home news guestbook contact
Rabu, 26 September 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Sampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD 2019

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 10 September 2018, 4:48 pm


Gambaran umum Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019, pendapatan direncanakan sebesar Rp 1.653.874.563.223,20, sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp 1.648.874.563.223, dan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000. Gambaran umum RAPBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2019 tyersebut disampaikan Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos dalam paripurna DPRD Ketapang tentang pidato Bupati Ketapang dalam rangka penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, Senin (10/9) pagi.

Dalam sidang paripurna DPRD Ketapang yang dipimpin oleh Junaidi Sp, M.Si dan dihadiri sekitar 26 anggota DPRD Ketapang, Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos memaparkan penyusunan rencana kerja pemerintah, merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, secara oftimal, efesien,efektif dan akuntabel. Dimana, tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu kebijakan anggaran belanja, dalam rencana kerja pemerintah, disusun berdasarkan, “money follow program”, yaitu dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dapat dialokasikan, bukan program yang sekedar karena tugas dan fungsinya semata.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional, memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian program, dan kegiatan yang dilaksanakan berbasiskan kewilayahan.”Untuk itu diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan pemerintah daerah, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah,” tegas Marrtin Rantan SH, M.Sos, Bupati Ketapang.

Bupati Ketapang menerangkan bahwa Sinkronisasi selanjutnya dituangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon sementara, yang telah disepakati bersama. Hal tersebut menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan, kemudian dikompilasi menjadi rancangan Peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Selanjutnya dengan berpedoman pada permendagri nomor 38 tahun 2018, maka penyusunan APBD 2019 berdasarkan pada prinsip: diantaranya,:sesuai dengan kebutuhan penyelenggaranaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan , efesien, ekonomis, efektif bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutatam dan manaat untuk masyarakat. Tepat waktu sesuai tahapan, dan jadwal yang sudah duitetapkan dakam peraturan perundang-undangan.Transparan, untuk memeudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasui sesluas-luasnya tentang APBD. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Bupati Ketapang menuturkan gambaran umum RABD 2019, diantaranya: pendapatan diperkirakan direncanakan sebesar Rp 1.653.874.563.223,20. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 127.256.388,398,20, target tersebut ditetapkan dengan memperhatikan: dasar penetapan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajkak daerah dan retribusi daerah. Data potensi subjek dan objek pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Ketapang. Selain itu, sumber pendapatan didapat juga dari dana dana perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.240.701.633.884. Target tersebut bersumber dari : Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan masih berdasarkan alokasi DAU tahun anggaran 2018. Demikian juga Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, ditargetkan berdasarkan realisasi pendapatan DBH tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK),, belum dapat ditargetkan karena belum adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang alokasi dana dak kabupaten Ketapang tahun 2019. Target pendapatan tersebut akan dilakukan penyesuaian apabila Peraturan PresidenRI tentang rincian APBN 2019 telah ditetapkan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH, DAU, dan DAK Tahun anggaran 2019 telah ditetapkan.

Demikian juga Lain-lain pendapatan yang sah. Dimana, pendapatan Pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah direncanakan sebesar Rp 285.916.540.940. Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil dari propinsi, dan dana penyesuaian otonomi khusus dari pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan target pendapatan pemerintah kabupaten ketapang mengambil langkah-langkah sebagai berikut: pertama, Melakukan pelayanan pajak berbasis teknologi, yaitu melalui aplikasi SISMIOP untuk mengelola pajak bumi dan bangunan, dan aplikasi SIMPATDA untuk pengelolaan pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan kedepan pelayanan pajak daerah akan diokembangkan secara onlione. Kedua, Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah, dengan cara meningkatkan intensitas pemungutan dan penghimopunan data subjek dan objek pajak dan retribusi daerah yang potensial, namun belum terjaring, memperluas subjek dan objek pajak daerah, dan retribusi daerah serta penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan pengawasan penyetorannya. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah terkait perpajakan daerah, dan retribusi daerah akan dilakukan penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Law Enforcement dalam pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa alokasi belanja dianggarkan dalam bidang belanja pada RAPBD 2019 adalah Rp 1.648.874.563.223. Anggaran untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 1.012.045.354.123,85 untuk membiayai,: Belanja pegawai, Belanja hibah, Belanja bantuan social, Belanjaa bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, Alokasi dana desa, Dana desa, dan belanja tidak terduga.

Sedangkan anggaran untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp 636.829.209.099. Anggaran tersebut dialokasikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan program prioritas pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2019 yaitu: Melaksanakan pemerintahan yang baik, Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata melalui pembnanguna prasarana dan sarana dasar di desa dan kecamatan, meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pegembangan sector dan komoditas unggulan di Kabupaten Ketapang,meningkatkan sumber daya manusia berkualitas sehat dan produktif, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa,meningkatan pengelolaan dan pemanfaaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, BUpati Ketapang menguraikan tentang rencana pembiayaan tahun 2019. Pembiayaan daerah meliputi semua transakis keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam rangka menghindari adanya kemungkinan pengeluaran pada tahun 2019 yang tidak dapat dibiayai akibat tidak tercapainya target pendapatan, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Ketapang belum mendapatkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pembiayaan termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahunn sebelumnya (silpa).Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000 untuk menambah penyertaan modal di PT Bank Kalbar.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap penetapan besaran dana transfer, tidak bersifat final atau dinamis, menyesuaikan dengan realisasi pendapatan negara. Sebagai langkah antisipatif, sesuai Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2019, jika terjadi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari transfer dimaksud Pemerintah Kabupaten Ketapang, akan melakukan langkah-langkah, diantaranya:

Kepala daerah bersama DPRD akan menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaanya. Selain itu, mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang sudah ditetapkan. Langkah Pemkab juga mengoftimalkan target dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.”Kkembali saya mengajak kita semua untuk focus dan terarah dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah, yakin mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat yang sejahtera dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Bupati ketapang menutup pidato pengantar jnota keuangan dan RAPBD 2019.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007