home news guestbook contact
Minggu, 25 Februari 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Gunakan Dana Desa Kades Harus Buat Proyek Padat Karya

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 6 February 2018, 11:28 am


Bupati Ketapang, Martin Rantan SH menegaskan bahwa Presiden Jokowi sudah menggagas mal pelayanan public. Karena itu untuk tahun 2018-2019, pelayanan terpadu satu pintu online dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, ada beberapa perizinan yang kewenangannya diserahkan kepada camat.

“Jadi fungsi kita saat ini untuk pelayanan perizinan diperketat, bahkan mereka yang developer untuk membangun rumah urusan kita dari PU, Perkim sampai ke PMPTSP ini hanya satu minggu sehingga Kabupaten Ketapang mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia, karena apa kita cepat dalam memberikan pelayanan,” tegas Bupati Ketapang, Martin Rantan SH ketika di Gedung Pertemuan Kecamatan Marau, Sabtu (3 Februari 2018) pagi.
Selain memperkenalkan Kadis Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Ketapang berikut tupoksinya, kemudian Bupati Ketapang memprkenalkan salah satu Kasi di Dinas PMPD Ketapang. Terkait dengan Dinas PMPD, disebutkan Martin Rantan ada pesan Presiden RI yang disampaikan kepada dirinya di Istana Negara pada tangggal 24 Oktober 2017 yang lalu, ketika rapat dengan Presiden. Bahwa Presiden menitik beratkan kepada seluruh kepala desa supaya pembangunan menggunakan dana desa harus padat karya.
Oleh sebab itu, pada tahun 2018, Presiden RI, ir. Joko Widodo berkenan akan mengunjungi 10 kabupaten di Indonesia. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu dari 10 kabupaten yang akan dikunjungi Presiden.”Bayangkan Ketapang ini mewakali Kabupaten di Kalimantan, seluruh Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, hanya Kabupaten Ketapang dan di Kabupaten Ketapang ini hanya ada 10 desa,” ucap Martin Rantan.
Ia menyebutkan hal tersebut masih dipikirkan. Selain itu di usulkan ke pemerintah pusat untuk kehadiran Presiden ini, ada dua opsi.
Opsi pertama, posisinya di Desa Batu Tajam. Jika di Desa batu Tajam, maka Presiden akan diagendakan melihat proses replanting oleh PT ISL di eks kebun PT Benua Indah Group. Bupati Ketapang melihat, jika opsi pertama terlaksana, maka “security” agak berat. Karena Presiden dating, akan diikuti oleh para Menteri dan sebagainya.
“Kalau opsi ini diterima, dan Presiden mau ke Desa Batu Tajam, Ya Pak Camat Tumbang Titi bisa tidak tidur, kalau kunjungan sudah pulang baru bisa tidur. Saya, kalau kunjungan Gubernur saja bisa tidak tidur, bahkan istri juga tak bisa tidur, apalagi kalau kunjungan Presiden,” ucap Martin Rantan.
Setelah didiskusikan Bupati ketapang dengan Wakil BUpati ketapang, maka opsi kedua adalah kunjungan Presiden RI ke Desa Sukabangun Dalam. Jika kunjungan dilakukan di Desa Sukabangun Dalam, maka kedatangan Presiden diagendakan sekaligus peresmian PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestey Industrial Park. Yaitu, iNdustri manufacture yang memproduksi hasil pertanian masyarakat, singkong hasil perkebunan kayu dan lain sebagainya. Bahkan, kata Bupati Ketapang, nanti akan mengolah kelapa sawit, CPO dan lainnya menjadi barang jadi seperti minyak goreng, sabun dan lain-lain. Dipaparkan Bupati Ketapang, sekitar bulan Mei 2018 baru bisa diresmikan pabriknya.”Jadi dinas terkait harus bertanggungjawab, Presiden datang sekaligus melihat mana proyek padat karyanya, dan apa yang dibuat, sekaligus melihat mana rakyat yang terlibat dalam proyek dana desa,” kata Bupati Ketapang.
Pria kelahiran Tumbang Titi ini menuturkan makna esensi dari dana desa supaya ada uang yang berputar di desa. Masyaraka bisa bekerja, dan menerima pembayaran. Dengan begitu masyarakat bisa berbelanja. Hal ini merupakan maksud Presiden Jokowi dengan Program Nawa Cita-nya. Karena itu, kita harus merespon program tersebut. Karena kita tidak bisa membuat program sendiri yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Walaupun sudah masuki otonomi, tetapi ada beberapa hal yang sifatnya sentralistik.
“Itu menjadi tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan ini juga saya tekankan kepada seluruh kepala desa supaya di setiap desa tersebut laksanakan proyek-proyek yang bersifat padat karya,” lanjutnya.
Bupati Ketapang selanjutnya mengaku senang dan sudah jalan wilayah Kabupaten Ketapang. Bersama dengan Wakil Ketua DPRD Ketapang desa di pedalaman juga sudah didatangi seperti Kampung Baru Beginci Darat. Ia melihat desa yang melaksanakan program dana desa sudah bagus. Misalnya jalan rabat beton, saluran air diperbaiki, jalan ke tempat pertanian dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah dinilainya bagus, dan harus diteruskan. Tetapi Bupati Ketapang juga melihat ada oknum kepala desa yang dipanggil justru takut mempertanggungjawabkan dana desa. Setelah turun tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ternyata dananya digunakan tidak sesuai peruntukannya.
“Apa Jawabnya dipakainya berobat, Mudah-mudahan tidak dipakai dikafe. dari 254 desa, paling oknum kades yang nakal-nakal itu paling satu dua orang-lah,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Desa agar Badan Usaha Milik Desa agar dibuat Peraturan Desa. Sehingga kedepan BUMdes bisa menjadi usaha desa. Dimana, keuntungannya untuk pembiayaan pembangunan di Desa serta bisa disisihkan untuk kesejahteraan perangkat desa, dan RT. Hal tersebut dibenarkan tetapi harus diatur dalam perdes.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007