home news guestbook contact
Rabu, 26 September 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Atasi Stunting, Pemkab Kerjasama Dengan BKKBN Kalbar dan UMP

Pengirim : andy candra
Tanggal : 27 February 2018, 7:56 pm


Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang dan metabolisme pada anak balita. Terutama 1.000 hari pertama sejak dalam kandungan. Persoalan ini menjadi persoalan serius yang melanda masyarakat miskin di beberapa Kabupaten di Indonesia, bahkan Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi skala prioritas untuk ditangani, bersama Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Lanny jaya, Lombok Tengah, Rokan Hulu, Cianjur, Pemalang, Brebes, Gorontalo, dan Lampung Tengah.
Dalam menangani kasus stunting ini, Selasa (27/2) siang, Bupati Ketapang, Martin Rantan SH menerima audiensi dari Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Rektor Universitas Muhamadiyah Pontianak. Dekan Fakultas Ilmu Kemasyarakatan Universitas Muhamadiyah Pontianak dan Ketua PWG Kalbar. Audiensi di pendopo rumah dinas Bupati Ketapang dihadiri juga kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang. Hadirnya Kepala BKKBN Kalbar bersama jajaran Universitas Muhamadiyah di Kabupaten Ketapang diberikan apresiasi oleh Bupati Ketapang. Semoga dengan penanganan kasus stunting ini, mudah-mudahan dapat diaplikasikan sehingga dapat memberdayakan masyarakat Ketapang, umumnya di Kalbar dalam upaya menciptakan masyarakat yang maju dan sejatera. "Saya hanya memberikan pengantar dan ucapan selamat datang, silakan sampaikan maksud audiensi ini, untuk lebih mempertajam pokok persoalan dapat kita sampaikan dalam sesi dialog," tegas Bupati Ketapang.
Kerjasama BKKBN Kalbar dan Universitas Muhamadiyah Pontianak dalam menangani kasus stunting, dikatakan Bupati Ketapang juga selaras dengan program nasional. Dimana, dirinya mendapat surat dari sekretariat negara bahwa Kabupaten Ketapang akan menjadi salah satu kabupaten yang akan mendapat alokasi penganggaran mengatasi kasus stunting ini. "Dalam menangani persoalan gizi kronis sehingga menyebabkan anak tumbuh kerdil ini, ada harapan dari Presiden, agar persoalan ini bisa dituntaskan," ujar Martin Rantan.
Program nasional menangani stunting, disampaikan Kepala Perwakilan BkkbN Kalbar, Drs Kusmana bahwa Bkkbn sudah kerjasama dengan dinas kesehatan, PUTR, dan lain sebagainya. Dalam menangani stunting, diterangkannya BKKBN Kalbar bekerjasama dengan Universitas Muhamadiyah. Ini merupakan satu-satunya universitas yang ada di Kalbar dimana mata kuliah reproduksi menjadi salah satu mata kuliah dasar yang diwajibkan. Dalam mengatasi stunting ini tentunya banyak pihak dilibatkan, termasuk juga melibatkan mahasiswa dalam PKM selama 2 bulan. Karena itu, para mahasiswa yang melakukan PKM ini diarahkan mengawal ibu-ibu hamil dalam penanganan gizi, imunisasi bahkan sampai balita berusia dua tahun. Panjang lebar ia memaparkan upaya dan langkah mengatasi stunting di Kalbar, termasuk pentingnuya mengarahkan kampung keluarga berencana, dimana melibatkan semua institusi secara bersama-sama dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. "Terkait dengan adanya rencana hibah dari APBN, kami menyarankan agar diarahkan pada Kampung Keluarga Berencana," kata Kepala BKKBN Kalbar.
Selanjutnya, Rektor Universitas Muhamdiyah Pontianak, DR.Helman Fachri SE MM berterima kasih dengan Pemkab Ketapang. Ia mengatakan sebenarnya kerjasama dengan Pemkab Ketapang sudah berlangsung sejak lama, yakni ketika Ketapang masih dipimpin H.Morkes Effendi. Terkait menangani stunting disebutkan tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata. Tetapi, merupakan tugas pihak perguruan tinggi, dalam memberdayakan mahasiswa membantu masyarakat. Melalui kegiatan PKM. Maupun beberapa mata kuliah praktikum, pihak universitas Muhanmadiyah Pontianak akan menurunkan mahasiswa ke lapangan, baik di Kabupaten Ketapang maupun Kubu Raya. Untuk Kabupaten Ketapang, rencananya mahasiswa praktikum sebanyak 108 orang. Ini merupakan yang terbesar.
Terkait dengan stunting erat kaitannya dengan IPM (indeks Pembangunan Manusia). Karena itu,mahasiswa harus memahami data, dan faktor penyebabnya. Dengan turun langsung ke lapangan akan difahami secara jelas, bagaiaman solusi dan langkah dalam mengatasinya.
Ditambahkan, Dr. Linda Suwarni, SKM, M.Kes Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhamadiyah Pontianak bahwa dalam mengatasi stunting perlu intervensi gizi spesifik dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, dan ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Begitu juga Intervensi gizi sensitive berupaya kegiatan pembangunan diluar sector kesehatan dan berkontribusi pada 70 persen intervensi stunting.
Dalam intervensi gizi diantaranya perlu menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih, Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi, Melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akass kepada layanan kesehatan dan KB, Menyediakan jampersal, Memberikan pendidikan pengasuhan pada anak, memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD) Universal, Memberikan gizi masyarakat, Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi seerta gizi kepada remaja.
Karena itu, dalam praktikum para mahasiswa ilmu kesehatan, akan dilakukan rencana aksi lapangan pada kegiatan PKM 2018 “Stunting”. Tindakan itu, diantarnya; Rapid Survey, Musyawarah masyarakat desa, capacity building kader, tokoh agama dan tokoh nmasyarakat, pendampingan dan pemetaan, stikerisasi, kemudian ketok 1000 pintu."Stunting mengancam anak bangsa, temukan masalahnya, fahami sollusinya," ucap Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhamadiyah Pontianak.
Kemudian Rektor Universitas Muhamadiyah Pontianak melanjutkan agar dalam praktikum para mahasiswa yang melakukan praktikum menangani kasus stunting agar didukung semua elemen, khususnya dari Pemkab Ketapang. Sesuai agenda Universitas Muhamadiyah Pontianak akan menurunkan mahasiswa praktikum pada tanggal 3 Maret 2018, dan tiba di Ketapang pada tanggal 4 Maret 2018. "Kita berharap tanggal 5 Maret 2018, pemerintah daerah bisa melepas para mahasiswa untuk melakukan praktikum di masyarakat," papar Rektor Muhamadiyah Pontianak.
Dalam mengatasi stunting di Kalimantan Barat, Ketua PWG (Province Working Group), Aida Mochtar M.Hum menjelaskan PWG atau kelompok kerja di tingkat propinsi dibentuk dengan SK Gubernur Kalbar. Dimana keberadaanya adalah melakukan advokasi kepada pihak terkait berkenaan dengan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dimana PWG mendorong secara aktif agar segera dilaksanakan Kampung Keluarga berencana. Organisasi ini dilibatkan selureh instansi yang ada, termasuk organisasi kemasyarakat, pihak swasta dan lain-lain. Aida Mochtar mengaku mewakili MABM Kalbar, sedangkan Acui Simanjaya mewakili swasta.
Ia memaparkan, PWG di tingkat kabupaten sudah terbentuk yang diketuai Sekda. Mengapa di Kabupaten diketuai Sekda, karena sekda, komandan-nya para PNS. dari pekerjaan ini, sesungguhnya bisa disinergikan semua bidang. Aida menyebutkan, sesuai dengan kebijakan presiden RI bahwa pada tahun 2018 sudah ditargetkan separonya dari desa miskin sudah terbentuk kampung keluarga berencana. Kampung keluarga berencanan Prosesnya sangat sederhana.Karena nanti masalah di sebuah desa tidak hanya terkait KB, moisalnta ternyata setelah dipetakan bisa diketahui sekian persen ternyata kawin di usia dini, dan sekian persen yang terdaftar administrasi kependudukan. Hal tersebut akan menjadi program penanganan dari dinas catatan kependudukan. Begitu juga dapat terpetakan, sekian persen mengalami gizi buruk. Maka akan ditangani dinas kesehatan. Demikian juga persoalan lainnyan sehingga dapat dilakukan penanganan secara terpadu oleh instansi teknis yang terlibat. Dengan diketua oeh Sekdan maka diharapkan penanganan program bisa lebih terfokusn baik dibidang PUTR, pendidikan dan lain sebagainya.
"Jadi seluruh SOPD yang ada melakukan intervensi di Kampung KB," kata Aida Mochtar memaparkan paparan singkat keberadaan PWG.
Usai dilakukan pemaparan dari pihak terkait , Bupati ketapang meminta izin untuk meninggalkan ruangan karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri. Selanjutnya mengarahkan asisten I sekda ketapang yang juga sebagai Plt Kepala Dinas Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan KB Kabupaten Ketapang untuk menjadi moderator diskusi. Sebelum meninggalkan ruangan, PWG Kalbar memberikan cenderamata kepada Bupati Ketapang. Dan dilanjutkan poto bersama. Setelah itu, pertemuan berlanjut dengan dialog bersama SOPD Ketapang.
Bupati Ketapang yang ditemui usai pertemuan, mengatakan ditetapkannya Ketapang menjadi salah satu prioritas nasional dalam penanganan stunting. Maka, ia melihat hal ini harus dikaji secara mendalam. Ini juiga merupakan sebuah keberuntungan bagi Ketapang karena mendapat perhatian dalam mengatasi persoalan stunting. Kasus stunting, tentu tidak hanya ada di wilayah Ketapang saja, masih banyak kabupaten lain yang juga mengalami kondisi yang sama. Dengan mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dikatakan Bupati Ketapang tentu niat baik pemerintah daerah mengatasi stunting mendapat dukungan. Ini harus mmenjadi motivasi kita untuk lebih giat dan pro aktif dalam membangun kualitas masyarakat. "Tidak hanya dibidang kesehatan, tetapi juga disemua bidang, baik infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya, karena ini saling mempunyai keterkaitan," ucapnya.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007