home news guestbook contact
Senin, 16 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB Jadi Pajak Daerah

Pengirim : andy Candra
Tanggal : 18 April 2011, 5:29 pm


*Pemkab Siap Lakukan Pungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah

PAJAK bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) selama ini menjadi pajak pusat. Namun dengan lahirnya UU Nomor 28 tahun 2009 dialihkan menjadi pajak daerah. Adanya peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah, menurut Wakil BUpati Ketapang, Boyman Harun SH, Pemkab Ketapang siap untuk melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. “Terutama pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2),” kata Boyman Harun SH dalam sosialisasi peralihan Pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, kemarin (18/4) kemarin.
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Pusat di hotel Aston tersebut dihadiri para kepala SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa `dan tokoh masyarakat. Wakil Bupati Ketapang berterima kasih kepada tim sosialisasi Kementerian Keuangan Republic Indoensia, serta anggota Komisi XI DPR RI yang telah dapat berkunjung ke Kabupaten Ketapang, dalam rangka sosialisasikan proses pengalihan pajak Bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebelumnya kedua jenis pajak tersebut adalah pajak pusato
Lebih lanjut Wakil Bupati menuturkan gambaran Kabupaten Ketapang mempunyai luas 35.809 KM persegi dengan jumlah penduduk 427.158 jiwa dengan jumlah kecamatan 20, jumlah desa 240 dan 9 kelurahan.Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa jenis pajak pusat di daerah menjadi pajak daerah, antara lain: Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diberlakukan 1 januari 2011.Pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) iberlakukan paling lambat 1 Januari 2014.
“Khusus untuk BPHTB di Kabupaten Ketapang sampai saat ini memang belum diberlakukan karena masih menunggu evaluasi Perda dari Biro Hukum Propinsi dan Kementerian keuangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Boyman Harun SH mengharapkan tim sosialisasi kiranya dapat membantu percepatan proses evaluasi perda tersebut. Ia menuturkan dengan diberlakukannya UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemerintah Kabupaten Ketapang menyatakan siap untuk melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah terutama pajak bea perolehan hak atyas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Menurut Wakil Bupati, BPHTB dan PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang. Sebagai gambaran penerimaan BPHTB tahun 2010 sebesar Rp 4.240.551.00 sedangkan PBB sector pedesaan dan perkotaan tahun 2010 sebesar Rp 2.069.399.000. diharapkan untuk tahun 2011 lebih meningkat lagi, karena sudah menjadi pajak daerah.
“Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten ketapang, atas segala upayanya membantu dalam percepatan penyediaan payung hokum daerah berupa, peraturan daerah yang berhubungan dengan UU nomor 28 tahun 2009, begitu juga kepada kepala kantor pajak Pratama Ketapang, Badan Pertanahan Nasional Ketapang, notaries dan pejabat pembuat akta tanah dan instansi terkait,” ucapnya.
Disela-sela sosialisasi Pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Ketapang, Drs Andi Djamirudin M.Si menerangkan bahwa dengan adanya peralihan tersebut, maka dapat meningkatkan PAD. Harapannya dengan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan di lapangan dengan lebih baik. Harapan yang sama juga disampaikan Kabag Keuangan SetdaKetapang, Drs Agus Hendri M.Si. Menurutnya sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan Pemkab Ketapang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Marwanto Harjowiryono yang keynote speekernya diwakili Drs Yusrizal Ilyas M.PA, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menuturkan bahwa pada tanggal 15 September 2009, telah lahir Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru yaitu UU nomor 28 tahun 2009. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah yang lama, yaitu UU nomor 18 tahun 1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 34 tahun 2000.
Ia menjelaskan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara undang-undang pajak daerah yang lama dan undang pajak daerag dan retribusi daerah yang baru antara lain dibatasinya jenis pajak daerah yang dapat dipungut, serta dipertegasnya pengelolaan pendapatan dari pajak daerah. Sebagai kompensasinya, kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tariff maksimum, perluasan objek pajak, dan pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah.
Lebih lanjut Dirjen Perimbangan Keuangan menuturkan bahwa salah salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 adalah menetapkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten/kota. Kedua jenis pajak tersebut layak untuk ditetapkan menjadi pajak daerah karena memenuhi kreteria suatru pajak daerah, antara lain: ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak, serta praktek yang umum di berbagai Negara.Mengingat pengalihan PBB-P2 dan BPHTB memerlukan persiapan yang tidak sedikit, maka dalam UU nomor 28 tahun 2009 diatur masa transisi sebagai berikut:
BPHTB mulai dipungut oleh daerah tanggal 1 Januari 2011.
Diterangkan, PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Selama masa transisi pemerintah mempersiapkan tahapan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sehingga pada waktunya pemungutan kedua jenis pajak tersebut dapat diberlakukan oleh daerah dengan lancar.
Terkait dengan tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota, pemerintah telah menerbitkan dan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri, yaitu: PB Menkeu dan Mendagri nomor 186/PMK.07/2010 dan nomor 53 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah.PB Menkeu dan Mendagri nomor 213/PMK.07/2010 dan nomo 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 menjadio pajak daerah.”Dalam kedua peraturan bersama tersebut diatur tugas dan tanggungjawab kementerian keuangan, kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah daerah dalam proses pengalihan PBB-P2 dan BPHTB,” ucap Drs Yusrizal Ilyas M.PA, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.***

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007