home news guestbook contact
Rabu, 15 Agustus 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Rapat Tehnis Rencana Penyusunan RKA SKPD Tahun 2019

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 9 August 2018, 1:13 pm


Ketapang, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat tehnis persiapan penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun anggaran 2019, bertempat di pendopo Bupati Ketapang, Kamis (9/8).

Seluruh satuan kerja perangkat daera (SKPD), Camat dan Lurah, se Kabupaten Ketapang yang hadir mendapat arahan dari Bupati Martin Rantan SH.M.Sos, terkait penyusunan RKA –SKPD dan selanjutnya rapat tehnis persiapan penyusunan rencana kerja anggaran SKPD di pimpin Pj Sekda Drs Heronimus Tanam ME, sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang didampingi oleh kepala Badan BKAD Ketapang Alexander Wilyo.S.Ttp.
Untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan penganggaran pelaksanaan pengawasan penyusunan RKA seluruh SKPD diharapkan Bupati agar mengacu kepada, rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Ketapang tahun 2019, dengan peraturan Bupati Ketapang nomor 29 tahn 2018, rencana kerja SKPD tahun 2019, Kebijakan umum APBD (KUA) Kabupaten Ketapang dan Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Ketapang tahun 2019.
“ Dalam membuat rencana anggaran tahun 2019, kita sudah di wanti wanti oleh pemerintah pusat melalui KPK dan saya bersama Ketua DPRD Kabupaten sudah menandatangani MoU di Kantor Gubernur dengan wakil Ketua KPK “ kata Bupati Martin Rantan.
MoU tersebut dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi dalam upaya Supervisi Pencegahan (Korsupgah) upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.
Dijelaskan Bupati dalam MoU tersebut ada empat substansi pokok korsupgah yang pertama adalah proses penganggaran harus melalului proses elektronik bageting dan elek trnik planing sehigga proses pengangaran yang dimulai dari musrenbang desa mesrenbang keceamatan dan musrenabng kabupaten nanti dibentuklah sebuah dokumen yang disebut RKPD .
“ RKPD ini sudah secara online di monitor oleh instansi yang berwenang termasuk KPK “ kata Bupati mengingatkan.
Diterangkan Bupati selanjutnya masuk rencana kerja anggaran atau RKA ini juga harus singkron karena APBD harus mengacu kepada tiga azas normatif tidak ada penyimpangan penyimpangan perencanaan sesudah itu transfaran dan yang ketiga akuntable.
dengan demikian Bupati berharap tidak ada lagi SKPD Camat dan lurah dalam penyusanan RKA mengubah ubah pagu anggaran dengan membuat kegiatan baru.
Terkait pendapatan daerah tahun anggaran 2019, Bupati memaparkan usulan rencana target perkiraan yang terukur secara rasional memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanya, selain itu pendapatan asli daerah diupayakan naik dari tahun sebelumnya, dan dana alokasi umum (DAU) masih mengacu pada pendapatan tahun anggaran 2018 dan pendapatan DAU tidak bersifat final atau berubah sesuai realisasi pendapatan dalam negeri.
Ditambahkan Bupati untuk dana lokasi khusus (DAK) masih belum dianggarkan, penyaluran oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap dana alokasi khusu (DAK) dan dana intensif daerah (DID) berdasarkan tahapan dan kinarje SKPD penerima dan berisiko henti salur.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007