home news guestbook contact
Senin, 27 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

KPUD Ketapang Audiensi ke Bupati Ketapang

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 30 October 2017, 4:41 pm


KETAPANG – Menjelang Pemilu serentak tahun 2018 di Kalimantan Barat, khususnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, KPU Ketapang melakukan audiensi ke Bupati Ketapang. Keinginan audiensi, ditanggapi serius Bupati Ketapang sehingga pertemuan diperluas dengan menghadirkan instansi teknis yang terkait Pelaksanaan Pilgub 2018. Pertemuan digelar di pendopo rumah dinas Bupati Ketapang, Senin (30/10) dipandu oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Ketapang Donatus Franseda AP, MM.

Ketua KPU Ketapang, Ronny Irawan berterima kasih dengan Bupati Ketapang yang sangat merespon surat undangan audiensi dari KPU. Rencana audisensi yang kemudian diperluas dengan menghadirkan instansi teknis, maka momentum tersebut mereka manfaatkan untuk memberikan sosialisasi seputar pelaksanaan Pemilu Gubernur Tahun 2018. Tahapan-tahapan Pilgub 2018 dipaparkan Ronny Irawan diantaranya, sosialisasi pemilihan dan Bimtek kepada Badan Ad-Hoc (14 juni 2017-26 Juni 2018). Tahapan selanjutnya penyerahan rekap DPT pemilu terakhir (10 September 2017). Selanjutnya, tahapan perencanaan program dan anggaran serta penandatanganan NPHD (27 September 2017). Pembentukan PPK/PPS (12 Oktober-11 Nopember 2017), Pendaftaran Pemantau (12 Oktober 2017-11 Juni 2018), Pengolahan DP4 (24 Nopember 2017-25 Desember 2017). Kemudian, Pembentukan dan Bimtek PPDP (19 Desember 2017 - 17 Januari 2018), Coklit data pemilih (20 Januari-18 Februari 2018) dan tahapan penyusunan daftar pemilih dan penyampaian kepada PPS (30 Desember 2017 -19 Januari 2018).
“Terkait dengan kebijakan anggaran sepenuhnya dibiayai APBD Propinsi, dimana rencana disusun dan diputuskan KPU propinsi Kalbar, alokasi untuk KPU Ketapang sebesar Rp 30 milyar,” tegas Ronny Irawan, Ketua KPU Kabupaten Ketapang.
Ia memaparkan dana yang dialokasikan prosentase honor penyelenggara dan pokja 67 persen (PPK-PPS-KPPS-PPDP-Linmas) dan Belanja barang dan jasa 33 persen. Karena itu, dalam penyelenggaraan Pilgu Kalbar di wilayah Ketapang kebutuhan rekreutmen penyelenggara di 20 kecamatan, diantaramya PPK sebanyak 100 orang , secretariat PPK sebanyak 60 orang, Secretariat PPS sebanyak 786 orang. Sedangkan untuk TPS diproyeksikan sebanyak 1.110 TPS, dengan petugas coklit (PPDP) -1.110 orang, petugas KPPS sebanyak 7.770 orang, dan linmas 2.220 orang.
Terkait dengan persyaratan pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur kalbar, Ronny Irawan menuturkan persyaratan pencalonan dari parpol dan gabungan parpol harus memenuhi ketentuan 20 persen kursi DPRD proinsi Kalbar yakni 13 kursi atau memenuhi ketentuan 25 persen akumulasi suara sah parpol pemilu 2014 yakni 630. 81w2 suara sah.Sedangkan syarat calon perseorangan, ketemntuan dukungan adalah sebesar 8,5 persen dari total jumlah DPT Kal;bar tersebar di delapan kabupaten/kota, jumlah yang disyaratkan 300.883 dukungan.
Karena dalam tahapan terdapat pengolahan DP4, Asisten I Setda Ketapang, Donatus Franseda mengharapkan SKPD terkait, khususnya Dionas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kertapang memperhatikan tahapan tersebut. Selanjutjnya Asisten I Setda Ketapang mempersilakan Bupati ketapang untuk memberikan arahan. Bupati Ketapang, Martin Rantan SH mengatakan walaupuan dalam pelaksanaan Pilgub Kalbar tidak membebankan penganggaran pada Pemkab ketapang, namun instbnasi teknis bisa mengalokasikan anggaran khususnya terkait dengan kelancaran mendukung pelaksanan Pilgub. Ia mencontohkan bagaimana pentingnya peran Pemkab ketapang mensukseskan Pilgub Kalbar, dukungan sosialisasi seperti baliho, bantuan meminjamkan sementara kendaraan untuk KPU, dan lain-lain. Diterangkan Bupati Ketapang, bahwa atensi Kapolri bahwa Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang rawan terhadap konflik.Walaupun selama ini Kabupaten Ketapang dikenal cukup kondusif dan pelaksanaan pesta demokrasi selama ini berjalan lancer, namun sikap waspada perl;u ditingkatkan. Untuk itu, Bupati Ketapang meminta kepada seluruh jajaran SKPD, khususnya Sekretariat dearah Kabupaten Ketapang untuk membantu kesukseskan Pilgub Kalbar. “Saya juga berharap kepada KPU, jika ada hal-hal yang diperlukan, jangan segan-segan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kami akan selalu membuka diri bagi KPU untuk berkoordinasi,” tegas Martin Rantan, Bupati ketapang.
Melihat perkembangan dan luasnya Kabupaten Ketapang, Bupati Ketapang menyarankan perlunya pembagian daerah pemilihan. Jika selama ini terdapat enam daerah pemilihan, Bupati menyarankan kedepan bisa dibuaty menjadi delapan daerah pemilihan. Untuk Kecamatan Delta Pawan dipandangnya perlu dijadikan satu daerah pemilihan. Dapil dua selanjutnya meliputi kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Utara. Dapil tiga meliputi kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, dan Sungai laur. Dapil empat mel;iputi Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Nanga Tayap, Kemudian Dapil lima meliputi kecamatan Jelai Hulu, Tumbang Titi, Pemahan, dan Sungai Melayu Rayak, Dapil enam meliputi Kecamatan manismata, Marau, dan Air Upas, dapil Tujuh meliputi kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup. Sedangkan Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong dapat dijadikan dapil delapan. “Jadi saya tugaskan kepada kabag Tapem untuk berkirim surat ke KPU untuk mengusulkan penambahan daerah pemilihan ini, mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti KPU kabupaten Ketapang,” kata Martin Rantan.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007