home news guestbook contact
Senin, 20 November 2017 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Enam Fraksi Berikan Tanggapan, APBD Perubahan Disahkan

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 9 October 2017, 3:31 pm


Ketapang, Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat Paripurna tentang Penyampaian pendapat akhir fraksi, sekaligus pemberian persetujuan kepada Bupati Ketapang terhadap Perda APBD Perubahan Kabupaten Ketapang tahun 2017.

Rapat Paripurna DPRD Ketapang, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Budi Matheus S,Pdi, bersama unsur-unsur Wakil Ketua DPRD Ketapang dihadiri Bupati Martin Rantan.SH, Sekda Drs HM Mansyur, M.Si. Forkopimda, SKPD, berlangsung di ruang sidang Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Senin (09/10).
Enamdari tujuh fraksi yang ada di DPRD Ketapang memberikan tanggapan, masukan kritikan terhadap APBD Tahu 2017, antara lain Fraksi PDI P yang disampaikan oleh M.H.Mulyono Upas, Fraksi Golkar oleh Gusmani, Fraksi PAN oleh Elmantono, Fraksi Hanura Nasdem oleh Sukiman lodom. Fraksi Demokrad oleh Jhon Yangkim, Fraksi Gerindra Oleh Paulus Tan, sedang satu frak yang tidak memberikan tanggapan adalah Fraksi PPP.
Bupati Martin Rantan SH, mengungkapkan pelaksanaan APBD tahun 2017, merupakan aktualisasi visi Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera, dan khusunya pada misi kedua yaitu meningkatkan infratstruktur daerah yang menelan biaya cuku besar.
Sekarang kita membuka akses termasuk jalan di kota kita lebarkan, dan berharap pada tahun 2018 semakin meningkat dan tahun 2019 akan tuntas semua kata Bupati Martin Rantan.SH. usai menghadiri sidag Paripurna DPRD Ketapang,
Kedepan Bupati Martin berjanji pada tahun 2020 akan mengatur kembali supaya regulasi kegiatan kepemerintahan merata di segala bidang tidak lagi hanya terfokus untuk infrastruktur.
Terhadap pendapat enam fraksi yang disampaikan legeslatif, Dia mengatakan bahwa pendapat fraksi adalah sesuat bahan masukan yang harus kita cermati, dan harus di akomodir dalam rangka pelaksanaan kepemrintahan di daerah ini.
seluruh pendapat fraksi akan kami kumpulkan dan akan di bahas dalam Tim SKPD untuk ditindak lanjuti tandasnya.
Adapun komposisi Rancangan Perda APBD perubahan tahun 2017, sebabagi berikut, pendapatan Rp, 1,985,216,544,292,73,- Belanja Rp, 2,078,057,761,871,91,- Devisit Rp, 92,841,217,579,18, - Penerimaan pembiayaan Rp, 56,833,093,786,50, pengeluaran pembiayaan Rp. 5,732,340,000,00,- dan Pembiayaan Netto, Rp, 51,100,753, 786,50,-

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007