home news guestbook contact
Senin, 20 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Kabupaten Ketapang Miliki 50 BUMDes

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 12 November 2019, 4:12 pm


Saat ini sudah tercatat sebanyak 50 (lima puluh) badan usaha milik desa (BUMdes) telah berdiri di desadi Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos berharap semoga kedepan jumlah tersebut akan bertambah.

“Namun tetap harus diperhatikan syarat dan ketentuan dalam mendirikannya serta bagaimana pengembangannya sehingga nantinya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan desa dan berdampak terhadap perbaikan tingkat perekonomian di desa,” tegas Bupati Ketapang, Bupati Ketapang Martin Rantan SH, M, Sos, ketika membuka soft launching dan sosialisasi awal System evaluasi dan klarifikasi peraturan desa (Sivaklara Desa) dirangkai dirangkai dengan pembukaan rapat kerja Bupati bersama Kepala Desa se—Ketapang tahun 2019 kepada para kepala desa di Borneo Emerald Hotel, (12 November 2019) pagi.
Selain itu, Bupati Ketapang juga menegaskan dukungannya terhadap rencana pemekaran Kabupaten Ketapang menjadi beberapa daerah otonom baru untuk kedepan menjadi sebuah provinsi baru. Karena itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mengenai kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang, Bupati Ketapang meminta seluruh kepala desa agar segera menyelesaikan penataan batas desa masing- masing. Apabila terjadi perselisihan batas haruslah diselesaikan secara musyawarah mufakat serta tidak boleh saling intimidasi antar desa.
Kepala desa yang mempermudah proses lahirnya kesepakatan batas antar desa, serta tidak mempersalahkan lagi suatu keputusan/peraturan bupati yang telah ditetapkan. Dinilai Bupati bahwa kepala desa tersebut telah mendukung rencana pemekaran daerah. “Saya minta camat beserta jajarannya secara aktif melakukan fasilitasi dan kontrol secara terus-menerus terhadap hal tersebut dan membantu mendorong terwujudnya batas desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlakum,” ucapnya.
Bupati Ketapang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan berupa program yang memanfaatkan teknologi energi terbarukan untuk desa di wilayah Kabupaten Ketapang dengan nama "Program Indonesia Terang". Dalam program ini desa - desa akan mendapatkan instalasi penerangan jalan di desa dengan teknologi pencahayaan menggunakan panel surya sebagai media pembangkit listrik. program ini harus kita dukung karena sangat selaras dengan "program desa bersinar" pemerintah kabupaten ketapang. hal ini tentunya menjadi manfaat yang sangat besar bagi kabupaten ketapang khususnya bagi masyarakat desa sehingga memudahkan aktifitas masyarkat di malam hari dan terciptanya suasana aman dan nyaman di desa.
“Saya mengajak yang hadir dalam forum ini menjalankan fungsi masing-masing sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Selain itu, membuat berbagai perubahan-perubahan nyata yang menyentuh langsung dan bermanfaat bagi seluruh masyakarat,” tuntas Bupati Ketapang.@


 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007