home news guestbook contact
Senin, 18 Juni 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Buka Rakor Pengawasan Pemerintah

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 11 January 2018, 2:06 pm


Ketapang, Pengawasan merupakan salah satu pilar pembangunan terutama dalam penerapan kaidah kaidah hukum yang harus ditaati sebagai mana diatur dalam ketentuan peraturan-perundang undangan.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Martin Rantan SH saat membuka rakor bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2018, yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD bertempat di lantai III ruang rapat Kantor Bupati Ketapang, Kamis (11/01).
Terkait temuan-temuan pemerikasaan maka saya tekankan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk lebih responsif dalam upaya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kata Bupati menegaskan.
Tindakan tegas dimaksudkan Bupati Martin Rantan termasuk tidak segan untuk mengambil tindakan tegas bagi pihak penyedia jasa yang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit yang menyebabkan kerugian finansial dengan memasukkan nama dalam daftar hitam sebagai mana diatur dalam Perka LKPP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dipaparkan Bupati berdasarkan hasil rapat kerja dengan Presiden RI di Istana Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu yang dihadiri Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia disampaikan arahan yang berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai berikut.
pertama dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan di bidang pengawasan yang berkaitan dengan aparat pengawasan intern Pemerintah telah dilakukan pembahasan bahwa inspektorat daerah akan diperkuat.
Kedua Kementerian pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sedang melakukan perumusan dan kajian secara detail mengenai organisasi dan sistem pengawasan tersebut diharapkan Kejaksaan Agung Tipikor Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan APIP terlebih dahulu didaerah sebagai pelaksana harian sebelum masuk melakukan pengawasan.
Menurut Bupati pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang saat ini masih terkendala terbatasnya jumlah personil pemeriksa sementara obyek sasaran yang harus diawasi jumlahnya banyak dan wilayahnya luas sehingga kondisi ini memang tidak ideal oleh kerana itu perlu dilakukan upaya-upaya penguatan.@ Liputan Herri Perioko

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007