home news guestbook contact
Kamis, 13 Desember 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV

Pengirim : ANDY CANDRA
Tanggal : 4 January 2018, 6:13 pm


Sebanyak 61 pejabat di lingkungan Pemkab Ketapang diambil sumpah/janji oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, Kamis (4/1) sore. Ada pun pejabat yang diambil sumpah/janji terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 5 orang, pejabat eselon III sebanyak 14 orang, dan pejabat eselon IV sebanyak 42 orang.

Pelantikan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas tersebut disaksikan Forkompimda Kabupaten Ketapang, seperti Wakil Bupati Ketapang Drs H.Suprapto S, Kejari Ketapang, Kepala PN Ketapang Dandim 1203 Ketapang, Kapolres Ketapang dan Ketua DPRD Ketapang.
Setelah mengambil sumpah/janji pejabat yang dilantik dilakukan dilakukan penyerahan Surat Keputusan Bupati Ketapang, dan penyematan lencana camat Bupati Ketapang, Martin Rantan SH menegaskan pelantikan pejabat struktural ini sebagai proses reformasi birokrasi yang terus dijalankan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Ketapang. Hal tersebut sejalan dengan misi pertama Kabupaten Ketapang yaitu menjalankan pemerintahan yang baik. Pelantikan yang dilaksanakan merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah daerah. Selain itu, dengan dilakukan pelantikan, diketahui juga terdapat beberapa jabatan eselon II yang mengalami kekosongan seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Ketapang, dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, karena mengalami pergeseran jabatan. Karena itu, Bupati memerintahkan kepada Baperjakat dan Sekretariat daerah untuk segera membentuk panitia pelaksana agar dilakukan seleksi terbuka atau Open Bidding guna mencari sosok yang pantas mengisi kekosongan jabatan tersebut. Dilakukannya pelantikan tersebut dikatakan juga bagian dari tindaklanjut loka karya bidang sumber daya manusia yang dilakukan selama ini. Karena itu, setelah dilakukan sumpah/janji yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2018, makan dalam waktu yang tidak lama lagi akan dilakukan pergeseran kembali pejabat eselon III dan IV, termasuk juga para staf, sebagai bentuk penyegaran dalam pelayanan publik.
Bupati menyebutkan, para staf yang sudah cukup lama di pedalaman dapat ditarik ke perkotaan, atau sebaliknya akan di geser ke pedalaman. Ia mencontohkan, misalnya jabatan guru yang mau memborong saja. Maka perlu dilakukan penyegaran. Demikian juga, misalnya ada guru yang maunya berpolitik menjadi tim sukses kepala desa, atau kepala daerah maka perlu dievaluasi untuk ditempatkan di Kesbangpol, artinya dapat membina politik masyarakat.
Begitu juga misalnya, seorang bidan yang sudah tidak semangat lagi menjadi bidan. Ketika dipanggil membantu orang melahirkan, tetapi tidak mau membantu melahirkan. Mungkin yang bersangkutan sudah tidak cocok jadi bidan. Kecocokan bagi ASN sesuai pendidikan, ketrampilan bakat tersebut harus dievaluasi sebagaimana amanah dalam loka karya yang dilakukan belum lama ini. “Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, mungkin dalam bulan Januari ini masih ada lagi pelantikan atau rotasi jabatan untuk eselon III dan IV termasuk mutasi staf di setiap SKPD maupun posko pelayanan publik,” tegas Bupati Ketapang Martin Rantan SH.
Lebih lanjut Bupati mengingatkan, terkait dengan sebentar lagi dilakukan pelaksanaan kegiatan sesuai APBD 2018. Karena itu, ia meminta kepala SKPD untuk menunjuk PPK, PPTK maupun PPHP. Jangan sampai PPHP, ketika kontraktor mau tanda tangan harus ke Pontianak .Begitu juga tidak ada lagi, panitia penerima hasil pekerjaan tandatangan di tempat karaoke. “Ini harus kita benahi supaya pemerintahan semakin baik,” ujarnya.
Dalam pelayanan publik, disampaikan Bupati Ketapang tentu akan ada siklus maupun perubahan. Ia mencontohkan bagaimana sosok Uti Muhamad Basir SE yang dalam beberapa detik sebelumnya masih menjabat Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang. Namun, mulai pelantikan sudah resmi menjabat sebagai Camat Benua Kayong.
Karena itulah, Bupati Ketapang berpesan dalam pelayanan publik pada prinsipnya kita bekerja untuk membangun Ketapang lebih baik. Kita satu untuk semua, semua untuk satu, yaitu satu tujuan mewujudkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Setelah itu selesai memberikan sambutan singkat, selanjutnya Bupati Ketapang bersama Forkopimda memberikan ucapan selamat kepala pejabat yang dilantik.
Usai acara pelantikan Bupati Ketapang yang memberikan keterangan ke media menuturkan bahwa pelantikan yang dilakukan diarahkan agar pejabat yang dilantik berperan dalam tugas mempercepat pembangunan infrastruktur agar terus dikencangkan. Misalnya jembatan dan , jalan agar secepatnya dituntasnya sehingga bisa diakses masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi.Jalan dan jembatan yang oftimal, maka masyarakat bisa mengaksesnya dalam menjual hasil pertanian sehingga bisa menggenjot pendapatan masyarakat yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Rotasi jabatan ini belum selesai, Seperti saya katakan tadi, akan kita selesaikan pada bulan kedua atau ketiga, Pelantikan yang dilakukan saat ini merupakan tindaklanjut hasil lokakarya yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu pada bidang sumber daya manusia. Karena kita melihat. Karena kita melihat pos-pos pelayanan publik banyak yang tidak terisi. Prosesnya bertahaplah,” kata Bupati Ketapang.
Terkait dengan menjelang Pemilihan Gubernur Kalbar, Bupati Ketapang mengimbau pentingnya ASN menjaga netralitas. Seperti yang dikatakannya dalam sambutan pelantikan, jangan sampai ada seorang guru berpolitik jadi tim sukses, pilkades, pilbup atau Pemilu Gubernur. Ia mengimbau seluruh ASN kembali kepada tugas pelayanan. Karena itu, jika ada laporan ASN terlibat dalam politik, ia mengatakan akan melakukan proses dan memberikan sanksi jika terbukti.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007