home news guestbook contact
Rabu, 13 November 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Sekda Buka Sosialisasi Pedoman Teknis Penanggulangan Kemiskinan

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 4 November 2019, 5:15 pm


Kemiskinan menjadi persoalan di semua negara, termasuk juga di Indonesia. Menurut Sekda Ketapang, H.Farhan SE, M.Si, bahwa kebijakan mengatasi kemiskinan yang dihadapi setiap negara, hanya berbeda data jumlah pola pengentasan kemiskinan. Penanggulangan juga menjadi persoalan penting di Kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Ketapang.

“Kita semua yang berada di sini, dihadapkan bagaimana kita mengurusi masalah kemiskinan,” tegas Sekretaris daerah Kabupaten Ketapang, H.Farhan SE, M.Si ketika membuka Sosialisasi Pedoman Teknis Percepatan penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ketapang, Senin (4 November 2019) di Aula bappeda Ketapang.

Karena itu, dengan sosialisasi pedoman teknis penangulangan Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, Sekda Ketapang mengingatkan pentingnya perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar ini, tentu saja harus diawali dari mindset (pola pikir) dan data yang valid. Dengan data maka dibangun satu persepsi. Selanjutnya, melalui data yang valid maka dapat disusun suatu program dan kegiatan dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Ketapang.

Sekretaris Daerah Ketapang menceritakan kebijakan yang di ambil di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. kabupaten tersebut, beberapa dekade lalu dikenal sebagai wilayah yang cukup tinggi angka kemiskinan. Namun, dengan kebijakan yang sederhana, tapi bisa menurunkan angka kemiskinan. Karena itulah, Sekda Ketapang bersama beberapa kepala OPD di Ketapang melakukan kunjungan ke Banyuwangi. Salah satu agendanya, yaitu mendalami kebijakan daerah dimana Banyuwangi dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Beberapa point kebijakan yang dinilainya penting untuk diikuti dan dapat diterapkan di Kabupaten Ketapang diantaranya, bagaimana pertemuan dengan tamu luar daerah dapat dilakukan pada setelah siang hari. Event event kegiatan juga dilakukan setelah waktu siang. Sehingga pada pagi hari, pelayanan pemerintah dapat focus pada pelayanan masyarakat. Selain itu mendorong perubahan pola pikir bagaimana, kita menjual jasa, salah satunya kebijakan pariwisata. Melalui wisata, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, seperti restoran dan perhotelan. Begitu juga dengan konsep lainnya yang sederhana, tapi bisa mengerakkan perubahan, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

Dalam melakukan perubahan, terkait dengan perubahan perubahan mendasar khususnya pembangunan di Ketapang, Sekda Ketapang berharap adanya tim yang solid. “Saya tidak butuh Superman, tapi saya butuhkan adalah super tim, dengan tim yang saling bekerjasama, semua masalah, Insya Allah bisa diselesaikan, termasuk bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan, bila perlu kemiskinan di Kabupaten Ketapang dapat dihilangkan, kalau pendapatan daerah harus ditingkatkan, ucapnya.

Sekda Ketapang juga mengingatkan agar para ASN jangan lupa membayar pajak. Bagi ASN yang tidak membayar pajak, dimintakan kepala OPD memberikan teguran.

Sementara itu, Kepala Bappeda Ketapang z Harto SE, M.Si menerangkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 tahun 2019 tentang pedoman teknis percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang yang merupakan salah satu upaya kita bersama dalam percepatan penurunan angka kemiskinan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan dapat memahami dan mengetahui posisi kemiskinan Ketapang masih berada pada posisi yang sama sejak tahun 2016. Yaitu ke tiga termiskin setelah Kabupaten Melawi dan Landak. dari data yang dirilis BPS provinsi Kalimantan Barat pada 4 september 2019, dapat di lihat walaupun persentase kemiskinan di Ketapang mengalami penurunan dari 11,02% menjadi 10,93%. akan tetapi dari jumlah jiwa mengalami peningkatan.Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk. ini artinya angka penduduk miskin Ketapang tidak berkurang tetapi bertambah.

Oleh karena itu penanganan kemiskinan di kabupaten ketapang harus dilakukan secara komprehensif dan langkah awal dalam pelaksanaan penanganan ini adalah dengan menyiapkan aturan hukum yang menjadi guideline bagi stakeholder yang ada di Kabupaten Ketapang dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara bersinergi.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks.Bukan hanya masalah pendapatan, kemiskinan juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. kemiskinan dapat mengambil bentuk lain, seperti lemahnya kapabilitas, lemahnya kelembagaan dan kerentanan. wujud kemiskinan tersebut saling berhubungan dan merupakan suatu pola kemiskinan. pendapatan yang rendah menjadi sebab ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh atau memenuhi pola hidup yang layak. rendahnya pendapatan dan kapabilitas terjadi salah satunya karena tidak adanya dukungan kelembagaan yang dapat melindungi dan memfasilitasi masyarakat miskin. permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi perangkat daerah di pemerintahan secara bersama dan terkoordinasi.

Selanjutnya Kabag Kesra Setda Ketapang, H.Satuki Huddin M.Si menjelaskan selama ini penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Setelah dicermati, persoalan mendasar adalqh tidak adanya pedoman teknis dalqm penanggulangan kemiskinan. Karena itu, melalui Perbup nomor 45 tahun 2019, diharapkan peran dunia usaha dan masyarakat menjadi optimal.

Dijelaskan bahwa Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. selain itu penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Ketapang harus dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral. dan yang paling utama harus didukung dengan basis data yang lengkap sehingga setiap program penanggulangan kemiskinan di setiap opd di kab. ketapang harus mengacu pada data yang valid.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007