kegiatan perizinan selanjutnya dilaksanakan dalam usaha perkebunan. Adanya rencana kebun tersebut sesuai status perizinan PT LGI dan PT AMS. Dimana pencadangan lahan oleh Bupati Ketapang nomor 525/1072//DPU-TR tanggal 4 Agustus 2011, atas nama PT.Lestari Gemilang Inti Sawit seluas 13.000 ha yang terletak di kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang. Demikian juga pencadangan lahan oleh Bupati Ketapang nomor 525/1073/DPU-TR tanggal 4 Agustus 2011, atas nama PT Agro Manunggal Sawitindo seluas 11.500 ha yang terletak di Kecamatan Nanga Tayap dan Pemahan Kabupaten Ketapang.
Diterangkan Prayono, bahwa dengan ekpose tersebut dapat tersusunnya lokasi penggunaan lahan untuk tanaman kelapa sawit dan dicarikan lokasi mana yang dianggap paling potensi.
Dalam pertemuan itu mereka memaparkan kondisi renacana kebun, baik dari kondisi tanah, demografi,pmukiman yang ada di sekitar kebun, potensi lahan, topografi, vegetasi hutan sekunder, semak belukar, kebun karet, dan lain-lain. Dilanjutkan A.Tarigan dari pihak perusahaan jika dua perusahaan tersebut terealiasasi maka mereka memerlukan banyak tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja itu meliputi Manager, asisten kepala, asisten, kepala administrasi dan keuangan, mandor, karyawan langsung, karyawan tidak langsung untuk kebun 3.251, sedangkan pabrik 262 orang. Rencana perkebunan manfaatnya dapat dirasakan pemerintah pusat dan daerah.Selain itu membantu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.Menyumbang devisa Negara.Membuka peluang usaha.Meningkatkan pendapatan daerah.Dan,mendorong peningkatan perekonomian/pedesaan.
Walaupun demikian, sebelum rencana direalisasikan kendala umum diketahui juga tidak jelasnya batas wilayah administrasi antar desa dalam satu kecamatan.Klaim kepemilikan lahan yang tidak wajar.Klaim ganti rugi areal hutan.Jual beli kapling kebun kemitraan.Jual beli kartu anggota fiktif.Surat keterangan tanah fiktif.Tanaman jebakan.
“Kita juga memperhatikan lingkungan, dimana pembukaan lahan tanpa pembakaran, menggunakan sumber daya alami untuk mengganti pestisida sebagai pengontrol kerusakan tanaman dan hama, seperti penggunaan tyto alba untuk pencegahan serangan tikus, Proyek pengkomposan untuk mengurangi emisi karbon dari janjang kosong. Dan dilain pihak terdapat keuntungan dengan diperolehnya sertifikat, pengurangan emisi karbon dari perserikatan bangsa-bangsa,” terang A.Tarigan.
Ia juga menerangkan pola pembangunan kebun inti plasma sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 26/permentan/OT.140/2/2007. Demikian juga satuan biaya pembangunan kebun di Kalimantan Barat (biaya Investasi pembangunan kebun (rp/ha), sesuai SK Dirjenbun nomor 148//KPts/RC.110/6/2011 juga diterangkan. Dimana, total investasi (diluar IDC) Rp 45.342.000, ditambag biaya pada masa tenggang Rp 18.136.800. Sehingga total biaya investasi setiap hektar kebun Rp 63.478.800. Biaya tersebut dijaminkan pada bank dan dicicil. Selain rencana geografis rencana lokasi kebun, mereka juga menjelaskan mengenai kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) BGA Group berupa Kemitraan dengan masyarakat,Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keagamaan, dan lingkungan.
Setelah mendengarkan penjelasan rencana pembangunan kebun, Kepala BPN Ketapang, Halim Nasution memberikan masukan. Sebelum memutuskan rencana perkebunan aturan main dibidang pertanahan disampaikannya, termasuk memperhatian kawasan konservasi, tata ruang yang mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk masyarakat minimal jangka waktu 50 tahun kedepan dan lain sebagainya.
Sejumlah masukan juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pertenakan, Syamsu Akhyar mengenai aturan perundang-undangan mengenai ketersediaan lahan pertanian untuk masa-masa yang akan datang. Begitu juga masukan dari Kepala Bappeda Ketapang, H.Mahyudin Msi, Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Ketapang Ir.C.Lestari mengenai pada lokasi yang sama juga ada izin perusahaan tambang. Namun sisi aturan diperbolehkan agar sebelum kebun beroperasi pihak pertambangan terlebih dahulu melakukan aktifitas. Masukan juga disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Ketapang, Ir JP.Setio Hernowo. Salah satu masukannya mengenai izn IPK, maupun memperhatikan ketersediaan air untuk masyarakat. Karena itu keberadaan hutan untuk ketersediaan air perlu diperhatikan. Masukan juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM, Pedagangan dan Perindustrian Ketapang, H.Syahrani. Salah satunya ia mengupas mengenai keberadaan koperasi sebagai kemitraan, dimana diharapkannya agar aturan dan syarat seragam diharapkan satu perusahaan cukup satu koperasi saja. Masukan-masukan juga disampaikan Camat Pemahan dan Nanga Tayap.
Masukan-masukan dar kepala desa juga mencuat dalam kesempatan itu. Pada umumnya meeka menyuarakan agar karet dipertahankan. Pengalaman PT BIG, masyarakat tak ingi dibebani utang, Kondisi jalan juga mereka soroti termasuk juga kondisi penduduk yang bertambah dan lain-lain. Masukan-masukan itu disampaikam oleh Kades Pebihingan, semayok baru, bentenung, batu mas, dan lain-lain. Sedikit berbeda disampaikan dari Tajok Kayong, ia menyatakan welcome jika perusahaan mau melakuan sosialisasi. Namun keputusan menerima atau menolak kebun berasal dari masyarakat. Ia meratakan masyarakatlah yang nanti menentukan.
Diterangkan Kepala Dinas Perkebunan Ketapang, Drs Lukas Lawun menjelaskan jika bicara kebun, seakan-akan seluruh kewenangan adalah Disbun Ketapang. Perlu diketahui, tahapan-tahapan tersebut dilakukan melibatkan istansi terkait. Pembinaan sepenuhnya dilakukan Dinas Perkebunan, seandainya seluruh tahapan dan perusahaan siap beroperasi.Dengan penjelasan yang ada pada saat itu, maka ssemuanya kembali pada perusahaan apakah akan meneruskan perizinan, atau cukup sampai di tempat itu. Sebab, sebelum proses izin selanjutnya juga ada yang dikenal amdal dan lainnya.***

By: Andy Candra SE, Bagian Humas Setda Ketapang

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007