home news guestbook contact
Sabtu, 15 Desember 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bimtek UU No 30 tahun 2014 Bagi Pejabat Pemerintahan

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 29 August 2018, 1:04 pm


Ketapang, Bupati Martin Rantan SH M.Sos membuka kegiatan Bimbingan Tehnis (bimtek) Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada pejabat Pemerintahan para Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD), se-Kabupaten Ketapang.

Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada azas azas umum Pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kata Bupati Martin Rantan SH.M.Sos saat menyampaikan sambutan Bimtek UU No 30 tahun 2014, yag bertempat dilantai III ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Rabu (29/8).
Menurut Bupati hal tersebut sejalan dengan misi pertama Bupati dan Wakol Bupati melaksanakan kepemerintahan yang baik,
Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik khususnya bagi pejabat, dikatakan Bupati bahwa undang undang no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerinatahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kehadiran undang undang dimaksud untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang kata Bupati.
Selanjutnya diterangkan Bupati menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan memberikanperlindunganhukum kepada warga masyarakat, dan aparatur pemerinatahan, melaksanakan ketentuan peraturan peundang undangan dan menerapkan azas azas umum pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat.
Merujuk hal tersebut maka menurut Bupati diperlukan pemahaman yang baik tentang undang undang ini, serta bagai mana implementasinya dalam pemerinatahan sehingga di harapkan Bupati dalam penyelenggarannya dapat tercipta tertib administrasi terciptanya kepastian hukum, tidak terjadi penyalah gunaan wewenang dan terwujudnya optimalisasi bagi pelayan publik.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut menghadirkan nara sumber dari Badan kepegawaian Negara, diikuti oleh seluruh SKPD termasuk Camat se Kabupaten Ketapang.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007