home news guestbook contact
Selasa, 10 Desember 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Ketapang Buka Sosialisasi PP nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengirim : Andy candra
Tanggal : 28 November 2019, 11:43 am


Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, di Hotel Aston Ketapang. Hadir sebagai narasumber adalah Bahri, S.Stp, M.Si. Selaku Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Beserta Tim Dari Kementerian Dalam Negeri.

Berikut Sambutan Bupati Ketapang yang disampaikan di Hotel Aston Ketapang:

SAMBUTAN BUPATI KETAPANG
PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KAMIS, 28 NOVEMBER 2019

- YTH. WAKIL BUPATI KETAPANG
- YTH. KETUA DPRD KABUPATEN KETAPANG
- YTH. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN KETAPANG.
- YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKDA, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KEPALA KANTOR DAN PARA KEPALA BAGIAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.
- YTH. TIM NARASUMBER DART KEMENTERIAN DALAM NEGERI - PARA CAMAT DAN LURAH SE-KABUPATEN KETAPANG. - PARA PPK-SKPD DAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK K1TA SEMUA,
SALAM PANCASILA
ADIL KA' TALINO, BACURAMIN KA' SARUGA, BASENGAT KA' JUBATA.

Pertama-Tama Marilah Kita Memanjatkan Puji Dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena Atas Rahmat Dan Karunia-Nya, Kita Masih Diberi Kekuatan, Kesempatan Dan Kesehatan, Untuk Dapat Kembali Berkumpul Dalam Rangka Mengikuti Acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kami Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi-Tingginya, Kepada Bapak Bahri, S.Stp, M.Si. Selaku Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Beserta Tim Dari Kementerian Dalam Negeri, Yang Pada Hari Ini Telah Bersedia Untuk Menyampaikan Materi Dalam Acara Pada Hari Ini.

Sebelum Menyampaikan Sambutan Ini, Izinkan Kami Menyampaikan Gambaran Singkat Tentang Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kepada Tim Narasumber Dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Ketapang Memiliki Luas 31.588 Km2, Yang Terdiri Dari 20 Kecamatan, 9 Kelurahan Dan 253 Desa. Dengan Jumlah Penduduk 570.877 Jiwa Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 7.99% Pada Tahun 2018. Strukutur Apbd Kabupaten Ketapang Pada Tahun 2019 Terdiri Dari Pendapatan Sebesar 2,3 Triliun Rupiah, Dengan Rincian : Pendapatan Asli Daerah Sebesar 151 Miliyar Rupiah, Dana Perimbangan Sebesar 1,7 Triliun Rupiah Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebesar 435 Miliyar Rupiah. Belanja Daerah Sebesar 2,4 Triliun Rupiah, Dengan Rincian : Belanja Tidak Langsung Sebesar 1,1 Triliun Rupiah Dan Belanja Langsung Sebesar 1,3 Triliun Rupiah. Sedangkan Dana Desa Sebesar 255,8 Miliyar Rupiah Dan Alokasi Dana Desa Sebesar 124,2 Miliyar Rupiah.

Hadirin Yang Saya Hormati,
Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Merupakan Pedoman Bagi Daerah Dalam Menjawab Permasalahan Yang Terjadi, Pada Pemerintahan Daerah. Perubahan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Telah Memberikan Dampak Yang Cukup Besar Bagi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Yang Mengatur Mengenai Pemerintahan Daerah, Termasuk Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah, Dalam Rangka Menyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Yang Dapat Dinilai Dengan Uang, Serta Segala Bentuk Kekayaan Yang Dapat Dijadikan Milik Daerah, Berhubung Dengan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut. Sebagaimana Kita Ketahui, Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah Keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dan Pengawasan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,Ditetapkan Pada Awal Tahun 2019, Tepatnya Tanggal 6 Maret 2019 Yang Lalu. Inilah Yang Kemudian Menjadi Titik Awal Perubahan Pedoman, Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hadirin Yang Saya Muliakan, Pelaksanaan Sosialisasi Hari Ini, Bertujuan Untuk Meningkatkan Kapasitas Asn Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Menyamakan Persepsi Dan Pemahaman, Untuk Mengimplementasikan Tahapan Yang Diamanatkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang Mencakup Pengaturan Mengenai Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Selain Itu, Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Hari Ini, Tentunya Untuk Menjaga Agar Apbd Kabupaten Ketapang, Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku, Serta Bersinergi Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Hadirin Yang Saya Hormati,
Kami Berharap Sosialisasi Hari Ini Dapat Memberikan Penjelasan Secara Rinci Tentang Prinsip, Asas, Dan Landasan Umum Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Ini, Sehingga Pemerintah Kabupaten Ketapang, Mampu Menciptakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang Sesuai Dengan Keadaan Dan Kebutuhan, Serta Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Dan Transparan. Kepada Para Peserta, Agar Berperan Aktif Dalam Sosialisasi Ini, Jika Ada Sesuatu Yang Tidak Dipahami, Agar Ditanyakan Dan Di Diskusikan, Karena Sesungguhnya Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Lahir Dari Pertanyaan.

Hadirin Yang Saya Muliakan,
Pada Kesempatan Ini, Saya Menghimbau Kepada Semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Daerah, Harus Memperhatikan Beberapa Hal, Sebagai Berikut
1. Selaku Asn, Kita Dituntut Untuk Selalu Melakukan Peberubahan Menyesuaikan Perkembangan Zaman. Kita Tidak Boleh Terpaku Dengan Kebiasaan-Kebiasaan Lama, Tanpa Terus Mengupdate Informasi Dan Teknologi Yang Selalu Mengalami Perubahan, Agar Tidak Tertinggal Dengan Daerah Lain.
'2. Segera Lakukan Penyesuaian Peraturan, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagai Akibat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 In1, Meliputi Perda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Maupun Surat Keputusan Bupati Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Asn, Ppk-Skpd, Bendahara Skpd, Ppk, Pptk Dan Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Lainnya.
4. Segera Melakukan Penyesuaian Terhadap Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Terutama Adanya Perubahan Pada Struktur Apbd, Meliputi Struktur Pendapatan, Strukur Belanja Maupun Struktur Pembiayaan.
5. Alokasikan Pembiayaan Yang Memadai, Sebagai Tindak Lanjut Dalam Penyesuaian Perubahan-Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hadirin Yang Berbahagia,
Akhirnya, Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah" Secara Resmi Saya Nyatakan Dibuka.
Semoga Ilmu Yang Didapat Hari Ini, Menjadi Manfaat Dan Keberkahan Bagi Kita Semuanya. Selamat Mengikuti Sosialisasi, Semoga Kita Semua Diberikan Kejernihan Hati Dan Pikiran, Untuk Menerima Materi Yang Disampaikan.

Demikianlah Yang Dapat Saya Sampaikan, Atas Perhatian Hadirin Saya Ucapkan Terimakasih.

Wa Ssalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata,

KETAPANG, 28 NOVEMBER 2019
BUPATI KETAPANG,

MARTIN RANTAN SH M.Sos


 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007