home news guestbook contact
Selasa, 11 Desember 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Petani Di Desa Butuh Penyuluh Pertanian

Pengirim : Andy candra
Tanggal : 20 November 2018, 8:55 pm


Selain infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, bidang pertanian dan perkebunan menjadi sorotan DPRD Ketapang dalam mendorong terwujudkannya Ketapang yang maju menuju masyarakat yang sejahtera. Masukan dan saran DPRD ketapang kepada Pemkab Ketapang untuk menjadi perhatian serius tersebut disampaikan dalam pendapat Akhir Fraksi pada paripurna DPRD Ketapang hari Senin (19/11) pagi.

“ Pertanian dan kebun, sektor kebun dan pertanian merupakan salah sektor penting untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah sehingga sangat diharapkan tenaga pendamping atau penyuluh pertanian kembali ada di setiap kecamatan ,” tegas Fransiskus Ado, dari Fraksi PDIP Ketapang.
Ia menekankan keberadaan penyuluh pertaniandiharapkan mampu mendorong dan memberikan pendampingan kepada para petani yang ada di seluruh desa di seluruh Ketapang. Selain itu melalui penyuluh pertanian dapat mendampingi petani dalam memperhatikan sarana pertanian yang mendukung. Demikian juga penyuluh dapat memberikan saran kepada petani terkait dengan bibit yang baik.
Keberadaan penyuluh pertanian di Kecamatan, diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi petani yang baik. Bukan lagi yang seperti selama ini mengolah lahan dengan cara tradisional. Masyarakat desa yang sebagian besar adalah bertani diharapkan dapat maju.Tentunya keberadaan penyuluh pertanian tersebut sesuai dengan dasar kompentensi dan kualifikasi dibidang pertanian perkebunan dan peternakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
“Pada bidang pemerintahan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap dana desa agar pembangunan tepat sasaran,” sarannya.
Sedangkan Fraksi Demokrat menyarankan perhatian khusus terhadap petani dan peternak agar tidak bertani dan beternak dengan car-cara tradisional terus menerus. Mereka perlu bantuan pendampingan dan bimbingan, tekniologi, sarana dan prasarana.
Perhatian terhadap sektor pertanian juga disoroti oleh Sukirman Lodom dari Fraksi Hanura Nasdem.Ia menyebutkan dalam 9 tahun terakhir harga karet terus mengalami penurunan harga. Pernah harga kareat Rp 19 ribu/kg, namun hari ini harga tingkat petani hanya Rp 4 ribu/kg. Demikian juga dengan terjun bebasnya harga sawit. Semua harga ditingkat petani semula Rp 1.100-Rp 1.200, saat ini tinggal Rp 500/kg. Harga tersebut,masih ada pabrik kelapa sawit yang enggan beli sawit petani. “ Fraksi Hanura Nasdem mengajak semua stakeholder untuk duduk bersama mencari solusui atau terobosan untuk meringankan beban petani karet dan sawit,” tegasnya.
Ia menyebutkan, hal tersebut akan berpengaruh pada ekonomi makro dan mikro di Kabupaten Ketapang. Dengan duduk satu meja, semua stakeholder mencari teronosan. Berembuk satu mejea bukan berarti memutuskan agar Pemda membeli sawit atau karet petani. Tetap, mencari solusi langkah apa yang perlu digarap petani sehingga bisa mendapatkan tambahan pendapatan disituasi ekonomi yang sedang terpuruk saat ini. Tentunya solusi diharapkan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007