home news guestbook contact
Selasa, 24 Oktober 2017 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Penyampaian Pidato Bupati Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 6 October 2017, 7:00 pm


KETAPANG -- Mengantisipasi adanya koreksi  terhadap pendapatan yang  bersumber dari dana tranfer, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang akan bekerja keras  untuk menggali potensi-potensi pendapatan  serta mengoftimalkan penerimaan  yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Dengan. begitu, sedikit demi sedikit  mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap  dana perimbangan transfer  dari pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Ketapang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Drs H.M.Mansyur M.Si ketika rapat Paripurna DPRD Ketapang Tentang Penyampaian Pidato Bupati Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang TA 2018, Jum'at (6/10) pagi.
"Kebijakan Pemeintah Pusat terhadap penerapan besaran  dana transfer  tidak bersifat final atau bersifat  dinamis, menyesuaikan dengan realisasi pendapatan negara," tegas Bupati Ketapang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
Dalam paripurna DPRD Kabupaten Ketapang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang diketahui gambaran umum RAPBD 2018. Dimana, Bupati Ketapang melalui Sekda Ketapang mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi, Komisi  dan Badan Anggaran DPRD atas segala  saran dan masukan dalam pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan Rancangan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan bersama . Atas dasar nota kesepakatan itu, maka dapat disampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
"Saya berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik, dapat tetap kita lanjutkan, pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD Tahun 2018," ucap H.M.Mansyur, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
Dipaparkan bahwa tema kerja pemerintah tahun 2018 adalah Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan dengan  dengan memanfaatkan berbagai sumber daya   yang tersedia secara oftimal, efesien, efektif  dan akuntabel  dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Kebijakan anggaran belanja dalam rencana kerja pemerintah  disusun berdasarkan “money  follow program”. Dimana dengan cara hanya memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, bukan sekedar tugas dan fungsinya semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa  pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukana adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional program, prioritas kegiatan, prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus mendukung  tercapainya prioritas  pembangunan nasional tersebut  sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.Sinkronisasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam  rancangan kebijakan  umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara   yang telah disepakati bersama yang menjadi dasar bagi SKPD  dalam menyusun program  dan kegiatan untuk selanjutnya dikompilasi  menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah  tahun anggaran 2018.
Berdasarkan Permendagri  33 tahun 2017  tentang Pedoman Penyusunan APBD  tahun anggaran 2018, maka APBD Kabupaten Ketapang disusun berdasarkan prinsip: pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan  daerah. Kedua,tertib, taat  pada ketentuan peraturan perundang-undangan  efesien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan  memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaaat untuk masyarakat.
Ketiga, Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keempat,Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan  akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Kelima, Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat. Dan, keenam, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  dan peraturan daerah lainnya.
Adapun gambaran umum, pendapatan, belanja, dan pembiayan daerah yang tertuang dalam rancangan APBD 2018, diantaranya; pendapatan daerah sebesar Rp  1.601.527.592.720,00. Dimana pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 108.044.950.614,00, dana perimbangan sebesar Rp 1.237.984.062.124,00 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 255.498.939.982,00.
Sedangkan untuk Belanja Daerah adalah sebesar Rp 1.596.527.952.720. Dimana belanja tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai  Rp 1.061.055.199.243,84 dan belanja langsung Rp 535.472.752.476,16.
Dari alokasi belanja diarahkan untuk pebiayaan dengan prioritas pembangunan yang ingin dicapai diantaranya;melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pembangunan infrastruktur  secara terpadu dan merata, meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sector  dan komoditas unggulan daerah, meningkatkan sumber daya manusia  yang berkualitas sehat dan produktif, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber  daya alam di Kabupaten Ketapang  dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan."Prioritas pembangunan daerah yang akapPn dilaksanakan tahun anggaran 2018 tersebut disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan  daerah propinsi dan prioritas pembangunan  nasional," papar Sekda Ketapang.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang ini menjelaskan komponen pembiayaan daerah untuk tahun 2018. Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00. Pengeluaran itu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang di PT Bank Kalbar, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2017 tentang penyertaan modal pada perseroan terbatas  Bank  Pembangunan Daerah  Kalimantan Barat 2017-2021.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007