home news guestbook contact
Kamis, 13 Desember 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Serahkan Sertifikat Petani Plasma PT.HHK

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 15 April 2018, 11:44 am


Petani plasma tahap II Mitra PT Harapan Hibrida Kalbar (HHK)menerima sertifikat hak milik petani. Penyerahan secara simbolis kepada perwakilan dari Desa Seguling, Batu Sedau, Sauk Burung dan Manismata disampaikan Bupati Ketapang, Martin Rantan SH bersama Direktur PT HHK, Luhur Samin, didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang, Qadarini SE dan Sekcam Manismata, Drs Adi Kesuma, di pendopo rumah dinas Bupati Ketapang, Jum’at (13 April 2018) sore.

Penyerahan sertifikat petani plasma yang dilakukan pada Hari Jum’at ditegaskan Sekcam Manismata, Drs Adi Kesuma dilaksanakan secara simbolis kepada perwakilan empat desa. Penyerahan sertipikat ini menunjukkan itikad baik dari manajemen perusahaan dan pemerintah daerah. SekcamManismata yang mewakili Camat Manismata yang masih berada di Lombok, menuturkan bahwa dalam penyerahan sertifikat ini dihadiri kepala desa, masing-masing dari Kades seguling, Kades Batu sedau dan Kades Sauk Burung. Sedangkan Kades Manismata berhalangan hadir, karena harus mendampingi istrinya melahirkan.
Selanjutnya, Luhur Samin Direktur PT HHK menyebutkan penyerahan sertipikat plasma ini merupakan tahap II, dimana tahap I sudah dilakukan sebelumnya. Untuk tahap II ini terdapat 491 sertifikat yang diserahkan. Ia menyebutkan seiring dengan tujuan pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat, hal tersebut juga sejalan dengan tujuan perusahaan. Dimana, dari hasil pengelolaan yang baik, di perusahaan ini antara kebun plasma dan inti tidak ada perbedaan. Bahkan, dari hasil yang diserahkan ke petani sisa pembayaran kredit mencapai Rp 50-70 juta. Dari peyerahan sertipikat tahap Pertama, kebun yang diserahkan dikelola oleh plasma. Namun, dari pengamatan di lapangan, ia melihat pengelolaan yang dikelola plasma kurang efesien, sehingga berpengaruh pada hasil kebun.. Karena itu, dalam penyerahan tahap II ini, ia menyarankan agar pengelolaan plasma tetap dilakukan oleh perusahaan sehingga hasilnya tetap maksimal. “Pengelolaan ini pada intinya adalah kepercayaan,” paparnya.
Setelah itu, kemudian dilakukan penyerahan sertipikat secara simbolis kepada petani plasma. Penyerahan langsungd dilakukan Bupati Ketapang didampingi Direktur PT HHK, Wakil Ketua DPRD Ketapang dan Sekcam Manismata Setelah penyerahan, kemudian berlanjut dengan foto bersama Bupati dengan petani plasma.
Bupati Ketapang, Martin Rantan SH sebelum memberikan pengarahan memperkenalkan satu persatu kepala SKPD yang hhadir kepada petani.
Menurut Bupati Ketapang, penyerahan sertifikat petani plasma ini merupakan bentuk hubungan yang baik. Hubungan baik itu harus di jaga dan dipertahankan. Hubungan baik itu meliputi hubungan dengan pemerintah daerah, baik dari Bupati, SKPD, camat sampai ke desa. “Setelah itu pengusaha beserta jajarannya. Dari direktur, manajer sampai ke pekerja di lapangan, Juga masyarakat sebagai pemilik plasma harus kompak,” ucap Bupati Ketapang.
Ia menuturkan, Investasi itu tentunya perusahaan harus untung. Kalau perusahaan mengalami kerugian, maka perkebunan tidak ada yang mengelolanya. Karena itu, kita harus memberikan rasa aman dan situasi yang kondusif, supaya manajemen perusahaan bisa bekerja dengan baik.”Ini menjadi tugas kita bersama, Tugas perusahaan, tugas pemerintah dan tugas masyarakat,” lanjutnya.
Tugas perusahaan tentunya bagaimana mengelola modal supaya bisa menguntungkan.Dan masyarakat yang terlibat dalam perkebunan bisa menjadi sejahtera. Karena itu, Bupati Ketapang merasa senang mendengar ada petani yang bisa mendapatkan Rp 50-70 juta.
Harapannya, semoga pendapatan petani bisa membaik, minimal bisa membuat dapur tetap berasap. Begitu juga biaya Kuliah anak, biaya berobat dan lain sebagainya.
Ia menyebutkan, dahulu SDA kita biarkan juga tidak ada hasilnya. Bupati menceritakan ia pernah diskusi dengan seorang aktivis lingkungan. Dimana, disarankan agar di Kabupaten Ketapang tidak hanya kebun sawit saja. Ketapang harus mempertahankan hutan. Disebutkan Martin Rantan, Pemerintah pusat dan daerah sudah memberikan tata ruang nasional dan tata ruang daerah. Dimana, masing-masing kawasan sudah diperuntukkan menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi, ada juga APL (area penggunaan lain) yang bisa digunakan jadi kebun.”Saya bilang, Kalian jangan suruh orang tanam karet semua, tapi akhirnya karetnya ngomong, tidak pernah kalian laksanakan tanam sebatang pun. Akhirnya dia pun pulang,” ucap Martin Rantan.
Karena itu, dengan penyerahan sertifikat petani plasma, Bupati Ketapang mengharapkan pemilik tidak menjual. Ia menegaskan, jangan sampai sertifikat ini dijual kepada pihak lain. Bupati Ketapang mengingatkan bagaimana pada beberapa kawasan kebun banyak petani yang menjual sertifikatnya kepada pihak lain, sehingga ada satu orang yang membeli sampai ratusan hektar dan sekian kapling. Dengan tidak menyebutkan nama pembeli lahan, Bupati Ketapang menegaskan pada akhirnya masyarakat hanya menjadi penonton saja. Padahal kaplingansawit itu adalah harta yang dimiliki petani. “Jangan dijual lagi, Gara-gara katanya mau beli gula, beli arak, beli honda, jangan dijual, sayang kalau dijual.,” tutur mantan anggota DPRD Kalbar.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007