home news guestbook contact
Senin, 16 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Pengirim : humas (ac)
Tanggal : 10 May 2011, 2:02 pm


Dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan demokrasi, yang nomor satu adalah akuntabilitas. Mengedepankan pembangunan tanpa mendengar suara rakyat, akan menimbulkan ketidakpuasan. Sebaliknya, menomorsatukan penyampaian pendapat dengan meninggalkan proses pembangunan, ini juga salah. Untuk menjaga keduanya agar berjalan bersama, yang diperlukan adalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban setinggi-tingginya. (Presiden SBY, 11-12-2009 pada Musrenbangnas RPJMN 2010 – 2014 di Jakarta).



Ungkapan Presiden SBY tersebut mencerminkan betapa pentingnya melakukan pembangunan dengan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Keuangan negara tidak semata-mata digunakan sekedar untuk merealisasikan output yang telah direncanakan, lebih dari pada itu harus dapat mencapai hasil (outcome) dan sasaran dari setiap kegiatan/program, dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat.



Ungkapan tersebut juga berkaitan erat dengan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada paradigma manajemen modern, salah satu tugas APIP adalah memberi keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas tata kelola, sistem pengendalian dan pengelolaan risiko. Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik utama dari Tata Kelola yang baik. Dengan demikian, pernyataan Presiden tersebut memberi pesan juga bahwa proses pengawasan intern harus efektif agar terwujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap APIP untuk memahami konsep pembangunan nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Rencana Pembangunan Nasional 2010 - 2014

Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan… (World Bank, 1991).

Setelah 65 tahun bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan, upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Kasus-kasus yang menunjukkan belum berhasilnya upaya tersebut masih sering muncul. Kita kadang masih mendengar sejumlah rakyat yang meninggal dunia akibat kelaparan, kasus busung lapar, malpraktek kesehatan, kegagalan panen, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa.

Konsep pembangunan Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana pembangunan Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu ke-2 diuraikan pada RPJMN 2010 - 2014. Dengan visi "Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan", misi, agenda, prioritas, sasaran, dan program dikembangkan dalam rangka mencapai perbaikan kualitas hidup bangsa.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, RPJPN mengamanatkan 8 misi yaitu (1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Presiden SBY menekankan bahwa pada periode kepemerintahan yang kedua ini (2010 - 2014), ia akan melakukan "Pembangunan untuk Semua" dengan enam strategi yaitu (1) pembangunan bersifat inklusif, (2) pembangunan berdimensi wilayah, (3) integrasi potensi-potensi ekonomi menjadi satu kesatuan geo ekonomi, (4) pengembangan ekonomi lokal, (5) keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro-growth, pro-job, and pro-poor), dan (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hal itu akan dicapai dengan 11 prioritas pembangunan nasional tahun 2010 - 2014 meliputi:

1.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2.Pendidikan;

3.Kesehatan;

4.Penanggulangan Kemiskinan;

5.Ketahanan Pangan;

6.Infrastruktur;

7.Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8.Energi;

9.Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik

11.Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;



Prioritas pembangunan nasional ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada prioritas-prioritas bidang dan wilayah. Wilayah meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sedangkan Bidang-bidang meliputi Sosial-Budaya, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik, Pertahanan Keamanan, Hukum dan Aparatur, Wilayah dan Tata Ruang, dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan konsep pembangunan tahun 2010 - 2014 tersebut, kita dapat melihat bahwa posisi prioritas pembangunan nasional sangat strategis dalam mencapai visi negara. Prioritas Pembangunan Nasional merupakan program unggulan yang menjadi inti dari arah pembangunan bangsa lima tahun ke depan. Prioritas Pembangunan Nasional juga menjadi bentuk sinergitas pembangunan dari berbagai prioritas bidang dan wilayah. Tidak mengherankan jika setiap prioritas selalu melibatkan banyak lembaga negara dan unsur dalam masyarakat.

Dengan posisinya yang sangat penting, maka pencapaian keberhasilan prioritas pembangunan juga menjadi sangat penting. Keberhasilan pencapaian 11 Prioritas pembangunan nasional akan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan periode 2010 - 2014. Otomatis, keberhasilan pencapaian 11 prioritas ini juga menjadi parameter utama keberhasilan Pemerintahan saat ini. Hal ini harus mendapat perhatian dari setiap unsur pemerintahan yang terlibat dalam upaya pencapaian prioritas tersebut. Seluruh kementerian/lembaga negara yang terlibat dalam pencapaian prioritas tersebut harus berkolaborasi dan bersinergi menyatukan langkah untuk melaksanakan rencana pembangunan itu.



Membangun Akuntabilitas melalui Pengawasan Intern yang Efektif

Sebagaimana diungkapkan Presiden bahwa pembangunan nasional harus disertai pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel dan bertanggungjawab. Hal ini untuk menciptakan pembangunan yang optimal pada negara yang menerapkan prinsip demokratis. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara akan melahirkan kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program (Deklarasi Tokyo, 1985). Akuntabilitas menjadi salah satu pilar terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Hal ini menjadi salah satu karakterisitik dari sebuah Negara yang maju.

Terdapat beberapa jenis akuntabilitas. Ada yang membagi akuntabilitas dalam dua kategori yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Ada juga yang membagi menjadi akuntabilitas politik dan akuntabilitas manajerial. Dalam konteks pembangunan nasional, akuntabilitas yang harus dibangun adalah akuntabilitas manajerial, yaitu pertanggungjawaban seorang pejabat publik kepada yang memberi amanah yaitu rakyat atas pengelolaan (management) sumber daya yang dikuasainya, termasuk pengelolaan keuangan negara.

Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara antara lain (Lembaga Administrasi Negara, 2004):

• Harus ada komitmen dari pimpinan dan staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

• Terbangunnya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

• Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil serta manfaat yang diperoleh,

• Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, tidak akan dapat lepas dari peran Pengawas Intern. Hal itu tercermin dari definisi Pengawasan Intern yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar atau institusi. Pengawasan Intern merupakan sebuah proses penilaian yang sistematis dan obyektif terhadap operasi dan sistem pengendalian untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif, yang semua dilakukan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Definisi internal audit antara lain diungkapkan oleh The Institute of Internal Auditor sebagai berikut:

Internal audit is an independent, objective assurance, and consulting activity designed to add value and improve an organization's operation. It's bring a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.

Dari definisi tersebut, pengawasan intern merupakan proses penjaminan dan konsultansi yang didesain untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian dan tata kelola (Governance). Mengingat akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik utama sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, maka APIP memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan terbangunnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara . Jika kita melihat besarnya peran APIP dalam membangun akuntabilitas pembangunan nasional, maka kita perlu memperhatikan bagaimana pola pengawasan intern yang efektif agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan nasional akan dapat tercapai? Selain itu perlu dipahami juga permasalahan dan risiko yang dihadapi dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan



(triwib)

sumber: http://www.bpkp.go.id/warta/index.php?view=1540
http://www.menpan.go.id/index.php/artikel-index/448-prioritas-pembangunan-nasional

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007