home news guestbook contact
Rabu, 15 Agustus 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Paripurna Istimewa Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2017

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 17 May 2018, 1:13 pm


KETAPANG— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketapang menetapkan Keputusan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2017. Keputusan DPRD Ketapang tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna Istimewa DPRD Ketapang, Senin (14/5) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S.Pd, M.Si didampingi Qadarini SE.

Rapat paripurna istimewa DPRD Ketapang tersebut dihadiri Bupati Ketapang yang diwakili Pj Sekda Ketapang, Drs Heronimus Tanam ME, kepala Organisasi Perangkat daerah, serta Forkopimda Ketapang. Keputusan DPRD Ketapang dengan lampiran berisikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2017 diserahkan Ketuya DPRD Ketapang kepada Bupati Bupati Ketapang yang diwakili Pj sekda Ketapang.
Adapun rekomendasi DPRD Ketapang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ketapang tahun 2017 diantaranya berisikan rumusan pendahuluan, visi misi dan strategi, pendapat dan rekomendasi. Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus bahwa rekomendasi disampaikan agar dapat ditindaklanjuti Bupati Ketapang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ada pun pendapat dan rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap LKPJ Bupati Ketapang tahun 2017 diantaranya; Pertama, naskah LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2017 kurang konsisten dalam hal pencapaian kinerja. Baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilaksanakan misalnya dalam menetapkan prosentase kemajuan bidang pemerintahan, dengan prosentase kemajuan antar waktu pada LKPJ halaman 63 dan 67, untuk itu agar diperbaiki untuk dapat dijadikan refnrensi yang akurat bagi pihak terkait. Kedua,mengenai data yang dilaporkan atau disampaikan dalam LKPJ Bupati Ketapang tahun 2017 dimasa yang akan datang diminta kepada perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat melaporkan fakta permasalahan yang ada tanpa ditutup-tutupi sehingga dapat dicarikan jalan penyelesaian jalan keluarnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
Ketiga,dalam LKPJ tidak dicantumkan berapa jumlah pengangguran diploma atau sarjana pada tahun 2017. Terhadap pengangguran terdidik di Kabupaten Ketapang ini, DPRD Kabupaten Ketapang menganggap perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu perlu ditanbah variatif pada balai latihan kerja tidak terbatas pada program yang ada pada saat ini, yang ditawarkan seperti menjahit, bengkel dan lain-lain. Hal ini mengingat semakin beragamnya jenis pekerjaan pada masa kini seperti blogger, designer, event organizer, dan lain-lain. Pengangguran terdidik yang banyak terdapat di Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kelompok yang dapat dimanfaatkan pelatihan berbasis ekonomi kreatif ini. Keempat, terhadap kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang berhasil melampaui target pendapatan.
Kelima, mengingat sumber utama pendapatan masih berasal dari pemerintah pusat, untuk menghindari penundaan transfer dari pemerintah pusat, maka DPRD Ketapang menyarankan agar supaya penyerapan anggaran dilakukan dengan tepat waktu khususnya pada pembiayaan yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK), maupun yang berasal dari lainnya, termasuk berasal dari dana alokasi umum (DAU). Selanjutnya perlu memperbaiki manajemen pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah, termasuk memberdayakan BUMD.
Keenam, tentang penerimaan pembiayaan daerah bahwa pemerintah daerah dapat melakukann pinjaman daerah kepada pihak ketiga untuk mengatasi hal-hal atau mendesak sebagai jalan keluarnya sehingga tidak perlu melakukan pemangkasan pemotongan anggaran yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya program yang sudah direncanakan. Pinjaman daerah ini tentu harus dikaji bersama pihak DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Untuk itu kepada BPKAD Kabupaten Ketapang diminta untuk benar-benar memahami dan mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul pada kondisi keuangan daerah yang ada dengan mengkonsultasikan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau kementerian terkait sehingga tidak terjadi lagi permasalahan seperti masa lalu. “Seperti pemotongan anggaran oleh pusat sehingga berdampak pada pembangunan tidak bisa dilaksanakan yang sudah direncanakan, dan setujui bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Ketapang,” tegas Budi Mateus, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang.
Ketujuh, terhadap pengembangan UMKM Pemerintah Kabupaten Ketapang bisa bekerjasama dengan dunia usaha dalam pembinaan sebagai bagian CSR Selain itu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat, khususnya generasi mudan materi entreprenurship dapat dimasukkan dalam materi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Ketapang, dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan. Dengan demikian usaha-usaha kecil akkan semakin berkembang dengan basis kewirausahaan yang memadai. Kedelapan, terkait pelaksanaan APBD 2017, DPRD berpendapat bahwa proses pelaksanaan APBD 2017 berjalan sangat lamban dan terjadi perubahan anggaran yang telah disetujui bersama. Kesembilan, DPRD memberikan apresiasi atas pencapaian prosentase guru sesuai kualifikasi. Guru SD, madrasah ibtidaiyah yang mencapai terget yang telah ditetapkan yakni dengan jumlah 4.697 orang. Ssedangkan guru SMP dan MTs berjumlah 1.617 orang dengan capain kinerja mencapai 99,08 persen. Dan urusan kesehatan dengan cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 78, 2 persen dan lainnya capaian kinerja dan lain-lainnya. Namun hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak non PNS bidang pendidikan dan kesehatan. DPRD meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Ketapang untuk membayar gaji mereka dengan tepat waktu.
Kesepuluh, mengenai pengelolaan tenaga kontrak non PNS, Dprd berpendapat agar ditangani dan dikelola oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Ketapang, dan tidak diserahkan kepada badan atau dinas selaku pembina sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undanngan. Diharapkan Pemkab Ketapang dapat membuat database tenaga kontrak non PNS yang paling dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesebelas, bahwa terhadap perangkat daerah menurut Dprd perlu melakukan perbaikan menyeluruh dari perencanaan sampai tingkat pelaksanaan serta fungsi pengawasan internal melakukan kajian secara menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah pusat ditujukan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan antisipasi sehingga tidak terjadi dampak pada ketidakberhasilan daerah. Dalam pelaksaaaan program kegiatan yang sudah dilaksanakan pada akhirnya pada akhirnya menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat secara luas
Kedua belas, bahwa dari segi hukum penyusunan anggaran di daerah dituangkan dalam bentuk APBD yang dibuat oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRD dalam bentuk Perda. Maka jika terjadi perubahan isi pokok perda APBD tersebut harus dilakukan dengan merevisi perda APBD agar legalitas dan kepastian hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, namun ada solusi atau jalan keluar lain yang harus dilakukan agar tidak melakukan perubahan terhadap perda yang telah disepakati bersama. Antara lain dengan melakukan pinjaman daerah dan hal ini dapat dibenarkan dan disetujui DPRD mengingat untuk menyelamatkan keuangan daerah karena bagaimana pun DPRD sebagai mitra Bupati turut bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai, sehingga terhadap perubahan apbd 2017 yang terkendala pelaksanaannya bahkan dapat dikatakan tidak dilaksanakan dapat diatasi dan berjalan sebagaimana
Ketiga belas, ada keraguan kepala perangkat daerah terkait regulasi hibah, sehingga kepala perangkat daerah tidak melaksdanakan kegiatan yang dibiayai denagan dana hibah, yang telah disetujui DPRD dan telah diperdakan seharusnya tidak terjadi, karena terkait dana hibah sudah disampaikan pihak kejaksaan bukanlah berarti program dan dana kegiatan dengan dana hibah tersebut tidak bisa dilaksanakan, yang penting hibah diberikan kepada organisasi lembaga kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat belas, bahwa dengan tidak dilaksananya program dana hibah oleh perangkat daerah berdampak pada penyerapan anggaran dan pada akhirnya mengganggu pengelolaan keuangan daerah dengan segala konsekuensinya dan dianggap pemerintahj pusat bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengelola keuangan daerah. Bahkan dapat dikatakan kategori gagal, dalam hal ini menjadi salah satu indikator yang menyebabkan turunnya grade peringkat untuk pemerintah kabupaten ketapang yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu diminta kepada Bupati Ketapang terhadap hal ini tidak teruang kembali dimasa yang akan datang. Kepada BPKAD diminta untuk berhati-hati dan memahami sungguh-sungguh permasalahan ini karena berdampak luas serta mempertaruhkan pembangunan di Kabupaten Ketapang ini yang bertujuan mensejahterakan masyaraat ketapang sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
Kelima belas, Guna mensingkrinkan urusan keuangan maka disarankan kepada Bupati Ketapang untuk melakukan evaluasi kepada dua perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Asset Daerah untuk dilebur menjadi satu perangkat daerah dengan urusan pokok yakni urusan pendapatan dan keuangan dijadikan satu “Keenam belas, berdasarkan penilaian terhadap LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Ketapang kepada DPRD maupun dari dasar yang disampaikan perangkat daerah kepada dprd sebagai jawaban dari pertanyaan tertulis dari Pansus LKPJ Bahwa penyelenggaraan pemerintahan secara umum secara keseluruhannya dapat dikategorikan cukup baik dengan berbagai catatan bahwa pada APBD berikutnya hal tersebut diatas dapat diperbaiki sehingga upaya untuk melaksanakan visi dan misi Bupati Ketapang dapat diwujudkan,” ucap Budi Mateus membacakan rekomendasi DPRD Ketapang terhadap LKPJ BUpati Ketapang tahun 2017.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007