home news guestbook contact
Senin, 16 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

ASISTEN I SETDA KETAPANG IMBAU SAMAKAN PERSEPSI BATAS WILAYAH

Pengirim : andy candra
Tanggal : 9 May 2011, 1:56 pm


*Tapem Ketapang Datangkan pejabat Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri

HUMAS--TATA cara penataan batas wilayah dan pembakuan nama rupabumi dibahas panjang bersama pejabat Direktorat Batas Daerah Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (9/5) di pendopo Bupati Ketapang. Pejabat dari Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI yang hadir diantaranya Supriono dan Halomoan Pakpahan. Sedangkan peserta yang hadir diantaranya para camat se-Kabupaten ketapang dan Kasi Tapem dari kecamatan serta SKPD yang tergabung dalam tim batas daerah dan tim pembakuan nama rupabumi.
Menurut Kabag Tapem Setda Ketapang, Khairani SH MH bahwa tujuan kegiatan itu adalah untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis tentang tata cara penataan batas wilayah. Demikian juga pembakuan nama rupabumi bagi camat dan Kasi Tapem Kecamatan serta bagi tim batas daerah dan tim pembakuan unsur rupabumi di Kabupaten Ketapang.
Harapannya, kegiatan tersebut dapat dijadikan bekal bagi para camat dan Kasi Tapem serta Aparatur Pemda pada umumnya dalam pelaksanaanya tugas, khususnya kegiatan penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupa bumi.
“Kegiatan ini ditekankan tentang batas wilayah administratif, sedangkan pemahaman di masyarakat mengenai social ekonomi, jadi batasan-batasan ini harus dibedakan,” kata Khairani disela-sela kegiatan di pendopo Bupati Ketapang.
Semengara itu, Plt Sekda Ketapang menuturkan batas wilayah baik itu batas antar daerah, antar kecamatan maupun batas antar desa bahkan batas antar dusun atau RT telah menjadi persoalan yang sangat krusial dan urgen akhir-akhir ini. Menurut Bupati Ketapang diwakili pelaksana tugas (plt) Sekda Ketapang, Drs F.Sungkalang bahwa persoalan batas wilayah tak jarang menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pihak investor atau pihak-pihak lainnya. “Hal ini kerap kali terjadi, salah satunya karena kurangnya pemahaman masyarakat serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan teknis aparat pemerintah di tingkat desa dan kecamatan mengenai batas wilayah administrasi pemerintahan,” tegas Bupati Ketapang diwakili Plt Sekda Ketapang, Drs F.Sungkalang, Senin (9/5) di pendopo Bupati Ketapang.
Ia memberikan apreasisi positip kepada unit kerja yang telah berinisiatif melakukan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis aparatur pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Terutama, bagi anggota tim batas daerah dan tim pembakuan nama rupabumi Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapang disampaikan Plt sekda berharap sosialisasi tersebut memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan kemampuan teknis dalam memfasilitasi permasalahan batas wilayah baik antar daerah, antar kecamatan maupun antar desa di wilayah kerja masing-masing.
Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan luas wilayah Kabupaten sebesar 31.588 KM persegi menjadikan Kabupaten Ketapang terluas di kalbar. Dimana kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan, 240 desa dan 9 kelurahan. Kondisi ini menyebabkan jauhnya jarak tempuh dan rentang kendali dari pusat-pusat pemerintahan ke lokasi titik batas antar daerah.
Drs F.Sungkalang menyebutkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah telah tumbuh dan berkembang beberapa investasi di Kabupaten Ketapang. Investasi tersebut diantaranya berasal dari luar Kabupaten Ketapang maupun luar negeri, seperti investasi perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan kehutanan.
“Tumbuhnya investasi di berbagai bidang yang diikuti pula dengan adanya kepentingan ekonomi banyak pihak seringkali memunculkan konflik di masyarakat yang akhir-akhirnya berujung kepada perselisihan batas wilayah,” tutur F.Sungkalang.
Penegasan dan penetapan batas wilayah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kernangan pemerintah sesuai jenjang dan hiraerki pemerintahan. Menurut Plt Sekda Ketapang ini diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2006 temntang penetapan dan penegasan batas desa.Ia juga meminta para canat agar memberi perhatian serius dan sungguh-sungguh terhadap persoalan batas wilayah ini. Jangan sampai menjadi pemicu meruncingnya potensi konflik batas wilayah di wilayah masing-masing.”Lepaskan kepentingan individu, dan berikan pemahaman yang benar kepada masyarakat,” katanya menjelaskan.
Kewenangan penegasan dan penetapan batas desa dan batas kecamatan merupakan kewenangan Bupati selaku kepala daerah. Sedangkan kewenangan penetapan batas antar daerah merupakan kewenangan pemerintah. Dalam hal ini menteri dalam negeri. Karena itulah, kembali ditegaskan agar semangat yang menjiwai dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.Terkait dengan permasalahan batas antar daerah, Drs F.Sungkalang menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2010 yang lalu telah dilaksanakan kegiatan penegasan batas antara kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, serta batas daerah antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sanggau. Kegiatan penegasan batas daerah tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga atau pihak monsultan dengan sumber dana berasal dari pihak Dijen PUM Kementerian Dalam Negeri RI. “Hingga saat ini kita masih menunggu hasilnya nerupa keputusan Menteri dalam Negeri tentang batas daerah tersebut,” ucapnya.
Sebagai informasi, selain berbatasan dengan Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau Propinsi Kalteng, serta dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang juga berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Ia mengharapkan agar kegiatan penegasan batas daerah pada segmen batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu raya, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dapat diakomodir oleh pihak Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri pada tahun anggaran 2012. Secara khusus mereka mengharapkan agar segmen batas antara Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sekadau diberikan prioritas untuk ditegaskan dan ditetapkan. Ini mengingat telah muncul riak-riak konflik dan perselisihan di masyarakat.
Masih dalam upaya mewujudkan tertib administrasi wilayah, pemerintah saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembakuan nama Rupabumi di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya Gasetir Nasional serta tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai nama rupabumi sehingga adanya kesamaan pengerttian mengenai nama rupa bumi di Indonesia. Apa itu rupa bumi, bagaimana cara penamaannya serta bagiamana prosedur dan penetapannya dijelaskan Direktorat Toponim Kementrian Dalam Negeri. **

ANDY CANDRA
STAF HUMAS SETDA KETAPANG

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007