home news guestbook contact
Kamis, 30 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Sosialisasi Kabupaten Ketapang Layak Anak

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 14 November 2019, 11:53 am


Sosialisasi Kabupaten Ketapang Menuju Kota Layak Anak di aula Kantor Bupati Ketapang dibuka Bupati Ketapang diwakili staf ahli Bupati Ketapang, Gusti Fadlin. Sosialisasi dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH maupun pejabat yang mewakili Kodim 1203 Ketapang, maupun Polres Ketapang. (Dokumentasi: Darnain).

Berikut sambutan Bupati Ketapang pada kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (14 Nopember 2019).


Yang Saya Hormati
1. Wakil ketua DPRD
2. Kadis Sosial Prov Kalbar
3. Forkopimda Kab.Ketapang ,
4. Pimpinan OPD Kab.Ketapang
5. Nara Sumber serta Tamu Undangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.Kebijakan ini merupakan. Implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui "World Fit For Children" dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya. KLA Indonesia telah memperluas jaringannya ke dunia internasional dengan tujuan utama memperoleh lesson learned dari pengalaman-pengalaman terbaik negara-negara lain sehingga program dan kegiatan yang dikembangkan akan menjadi lebih inovatif.
Ada 31 Indikator Kota Layak Anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan menjadi 5 kluster hak anak (Konvensi hak Anak) yaitu :
1.Hak Sipil dan Kebebasan
2.Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3.Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
4.Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya 5.Perlindungan Khusus
Pemahaman dan kesadaran dalam menciptakan KLA harus dibangun secara sinergis antar dan sesama pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten/Kota dibidang anak.

Keberhasilan pelaksanaan KLA akan sangat ditentukan oleh adanya saling pengertian dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan disetiap tingkatan pemerintahan yang memiliki komitmen terhadap investasi sumber daya manusia yang dimulai sejak usia dini peran pemerintah Kabupaten dibidang pembuat kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA sesuai dengan
karakteristik wilayah meliputi potensi, perrnasalahan,kebutuhan., keragaman sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada kebijakan KLA.

Hadirin yang Berbahagia,

Saya ingin menggaris bawahi point terpenting dari proses pengembangan KLA yaitu koordinasi diantara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu saya sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin karena anak adalah investasi kita dimasa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya.


BUPATI KETAPANG

MARTIN RANTAN,SH,M.Sos

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007