home news guestbook contact
Sabtu, 24 Agustus 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Pengadilan Agama Ketapang canangkan Zona Integritas

Pengirim : Andy candra
Tanggal : 16 January 2019, 4:16 pm


Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos menghadiri pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Ketapang. Bupati Ketapang mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Ketapang Ketapang, sekaligus mengajak kita semua untuk mewujudkan zona integritas di wilayah Kabupaten Ketapang.

Dalam sambutan tertulisnya disebutkan bahwa sesuai pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1 angka (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Martin Rantan SH, M.Sos bahwa ketentuan normatif didasarkan suatu pemahaman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar negara hukum yang memiliki kekuasaan yang bersifat merdeka dan tidak memihak demi rtegaknya hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak dapat lepas dari sistem birokrasi yang memungkinkan muncul kendala dalam pelaksanaannya antara lain penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.
Sejalan dengan itu telah diprogramkan secara nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan efesien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional untuk menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu: peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik.
Ketiga sasaran utama yang perlu diakselarasikan dengan semua elemen pemerintahan, maka seluruh instansi pemerintah ikut serta melakukan akselarasi yang secara konkrit dilaksanakan melalui program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari koruspsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.“Saya sebagai Bupati Kabupaten Ketapang mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Ketapang Ketapang, sekalifgus mengajak kepada kita semua untuk mewujudkan zona integritas di wilayah Kabupaten Ketapang, karena adanya dukungan semua pihak maka zona integritas itu dapat terwujud,” tegas Bupati Ketapang.@
*Liputan Yogi Pratama dan Darnaen//

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007