home news guestbook contact
Selasa, 25 September 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Ajak Masyarakat Dukung Proyek Strategis Nasional dan Strategis Daerah

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 7 February 2018, 9:26 am


Dalam mensosialisasikan APBD 2018, Bupati Ketapang menghadirkan seluruh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang di Marau pada 3 Februari 2018. Bupati Ketapang, Martin Rantan SH sekaligus menjelaskan beberapa proyek strategis nasional dan strategis daerah di wilayah Kabupaten Ketapang. Proyek strategis itu diantaranya: PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR), PT.Ketapang Bangun Sarana (Hangzhou Jinjiang Group), PT.Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park dan relokasi Bandara Rahadi Oesman Ketapang.

"Ini yang harus kita dukung, Nah sekarang soal PT. WHW, mengapa harus kita dukung," ucap Bupati Ketapang didepan para camat dan tokoh masyarakat dari tujuh kecamatan. Mantan anggota DPRD Propinsi Kalbar ini mengingatkan tentang PT.Harita berinvestasi di Kabupaten Ketapang. Ketika itu, banyak orang yang berubah kehidupan dari yang dulunya mungkin ekonominya lemah akhirnya menjadi baik.selain itu, banyak karyawan yang bekerja. Akan tetapi, pada tahun 2012, akibat kebijakan Kementerian ESDM yang menghentikan eksport bahan baku bauksit keluar menimbulkan korban.Banyak karyawan yang dirumahkan. Begitu juga karyawan yang kredit kendaraan anak-anak sekolah jadi terhenti. Banyak kendaraan yang menjadi besi tua, karena operasional proyek tambang tersebut dihentikan. Pemerintah memperbolehkan tambang tersebut bergerak kembali, jika di daerah ada smelter. Smelter adalah pabrik mengolah bauksit menjadi alumina. Sedangkan, Alumina adalah bahan setengah jadi untuk aluminium. "Dan kehadiran PT WHW ini harus kita dukung. Bukan untuk biaya, bukan untuk kepala dinas, bukan untuk Pak camat, tapi untuk rakyat," tegasnya.
Bupati menjelaskan bahwa Bupati dan jajaranya, TNI/Polri bersama jajarannya, semua alat pemerintah penyelenggara pemerintahan sampai ke aparat kepala desa. Tujuannya untuk kemakmuran rakyat atau kesejahteraan sosial. Karena itu, Bupati Ketapang mengajak mendukung keberadaan PT WHW dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan bakunya bauksit. Ketua DAD Kabupaten Ketapang menyebutkan ada berita bagus, bahwa disamping pasokan bahan baku dari daerah kepada PT WHW. Maka,pemerintah pusat juga sudah memberikan kuota import eksport kepada perusahaan konsesi pertambang untuk eksport bahan baku. "Saya sudah mendapat imformasi akan dibuka kembali, akan dimulai kembali proyek penambangan bauksit di Air Upas, Sesudah itu mungkin ke Marau, sesudah itu kemungkinan ke Nanga Tayap. Tidak menutup kemungkinan ke Tumbang Titi, Pemahan, Sungai Melayu Rayak, sesudah itu ke Sandai, . Di Sandai juga akan dimulai termasuk ke Labai,"ucap Martin Rantan.
Diterangkannya, semula pihak perusahaan sudah akan memulai operasi penambangan. Namun mereka mengeluh kepada Bupati. Karena begitu akan memulai kegiatan,tingkat portal di lapangan banyak. Sementara, pihak perusahaan juga pakai dana bank. Jika merekan tidak mencapai target produksi maka akan kena klaim. Kembali Martin menegaskan mengapa dirinya menanyakan kepada camat Air Upas. Apakah ada Ketua Dewan Adat dan Demong Adatnya yang hadir dalam pertemuan di Marau. Ia melihat ada beberapa demong adat yang hadir,termasuk juga dari Paguyuban Jawa dan sebagainya. "Tolonglah portal ini bukan budaya kita, segala sesuatu nanti di diskusikan dengan baik," cetusnya.
Bupati Ketapang tak menginkan gara-gara euporia, sedikit-sedikit diportal. Maka, akan menimbulkan dampak dalam kelancaran pembangunan. Misalnya, proyek APBD yang tujuannya untuk membangun fasilitas masyarakat pun diportal. Akibatnya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Karena itu, Bupati Ketapang meminta jika ada masalah yang mengganjal atau tidak ditemukan kata sepakat, maka didiskusikan terlebih dahulu, termasuk dengan dewan adat. Menurutnya,fungsi kita berorganisasi itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu masyarakat dan juga membantu pemerintah. Demikian juga dengan organisasi masyarakat lainnya, seperti MABM, paguyuban Jawa dan lain-lain. "Pak Camat nanti koordinasi dengan pimpinan kecanatan bantu mereka (perusahaan tambang, red) supaya bisa bekerja," kata Martin Rantan.
Menurut Ketua DAD Kabupaten Ketapang ini, jika perusahaan tidak bekerja, makan dapat berakibat kebangkrutan. Imbasnya, masyarakat juga tidak bisa bekerja sehingga kegiatan multiflier effect di daerah juga tidak berjalan."Jadi tolong diamankan, Pak camat, Pak kades serta tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pengelola kegiatan pembangunan,sosial dan pemerintahan di daerah ini. Tolong bantu kami, jangan sikit-sikit camat nelpon ke kami," kata Bupati.
Ia menyebutkan ada satu camat yang sering menelpon Bupati. Akhirnya panggilan telepon dari camat tersebut tidak diangkat oleh Bupati. Karena camat tersebut menelpon terkait hal yang tidak penting. Masalah yang bisa dibicarakan dengan Dinas PMPD Ketapang tidak harus dibicarakan dengan menelpon Bupati. "Tapi Alhamdulillah, Puji Tuhan diantara tujuh camat disini tidak ada yang menelpon saya, Kalau maui bertemu dengan saya itu selalu berkoordinasi dengan ajudan, Kalau semua camat telpon Bupati, Kepala Desa teelpon Bupati, Ibu-ibu PKK telepon Bupati, Bupati akhirnya tidak bisa kerja. Pusing kepala hanya ngurus handphone," ucapnya.
Karena itu, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang ini berpesan terkait urusan tambang dan perkebunan,para camat dan Forkopimcam serta tokoh masyarakat dan organisasi mengeleminir persoalan di daerah. Dengan begitu supaya situasi bekerja dan situasi di masyarakat berjalan aman dan kondusif. Selain itu Bupati Ketapang juga menekankan pihak perusahaan supaya sebelum melakukan aktivitas melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Hubungi camat, Danramil, Kapolsek dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu libatkan masyarakat setempat untuk bekerja. Menerima masyarakat bekerja di perusahaan, jangan semuanya hanya untuk jadi Satpam saja. Berikan porsi bekerja sesuai dengan kemampuan masyarakat, supaya anak daerah ini bisa juga diakomodir bekerja disektor pertambangan.
Selanjutnya Bupati Ketapang melanjutkan sosialisasi APBD Ketapang sebesar satu trilyun, 956 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan keberadaan TP-PKK, termasuk PKK di desa. Organisasi PKK diketahui memang tidak ada gaji, termasuk juga di tingkat Kabupaten maupun di desa. Karena itu, pihak desan khususnya Kepala Desa jangan melupakan peran TP PKK. Libatkan PKKuntuk mengurus pembangunan di desa. "Berikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola, jangan sampai ibu PKK punya anggaran di desa, yang belanja “bapak” pkk," paparnya.
Wakil Ketua DPRD kabupaten Ketapang, Junaidi SP, M.Si yang menjdi moderator sosialisasi APBD 2018 dan pengarahan Pra Musrenbang RAPBD 2019 di Kecamatan Marau menyebutkan apa yang disampaikan Bupati Ketapang hendaknya disosialisasikan sampai ke masyarakat. Baik dilakukan oleh Para Camat, Kepala desa dan tokoh masyarakat, sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan lancar. @.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007