home news guestbook contact
Selasa, 22 Mei 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Serahkan Penjabaran APBD 2018 kepada Kepala SKPD se-Ketapang

Pengirim : ANDY CANDRA
Tanggal : 29 January 2018, 7:26 pm


UNTUK pertama kalinya, penyerahan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD di Kabupaten Ketapang diserahkan langsung oleh Bupati Ketapang kepada kepala SKPD. Bupati Ketapang juga memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala SKPD agar pelaksanaan APBD dilaksanakan efektif dan alangsung menyentuh pelayanan masyarakat. penyerahan penjabaran ini juga disaksikan langsung para anggota DPRD Ketapang dan Kepala KPPN Ketapang.

Menurut Alexander Wilyo S.STP, M.Si Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ketapang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dialokasikan surplus. Estimasi APBD yang surplus pada tahun 2018 adalah yang pertama kali dilakukan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. "Dibanding APBD 2017, maka APBD tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sekitar 5 persen, hal erat kaitannya dengan dana transfer daerah, kita oftimis untuk Pendapatan Asli Daerah pada masa akan datang akan mengalami peningkatan sejalan dengan visi dan misi Bupati Ketapang,," tegas Alexander Wilyo dalam Penyerahan Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Ketapang, Senin (29/1) pagi di pendopo rumah Dinas Bupati Ketapang.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPKAD Ketapang juga menjelaskan struktur dan jadwal tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBD 2018. Untuk struktur APBD 2018 diterangkannya pendapatan daerah yang diri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 115.918.322.614, pajak daerah Rp62.414.952.000, Retribusi daerah Rp 5.354.141.028, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 5.522.709.171 dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 42.626.480.415.
Selain itu, pendapatan dari dana Perimbangan Rp 1.566.133.579.000, Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 84.982.375.000, dana Alokasi Umum Rp 1.122.269.534.000 dan Dana Alokasi Khusus Rp 357.881.671. Selanjutnya, lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan Hibah Rp 0, Dana Bagi Hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp 44.485.247.982, Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 235.498.524.000, Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerinth daerah lainnya Rp 0. Dengan demikian Jumlah Pendapatan adalah Rp 1.961.036.673.596,00 Sedangkan sisi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar RP 993800.917.205,04. Pada belanja tidak langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai Rp 610.922.415.843,04,Belanja Hibah Rp 29.187.000.000, Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 6.776.909.350, dan Belanja Tidak terduga Rp 4.000.000.000. Sedangkan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp
962.234.756.390,96, Belanja barang dan jasa Rp 291.985.190.495,06, dan Belanja Modal Rp 540.124.765.175,90. Dengan begitu total belanja diketahui Rp 1.956.035.673.596. Untuk struktur APBD 2018 ditargetkan surplus sebesar Rp 5.000.000.000.
Kepala BPKAD Ketapang juga menjelaskan tahapan penyusunan APBD 2018. Pihaknya sudah sesuai dengan jadwal dan tidak ada alasan untuk mendapatkan finalti. Dengan diserahkannya penjabaran maka sudah dapat dilakukan penyusunan DPA pada masing-masing program dan kegiatan.
Selain itu, Alexander Wilyo juga mengingatkan kepada SKPD untuk secepatnya menuntaskan SPJ kegiatan tahun sebelumnya. Hal ini penting agar laporan keuangan pemkab Ketapang bisa mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian sebagaimana diraih selama ini. Dalam kesempatan itu, disampaikan juga terima kasih kepada Kepala KPPN Ketapang yang selama ini luar biasa membantu kelancaran pelayanan di Kabupaten Ketapang.
Selanjutnya, Bupati Ketapang Martin Rantan menyampaikan arahan kepada kepala SKPD. Ditegaskannya bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah.Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menerapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. "Dokumen inilah yang pada pagi ini akan saya serahkan kepada kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang," kata Bupati Ketapang, Martin Rantan SH. Mantan anggota DPRD Kalbar ini menjelaskan gambaran umum APBD tahun anggaran 2018, bahwa sekitar 95 persen pendapatan daerah Kabupaten Ketapang masih bersumber dari dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat. Ini berarti pendapatan asli daerah baru mampu menyumbang sebesar 5 persen dari total pendapatan daerah.Dari dana perimbangan yang ditargetkan dalam APBD tahun anggaran 2018, untuk dana bagi hasil (DBH) masih terdapat kewajiban daerah yang harus dikembalikan kepada pemerintah pusat, terhadap dana bagi hasil lebih salur pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pagu dana alokasi umum (DAU) yang ditetapkan pemerintah pusat untuk provinsi/kabupaten/kota, mulai tahun anggaran 2017 tidak bersifat final atau bersifat dinamis sesuai kondisi pendapatan netto dalam negeri."Kondisi tersebut menuntut pemerinth daerah untuk lebih mampu mengoftimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah," tegasnya.
Untuk mengoftimalkan PAD tersebut, Bupati Ketapang meminta kepada Badan Pendapatan Daerah meninjau kembali Perda terkait retribusi, baik dari kajian legal standing maupun terkait dengan perkembangan terkini. Selain itu juga memberdayakan BUMD Ketapang Mandiri sehingga tidak lagi hanya menyetor pemasukan sebesar Rp 15 juta pertahun. Salah satunya melibatkan investor bekerjasama dengan BUMD membangun industri hilir industri sawit. Apalagi keberadaan pabrik kelapa sawit di ketapang diketahui sebanyak 25 buah, dan sudah ada investor yang siap membangun pabrik industri hilir kebun sawit, karena itu perlu kajian mendalam lagi salah satunya memberdayakan BUMD untuk menampung hasil kebun sawit. Selain itu memberikan porsi yang lebih kepada satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah, missalnya terkait IMB dan lain sebagainya. Dilanjutkannya, kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2018 ini,diarahkan untuk peningkatan infrastruktur daerah terutama ruas jalan utama, baik di daerah pesisir maupun daerah pedalaman. Dalam rangka mendukung kelancaran arus transportasi orang maupun barang di Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini Bupati Ketapang melihat pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur seperti jalan Pelang-Tumbang Titi dan lain-lain. Karena itu bia menugaskan kepada Kadis PU untuk melakukan komunikasi kepada Dinas PU Propinsi Kalbar terkait infrastruktur di wilayah Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapang berharap setelah penyerahan penjabaran ini, untuk percepatan penyerapan APBD tahun anggaran 2018, kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran agar segera menetapkan pejabat yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pada skpd, antara lain pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan,staf administrasi, staf tekhnis dan pejabat lainnya yang berhubungan dengan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD. Mengingat sumber utama pendaptan masih berasal dari penerimaan daripusat, untuk mengindari adanya penundaan dan penghentian transfer dana dari pemerintah pusat, agar proses pengadaan barang/jasa dilakukan tepat waktu.Khusus untuk SKPD yang mengelola program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dan alokasi khusus (DAK), terutama untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses lelang, agar melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan tersebut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa. "Walaupun kita dihadapkan pada target penyerapan anggaran namun Bupati meminta untuk Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksana urusan pemerintah daerah harus dikelola dalam APBD. Demikian juga dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Demikian juga pagu belanja yang tercantum dalam, penjabaran APBD tahun anggaraan 2018, disusun sesuai kebutuhan dan sudah mengakomodir seluruh belanja SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. "Tidak diperkenankan melakukan pengeluaran melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan, termasuk melakukan mark up atau menambah besaran kemajuan realisasi fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riel di lapangan," paparnya.
Bupati Ketapang juga menekankan agar jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.Tidak diperkenankan melakukan pengeluaran kas atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan APBD tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan atau mengadakan ikatan perjanjian dalam bentuk apapun, yang mengakibatkan beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK BLUD. dalam pelaksanaan anggaran agar berpediman pada peraturanperundang-undangan yang berlaku tentang badan layanan umum daerah (blud).
Selain menyampaikan prinsip-prinsip yang hartus dijaga pelaksana APBD, Bupati Ketapang juga menekankan agar Badan Kepegawaian Daerah untuk segera menuntaskan hasil lokakarya dalam penempatan pegawai. Diakui, bahwa saat ini daerah terbatas dengan SDM, namun karena pengadaan pegawai adalah keputusan pusat, maka Pemkab hanya sifatnya menunggu. Karena itu untuk mengatasi kekurangan pegawai dipedalaman, agar dilakukan pergeseran sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Selama ini, diakui banyak penempatan pegawai masih belum sesuai dengan keilmuannya. Karena itu harus dilakukan penataan, khususnya untuk mengisi formasi di pedalaman. "Terutama terhadap tenaga guru, supaya hasil lokakarya ditindaklanjuti secepatnya, bukan hanya pada ASN, tetapi juga pada tenaga kontrak, selain untuk penyegaran, tujuaanya juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat" ujarnya seraya
mengucapkan terima kasih kepada Kepala KPPN Ketapang yang selama ini juga sangat oftimal membantu tugas pelayanan Pemkab Ketapang. Usai Bupati Ketapang menyampaikan arahan, selanjutnya dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Ketapang dengan Kepala KPPN Ketapang. Ketua DPRD Ketapang memberikan piagam penghargaan kepada Kepala KPPN Ketapang yang disaksikan Bupati Ketapang. Seterusnya Kepala KPPN Ketapang memberikan cenderamata kepada Bupati Ketapang, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Setelah itu, Bupati Ketapang menyerahkan penjabaran APBD Ketapang kepada Pj.Sekda Ketapang, dan dilanjutkan penyerahan penjabartan dari Pj Sekda Kepada Kepala SKPD yang disaksikan Bupati Ketapang dan Ketua DPRD Ketapang. Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus menegaskan selama ini pihak legislatif mendukung langkah-langkah Bupati Ketapang dalam membangun daerah ini. Apa yang diarahkan Bupati Ketapang kepada kepala SKPD hendaknya dilaksanakan.
Budi Mateus juga meminta dukungan dan kerjasama antara legislatif dan pihak eksekutif dalam mewujudkan komitmen membangun daerah terus ditingkatkan. Salah satunya, jika diundang dalam pembahasan persoalan daerah, hendaknya pihak eksekutife juga hadir dan lain sebagainya.
Terkait derngan tahun 2018, sudah mulai memasuki tahun politik, DPRD Ketapang meminta supaya ASN bersikap netral. Jangan melibatkan diri dalam politik praktis, apalagi ikut-ikutan seperti di media sosial. "Apalagi kalau kita lihat di running teks di televisi, Kalbar ini termasuk wilayah yang rawan, karena itu kondusifnya daerah ini harus tetap kita jaga,"papar Budi Mateus.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007