home news guestbook contact
Selasa, 25 September 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Musrenbang RKPD Tahun 2019 Menetapkan Program Prioritas Daerah

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 19 March 2018, 1:54 pm


Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bapeda) Kabupaten ketapang menggelar Musyawarah Perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2019,

Musrenbang 2019 kali ini memmasuki tahun ketiga ini merupakan implementasi visi misi Bupati dan wakil Bupati Ketapang priode tahun 2016-2021. Dibuka secara resmi oleh Bupati Martin Rantan SH, yang dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Drs. AHI, MT, Forkompimda, perusahaan swasta, LSM berlangsung di Ballroom Hotel Borneo Emerald, Senin (19/3).
Pelaksanan Tugas Kepala Bapeda Akia SE dalam laporannya mengatakan pelaksanaan Musrenbang merupakan penyusun kegiatan prioritas daerah serta pematangan Rencana Kerja perangkat daerah kabupaten Ketapang tahun 2019 .
Musrenbang tersebut disampaikan Dia melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan atau stackholders guna mewuwudkan Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang.
Tujuan pelaksanaan musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang adalah, pertama menetapan program prioritas daerah yang dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN dan CSR prusahaan swasta terangnya.
Kemudian tersusunya Rancang akhir RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2019, dan tersusunnya Rencana kerja Perangkat daerah (Renja-PD)kabupaten Ketapang.
Bupati Martin Rantan SH dalam sambutannya mengatakan Musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 ini merupakan musrenbang ketiga implementasi visi misi Bupati dan wakil Bupati Ketapang priode tahun 2016-2021.
Menurutnya Visi dan misi tersebut dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ketapang 2016-2021, dan pada setiap tahun dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang
Disampaikan Bupati adapun perubahan perubahan dan percepatan yang akan dilaksanakan dengan menekankan pada program prioritas daerah, disebutkan Bupati yang pertama melaksanakan tata kelola pemerintahn yang baik,
Yang kedua meningkatkan infrastruktur secara terpadau dan merata, ketiga meningkatkan pengembangan ekonomi darah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan daerah, keempat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sehat dan produktif, kelima pemberdayaan masyarakat.dan keenam meningkatkan pengelolaan danpemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelstarian lingkungan
Dalam rangka efektivitas mewujudkan visi dan isi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang,Bupati Martin Rantan SH menekankan agar organisasi perangkat daerah melaksanakan tugas secara optimal dan profesional sesuai tupoksi masing masing OPD.
Selanjutnya menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten ketapang dan Rencana kerja perangkat daerah.
Indikator capaian kerja program dan kegatan OPD adalah sebagai dasar penilaian kinerja masing masing Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang terang Bupati.
Lebih lanjut disampaikan Bupati pembangunan di Kabupaten Ketapang ini dana yang bersumber dari APBN sudah jelas, saat ini jalan jalan strategis nasional seperti dari Simpang Agoesdjam Ketapang, sampai kesiduk Sei Kelik dan sterusnya saat ini masih berlangsung terus.
Demikian juga dana pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi Kalbar sedang berjalan baik sinfratruktur dan lainnya, dan mudah mudahn di tahun 2019porsi ABPD provinsi di Kabupaten Ketapang lebih besar bisa menuntaskan ruas ruas jalan maupun bangun bangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.
Demikian juga APBD Kabupaten Ketapang sudah jelas pembangunan diarahkan yang bersifat pisik maupun non pisik.
Kepada pihak perusahaan Bupati mengharapkan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang tidak terkaper oleh anggaran pemerintah,
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Drs. AHI, MT mengatakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah khususnya pasal 263 ayat 4 menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yag memuat rancangan ekonomi prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja untuk waktu kerja selama satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dari program strategis nasional Pemerintah Pusat.
Dia juga menyampaikan hasil pertemuan tim korsusda KPKRI melalui satgas koordinator suvervisi pencegahan padatnggal 1 Pebruari 2018 di Jakarta guna menciptakan tranfaransi perencanaan dan pembanngunan di daerah.
Menurutnya Pemerintah daerah harus menerapkan perencanaan pembangunan berbasis IT e-plaining ini karena tujuan perencanaan pembangunan nasional dalam pasal ke 2 UU tahun 2004 adalah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran didaerah yang menurut penilaian KPK masih sangat meresahkan.
Dalam rangka melakukan kegiatan pencegahan koordinasi dan supervisi unit koordinasi dan supervisi KPK melakukan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi titik titik kritis pelaksanaan korupsi kolusi dan nepotisme didaerah kata Ahi.
Disampaikan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan penandatangan Mou, dalam Mou tersebut ada 10 substansi yang menjadi sorotan KPK.
Pertama melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik bebas interpensi pihak luar melalui implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik (e-Planning and e-Budgeting) secara terintegrasi.
Hal ini menurtnya dimulai disaat penyusunan RKPD bukan disaat penyusunan KUA dan PPAS karena memang dasarnya dari rencana tahunan nanti dijabarkan lagi dalam KUA dan PPAS ketika ada masalah KPK akan melakukan forensik IT melihat sistem ini.
KPK akan melihat dimana yang salah dan dimana yang benar jadi tidak ada lagi sembunyi sembunyi oleh karen itu kita harakan sudah ada kesepakatan dan komitmen pimpinan daerah dan pimpinan DPRD bagai mana menyikapi aspirasi pokok pokok pikiran DPRD terang Ahi.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007