home news guestbook contact
Senin, 16 Juli 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Lantik Asisten III Setda Ketapang Jadi Penjabat Sekda Ketapang

Pengirim : ANDY CANDRA
Tanggal : 9 March 2018, 6:44 pm


*Cegah Korupsi, Bupati Ingatkan PPK, PPTK dan PPHP Bekerja Secara Benar

Bupati Ketapang, Martin Rantan SH melantik Drs Heronimus Tanam ME sebagai pejabat sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang. Pelantikan dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati Ketapang, Jum’at (9/3) sore yang dihadiri Wakil Bupati Ketapang, Forkopimda dan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Pelantikan dilakukan bersamaan juga dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketaopang sebelumnya (Drs H.M.Mansyur M.Si) sudah memasuki masa pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.
Pelantikan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris daerah, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 181/BKPSDM-D/2018 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, tanggal 6 Maret 2018 dan Surat Persetujuan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 820/380/BKD-B tanggal 6 Maret 2018.
Pengucapan sumpah dan janji Penjabat Sekretaris daerah Kabupaten Ketapang dilakukan oleh Bupati ketapang yang langsung diikuti Drs Heronimus Tanam ME, yang selama ini menjabat sebagai Asisten sekretaris Daerah bidang administrasi umum Kabupaten Ketapang. Setelah dilakukan pengcuapan sumpah janji, selanjutnya dilakukan penandatangan berita acara, dan penyerahan surat keputusan.
Bupati Ketapang, Martin Rantan SH menyatakan dirinya tidak berpanjang lebar dalam memberikan arahan.”Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Drs Heronimus Tanam ME yang hari ini baru saja dilantik sebagai pejabat sekretaris daerah,” tegas Bupati Ketapang, Martin Rantan SH.
Ia menyebutkan tugas seorang penjabat sekretaris daerah tentulah berat. Karena harus mengawal visi dan misi Bupati Ketapang dan Wakil Bupati Ketapang periode 2016-2021. Visi dan misi kepala daerah itu, diantaranya: pertama, melaksanakan kepemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan misi pertama ini, selama ini sudahdilakukan penataan, seperti melaksanakan lokakarya kepegawaian, dan lain sebagainya. Tindaklanjutnya, tentu diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.
Misi kedua, adalah Meningkatkan Infrastruktur Daerah. Kita ketahui bersama wilayah kabupaten Ketapang , sangat luas. Untuk menghubungkan diperlukan akses sasarana transportasi yang memadai, baik jembatan dan jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional. Sementara alokasi anggaran Kabupaten Ketapang masih terbatas. Karena itu secara bertahap dilakukan perbaikan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Misi ketiga, adalah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang layak ini didorong untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat. Dalam mendorong ekonomi masyarakat, salah satunya dilakukan dengan mendorong tumbuhnya investasi di daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang baik mampu membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. “Kita ketahui bersama, pengangguran di Kabupaten ketapang sampai saat ini ada sekitar 8.000-10.000,” ucap Martin Rantan.
Misi keempat adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, salah satunya dilakukan perlunya pendidikan dan latihan kepada pegawai negeri sipil. Tidak hanya pegawai, tetapi juga tenaga kontrak sehingga dalam bekerja dibekali dengan ketrampilan. Tidak kalah penting adalah memberikan ketrampilan kepada masyarakat, salah satunya generasi muda yang akan memasuki dunia kerja. Karena itu, pelatihan kerja perlu digalakkan dalam membekali ketrampilan.
Misi kelima, yakni Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Bupati Ketapang, bahwa pemerintah saat ini sedang fokus membangun desa. Mengutip penegasan Presiden RI, bahwa pemerintah membangun dari desa. Karena itu, dalam membangun desa pemerintah mengalokasikan dana desa dan alokasi desa supaya pemanfaatannya benar-benar untuk membangun dan memberdayakan masyarakat di desa.
Kemudian, misi yang keenam adalah, Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Ketapang.
“ Ini rambu-rambu yang kita pedomani supaya pemerintahan berjalan baik sesuai dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Ketapang periode 2016-2021,” ucap mantan anggota DPRD Provinsi Kalbar.
Seterusnya, Martin Rantan menyebutkan belum lama ini, dirinya bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang bersama dengan 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar sudah menandatangani komitment bersama dengan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dimana, ada beberapa bidang penting yang menjadi perhatian bersama dalam pencegahan korupsi.
Perhatian khusus dalam pencegahan korupsi tersebut, diantaranya penganggaran APBD. Karena itu, dalam penganggaran APBD jangan sampai terjadi negosiasi kepentingan tertentu. Begitu juga, program-program tertentu jangan sampai muncul ketika APBD sedang berjalan. Ia mencontohkan, misalnya proyek Rp 1 Milyard, tetapi untuk menghindari lelang, proyek tersebut dipecah sampai lima kegiatan.Hal ini perlu diwaspadai dan dijaga dengan baik.
“Begitu juga soal pengadaan barang jasa, jangan sampai mark up harga, dan pekerjaan harus sesuai dengan rab (Rencana anggaran biaya) dan design,” kata Martin Rantan SH.
Dalam pengadaan barang dan jasa, Martin Rantan meminta benar-benar diperhatikan. Selain proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan, Martin Rantan juga meminta supaya PPK, PPTK, maupun PPHP untuk benar-benar bekerja. Jangan sampai nanti pekerjaan yang dibayarkan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan design, hanya gara-gara loby pihak pelaksana. Sehingga pekerjaan yang belum 100 persen, dinyatakan sudah 100 persen. Diingatkanya, saat ini banyak pengawasan. Baik pengawasan internal seperti Inspektorat maupun BPK. Sementara di eksternal ada pengawasan dari KP, kepolisian, kejaksaan, bahkan LSM.
“Jadi PPK, PPTK dan PPHP harus benar-benar bekerja dengan baik,” papar Bupati.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya Layanan publik perizinan. Dalam layanan publik perizinan dikatakan Bupati Ketapang jangan sampai terjadi penyuapan, jual beli izin dan gratifikasi. Karena itu, segala bentuk layanan perizinan akan disatukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketapang. Selanjutnya, pada bidang rekrutment, mutasi, promosi jangan terjadi pungutan bayaran. @

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007