home news guestbook contact
Senin, 20 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati dan Kapolres Teken MoU, Awasi Dana Desa

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 2 November 2017, 1:26 pm


Ketapang, Bupati Martin Rantan.SH menandatangani MoU dengan Kapolres Ketapang AKBP. Sunaryo. S.Ik adapun nota kesepahaman yang ditandatangani berisi pencegahan dan pengawasan alokasi dana desa. (ADD).

Penandatangan kesepahaman tersebut dihadiri juga, Ketua DPRD Ketapang, Budi Matheus.SP.Wakil Bupati Drs Suparpto.S, Kejari Ketapang, SKPD, para camat seluruh Kepala desa dan babinkamtibmas se Kabupaten Ketapang, berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Kamis, (02/11).
Kapolres Ketapang AKBP Sunaryo.S.Ik mengatakan dalam pelaksanaan ADD ini Kepolisian diminta untuk melakukan pengawasan dan bimbingan. Saya ingat Babinkamtibmas bukan untuk melakukan penindakan tetapi untuk melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Pemerintahan desa Kapolres.
Pengawasan dan bimbingan yang dilakukan Babinkamtibmas terhadap Kepala desa ada yang tidak paham tentang membuat perencanaan dan penggunaan anggaran tersebut karena juga para kades tidak ada meminta anggaran tersebut, tetapi diberi oleh Pemerintah Pusat.
Kepada Kepala Desa untuk tidak takut dalam mengunakan anggaran desa sesuai petunjuk yang diberikan pemerintah Kabupaten silahkangunakan anggaran itu kita tidak usah takut, imbau Kapolres.
Menurut Kapolres dibeberapa desa dalam penggunaan ADD ini sudah melaksanakan dengan baik dan transfaran seperti pengunaan anggaran dipasang pengumumam di kantor desa mulai dari perencanaannya dan sampai pengunaannya.
Saya yakin kalau ADD ini betul betuk dibuat perencanaan dengan keterbukaan banyak masyarakat yang melihat sendiri untuk apa dana desa yang digunakan, buat perencaaanya mungkin untuk jalan desa seperti rabat beton, jembatan atau lainnya kata Dia.
Kapolres menambahkan tetapi sebelum membuat perencanaan para Kades diminta untuk melakukan koordinasi kepada kepala dinas jangan sampai nanti tumpang tindih, Jangan ada jalan Kabupaten di bangun dengan ADD itu salah, sama juga bangunan sekolah yang harusnya dibangun Dinas pendidikan tetapi menggunakan ADD itu salah jelas Kapolres.
Karena tujuan Pemerintah pusat menyalurkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
Bupati Martin Rantan SH, dalam arahannya dihadapan ratusan kepala desa mengatakan Kepada para kepala Desa tidak usah terlalu takut, sehingga dengan di tandatanganinya MoU ini lalu tidak berani kerja, takut salah hal ini menurut Bupati juga pernah terjadi diSKPD ketika ada instruksi dibentuknya TP4D kejaksaan, banyak SKPD yang takut tetapi setelah dilakukan sosialisasi oleh Kejaksanketapang maka sekarang sudah berjalan normal.
Gunakan dana ini sebaik baiknya lakukan perencanaan dengan baik laksanakan dengan baik, nanti Babinkamtibmas ikut mengawasi dan melakukan pembinaan terang Bupati.
Tetapi Bupati juga mengingatkan rketika dana desa digunakan kepada hal hal yang sifatnya pribadi, seperti membeli motor, membeli sapi bahkan beristri baru, dan tidak dapat mengembali, akhirnya terbengkalai unjung ujungnya terkena masalah hukum juga.
Lebih lanjut Bupati memeparkan hasil pertemuannya pada tanggal 24 Oktober yang lalu yaitu rapat diistana Negara seluruh Gubernur, Wali Kota seluruh Indonesia, Menteri dan Menteri Koordinator bersama Bapak Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu ditegaskan Bapak Presiden Jokowi terhadap dana desa ini digunakalah untuk kegiatan kegitan yang bersifat padat karya, misanya membangun rabat beton, atau lainnya.
Rekrutlah masyarakat didesa tersebut untuk menjadi pekerja, karena kalau mereka sudah bekerja dan mereka di bayar dan daya beli mesyarakat disitu meningkat karena ada perputaran uang mereka bisa belanja kata Bupati.
Rencanakan dengan baik supaya kegiatan ADD ini bisa mendukung pembangunan di desa dan bisa memberdayakan masyarakat desa karena menurut Bupati dana desa ini munkin ditahun 2019 akan ditambah lagi akan mendekati kurang lebuh Rp.2 milyar. dan ini menjadi tanggungjawab semakin besar.
Bupati juga mengingatkan jangan sampai penngunaan dana ADD ini, terjadi duplikasi anggaran, satu kegiatan dibiayai dua anggaran atau lebih, untuk itu para Kepala desa di Harapkan Bupati untuk selalu melakukan koordinasi dengan SKPD dan Perusahaan setempat.
Jangan sampai sebuah pekerjaan dilaksanakan dengan Dana desa dilain pihak Perusahaan melaporkan pekerjaan itu juga merupakan program CSR mereka, tumpang tindih lagi dengan Dinas PU cipta karya misalnya kata Bupati.
Selain itu juga ADD ini diharpakan untuk mendorong ekonomi kerakyatan misalnya membangun jalan usaha tani membangun jalan usaha produksi pertanian,
Karena sekitar 70 persen masyarakat Ketapang masih menggantungkan mata pencahariannya kepada kegiatan ekonomi yang berbasis agro yaitu ekonomi pertanian Kata Bupati Martin Rantan SH.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007