home news guestbook contact
Rabu, 22 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Dewan Dukung Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 17 October 2017, 2:45 pm


KETAPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang kembali menggelar Paripurna Penyampaian pandangan umum anggota DPRD terhadap pidato Bupati atas Pengantar \Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2018. Paripurna yang dilakukan Selasa, 17 Oktober 2017 . Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S.Pd, didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang diantaranya: Jamhuri Amir SH, Junaidi SP, M.Si dan Qadarini SE, menyebutkan paripurna dihadiri 24 anggota DPRD Ketapang, sedangkan anggota dewan lainnya dengan keterangan izin dan sakit. Sementara Bupati Ketapang diwakili oleh Asisten II Setda Ketapang, H.Farhan, SE, M.Si.

Paripurna Penyampaian pandangan umum anggota DPRD terhadap pidato Bupati atas Pengantar \Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2018, merupakan tindak lanjut dari Paripurna Penyampaian Pidato Bupati Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang TA 2018 yang dilakukan pada Jum’at tanggal 6 Oktober 2017. Penyampaian Pidato Bupati terhadap nota keuangan ketika itu diwakili Sekretaris daerah Kabupaten Ketapang, Drs H.M.Mansyur, M.Si. Gambaran umum untuk pendapatan, belanja, dan pembiayan daerah yang tertuang dalam rancangan APBD 2018, diantaranya; pendapatan daerah sebesar Rp 1.601.527.592.720,00, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 108.044.950.614,00, dana perimbangan sebesar Rp 1.237.984.062.124,00 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 255.498.939.982,00. Sedangkan untuk Belanja Daerah adalah sebesar Rp 1.596.527.952.720, yang dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 1.061.055.199.243,84 dan belanja langsung Rp 535.472.752.476,16.
Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD terhadap Pidato Bupati Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD TA 2018 kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Amrin anggota DPRD dari daerah pemiloihan Ketapang satu (meliputi Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara). Anggota Dewan yang juga bagian dari Fraksi Gerindra tersebut memaparkan dasar-dasar penyusunan RAPBD 2018. Beberapa pokok pikiran yang disampaikan diantaranya , mendorong bantuan social kepada masyarakat untuk tetap dialokasikan penganggarannya, termasuk juga pentingnya sosialisasi mengenai aturan yang harus dipenuhi dalam realisasinya.
Rencana dan niat baik dari kepala daerah untuk membuka keterisoliran daerah disambut secara baik. Namun, kata Amrin, untuk menuntaskan keterisoliran daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara porsi anggaran dinilainya masih terbatas, oleh karena itu badan anggaran dimintanya untuk memperhatikan hal tersebut sesuai dengan skala prioritas. Demikian juga penanganan program pasca banjir. Dinilainya dalam naskah RAPBD 2018 belum tergambar secara rinci, juga dimintanya untuk mendapat perhatian, dan lainnya.
Selain penyampaian dari Amrin, anggota DPRD Ketapang, maka Ketua DPRD Ketapang mempersilan kepada anggota DPRD Ketapang lainnya menyampaikan pandangan umumnya. Karena tidak ada lagi penyampaian pandangan umum dari anggota DPRD Ketapang, maka sesuai dengan kesepakatan awal siding pandangan umum juga dapat disampaikan secara lisan. Oleh karena itu, Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S.Pd menyampaikan secara lisan pokok-pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian. Beberapa pokok pikirannya diantaranya pentingnya pembangunan jembatan Pawan V yang perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah pembangunan jalan, seperti menghubungkan Jembatan Pawan V sampai ke Desa Sungai Pelang yang terhubung dengan jalan Sungai Pelang-Sungai Melayu. Budi Mateus juga menyebutkan pentingnya penataan Ibu Kota Ketapang, seperti pelebaran jalan dan penataan drainase perlu terus dilanjutkan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan daerah.
Selain itu, ia juga menyatakan sikap mendukung pembangunan infrastruktur dan program membuka daerah terisolir sebagaimana menjadi niat baik Bupati Ketapang. Pembangunan infrastruktur dipandang vital dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Beberapa wilayah yang disebutkannya untuk dientaskan dari program keterisoliran daerah diantaranya Kecamatan Hulu Sungai, Sungai Laur, Jelai Hulu, Singkup dan Kendawangan. Membuka keterisoliran daerah ini diharapkan Budi Mateus mendapat porsi anggaran yang memadai.”Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, baik seperti rumah guru dan lain sebagainya masih banyak yang belum tersentuh sama sekali di wilyah pedalaman, tolong untuk diperhatikan,” kata Budi Mateus.
Setelah menyampaikan pemandangan umum anggota DPRD ketapang secara lisan, Ketua DPRD Ketapang kembali mempersilakan anggota DPRD Ketapang menyampaikan pandangan umumnya. Setelah dipastikan tidak ada penyampaian umum, Ketua DPRD Ketapang mempersilakan kepada Bupati Ketapang yang diwakili Asisten II Setda Ketapang penyerahan berkas pandangan umum. Setelah penyerahan berkas pandangan umum anggota DPRD, Ketua DPRD Ketapang menutup paripurna DPRD Ketapang.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007