home news guestbook contact
Senin, 16 Desember 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Sampaikan Pidato Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2019

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 14 August 2019, 2:23 pm


Ketapang, Bupati Martin Rantan menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan Perubahan Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Penyampaian Raperda tentang perubahan tersebut dilakukan dalam sidang Paripurna DPRD Ketapang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Elmanto, didamping unsur Wakil Ketua seperti Junaidi, Jamhuri, berlangsung diruang rapat sidang paripurna DPRD Ketapang Rabu, (14/8)
Bupati Martin Rantan dalam sambutannya mengatakan sejalan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, kondisi yang menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten Ketapang untuk melakukan perubahan APBD antara lain, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2018 yang harus digunakan dalam tahun anggaran 2019.
Selanjutnya tahapan penyusunan kebijakan umum perubahan APBD, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd, telah kita lakukan dan telah disepakati bersama antara kepala daerah dan dprd kabupaten Ketapang.
Menurut Bupati Kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara ini kemudian yang dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran maupun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, yang kemudian kita kompilasi menjadi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019, dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Adapun gambaran umum perubahan-perubahan yang akan kita lakukan, baik dibidang pendapatan, bidang belanja dan bidang pembiayaan yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 kata Bupati.
Disebutkan Bupati Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 direncanakan naik sebesar Rp 114.207.701.098,- (seratus empat belas miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).
Pada APDB sebelum perubahan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2.228.209.039.129,20 (dua trilyun dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen),
pada APBD perubahan ditargetkan menjadi sebesar Rp2.342.416.740.227,20 (dua trilyun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen).
Dijelaskn Bupati kenaikan tersebut terjadi pada pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan pendapatan yang bersumber dari perimbangan tidak mengalami perubahan.
Disampaikan Bupati penyesuaian yang terjadi di bidang pendapatan, terdiri dari, Pendapatan asli daerah ( PAD ) pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini, pendapatan asli daerah kabupaten Ketapang direncanakan naik sebesar Rp 18.678.665 .681,- (delapan belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah),
yang semula ditargetkan sebesar Rp 132,828.832.1 89,20 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen), pada perubahan APBD ditargetkan menjadi sebesar RP 151.507.497.870,20 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh sen).
Dana perimbangan sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini pemerintah pusat belum melakukan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019. dengan demikian, dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd tahun anggaran 2019 papar Bupati.
Dijelasknnya lagi pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan bersumber dari pemerintah pusat tidak mengalami perubahan atau masih ditargetkan sebesar RP.1.565.133.579.000,- (satu trilyun lima ratus enam puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 434.056.553.357,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). terjadi kenaikan target sebesar rp 95.529.035.417,- (sembiln puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dari apbd sebelum perubahan.
Sementara pada perubahan APBD tahun anggaran 2019, rencana belanja daerah kabupaten Ketapang ditargetkan sebesar Rp 2.435.942.815.078,20 (dua trilyun empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh delapan rupiah koma dua puluh sen) atau terjadi kenaikan sebesar Rp 212.733.775.949.- (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Apbd sebelum perubahan belanja daerah tersebut dialokasikan dalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Alokasi untuk belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 1.122.545.951.468,79 (satu trilyun seratus dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sembilan sen) atau 46,08 persen dari t belanja daerah.
selanjutnya untuk belanja langsung, direncanakan sebesar Rp 1.313.396.863.609,41 (satu trilyun tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah koma empat puluh satu sen) atau sebesar 53,92 persen dari total belanja daerah.
Untuk bidang pembiayaan berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang telah Disepakati bersama, penerimaan pembiayaan pada apbd perubahan tahun anggaran 2019 hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2018, sebesar Rp. 98.526.074.851,- (sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sebagian besar silpa tersebut merupakan sisa lebih yang bersifat earmarked atau sudan ditentukan arah penggunaannya.
Bidang pembiayaan berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2018 yang telah kita sepakati bersama, penerimaan pembiayaan pada APBD perubahan tahun anggaran 2019 hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2018, sebesar Rp. 98.526.074.851,- (sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sebagian besar silpa tersebut merupakan sisa lebih yang bersifat earmarked atau sudan ditentukan arah penggunaannya. selanjutnya pengeluaran pembiayaan, pada perubahan APBD tahun 2019 , tidak mengalami perubahan yaitu masih dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Liputan Crew Humas, Yopie, Darnaen, Darul,

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007