home news guestbook contact
Selasa, 24 Oktober 2017 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Serahkan Nota Keuangan Perubahan APBD 2017

Pengirim : andy candra
Tanggal : 25 September 2017, 4:58 pm


KETAPANGNEWS.COM—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017, Senin (25/9) di ruang rapat DPRD.


Rapat yang dihadiri Bupati Ketapang, Martin Rantan SH beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkompimda dan anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus SP.d didamping seluruh wakil Ketua.

Bupati Ketapang, Martin Rantan dalam sambutannya mengatakan, guna mewujudkan APBD TA 2017 menjadi lebih realistis dan akuntabel, beberapa penyesuaian perlu dilakukan terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Seperti tertuang dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD TA 2017, yakni diantaranya bidang Pendapatan, bidang Belanja dan bidang Pembiayaan.

Mengenai bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada perubahan APBD TA 2017 direncanakan sebesar Rp. 1.968.589.505.251, dimana target tersebut terkoreksi sebesar Rp 42.523.929.871 atau 2,11 persen dari APBD sebelum perubahan.

Secara garis besar, penyesuaian yang terjadi di bidang pendapatan terdiri dari, pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana TA 2017, PAD ditargetkan sebesar Rp 121.425.263.928 dan terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 17.709.763.039 dari sebelum perubahan APBD.

Kedua, Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, yakni ditargetkan sebesar Rp1.574.027.693.353 atau terkoreksi sebesar 77.871.300.899 dari sebelum perubahan dan mengalami penurunan. Menurutnya, penurunan disebabkan karena adanya penyesuaian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengembalian lebih salur dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat (PP).

“Selanjutnya.lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana pada Perubahan APBD TA 2017 ditarget sebesar Rp 273.136.547.969 dan terjadi kenaikan target sebesar Rp. 17.637.607.987 dari APBD sebelum perubahan,” jelas Bupati.

Dalam merealisasikan terget tersebut, beberapa kebijakan telah dilakukan dan akan tetap dilaksanakan pada perubahan TA 2017. Kebijakan tersebut yakni diantaranya, melakukan intesifikasi pajak daerah dan retribusi sesuai potensi, meningkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.


Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus berserta wakil Ketua memimpin rapat paripurna diruang rapat DPRD Ketapang Senin (25/9) tampak Bupati Ketapang Martin Rantan (pojok kiri) hadir dalam rapat.
Selanjutnya melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi pajak daerah dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi. Serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas dan efisisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas kemudahan dan kecepatan layanan.

“Yang tak kalah penting adalah penyelenggara pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan. Serta pelayanan cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informatika memadai,” ungkap Martin.

Sementara pada bidang belanja, rencana belanja daerah Ketapang ditargetkan sebesar Rp 2.039.317. 327.116 dan terjadi penurunan sebesar Rp 563.893.000 dari APBD sebelum perubahan. Belanja tersebut dialokasikan dalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung.

“Untuk belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 1.011 874.672.147 dan mengalami kenaikan sebesar 46.890,122,238 dari APBD sebelum perubahan. Sementara belanja langsung direncanakan sebesar Rp 1.027.442.654.969 dan mengalami koreksi Rp 47.450.015.245 dari APBD sebelum perubahan,” terangnya.

Dijelaskanya, penyesuaian belanja tersebut antara lain dalam rangka melakukan pembayaran terhadap, Pertama, tunggakan tunjangan profesi guru PNS tahun 2014 dan 2015 pada Dinas Pendidikan sesuai SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang penerima kekurangan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS 2014 pada jenjang PAUD, Dikmas, Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Ketapang.

Kedua, mengalokasikan belanja untuk Program Guru Garis Depan (PGGD) dan tenaga kesehatan berupa dokter dan bidan desa dari pemerintah pusat. Tiga, mengalokasikan tambahan belanja untuk tunjangan sertifikasi guru sertifikasi daerah dan tambahan penghasilan PNS daerah yang bersumber dari silva TA sebelumnya.

Kemudian ke empat, mengalokasikan kembali belanja untuk Dana Desa (DD) dari silva TA sebelumnya. Lima, mengalokasikan pelanja sesuai PP No 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Enam belanja pembayaran kewajiban pada pihak ketiga, terkait pekerjaan yang telah selesai pada TA sebelumnya.

Tujuh, penyesuaian program kegiatan yang bersumber dari DAK fisik dalam rangka penyerapan anggaran sesuai jadwal, untuk menghindari DAK fisik tidak disalurkan dan atau hanya disalurkan sebagian. Sehingga pendanaan dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Pemda. Serta penyesuaian capaian target kinerja program dan kegiatan dalam rangka efisiensi maupun pergeseran terjadi antara unit organisasi, kegiatan maupun antar jenis belanja.

Selanjutnya, anggaran belanja langsung, terdiri dari program dan kegiatan pada perubahan APBD 2017 diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan daerah, sebagaimana telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Diantaranya, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatakan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata melalui pembangunan prasarana dan sarana dasar di desa dan kecamatan.

Kemudian, meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas sektor disetiap Desa dan Kecamatan, meningkatkan SDM yang berkualitas sehat dan produktif, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA di Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sementara itu, berkaitan dengan bidang pembiayaan bahwa berdasarkan Perda no 12 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016, bahwa sisa lebih perhitungan anggran Tahun 2016 sebesar Rp 56.833.093.786, dimana pada APBD sebelum perubahan penerimaan dari sisa lebih anggaran TA ditargetkan sebesar Rp 34.500.000.125 dan terdapat kenaikan dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 22.332.000.968.786.

“Silva TA 2016 merupakan sisa lebih yang sudah jelas peruntukannya. Silva tersebut dialokasikan kembali untuk tunjangan profesi guru PNS daerah, tambahan penghasilan guru PNS daerah, Blud RSUD DR Agoesdjam, Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan DD,” tuturnya.

Terkait pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2017 tidak mengalami perubahan, yaitu dianggarakan sebesar Rp 5.732.000.340 yang dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar dan pembayaran kewajiban pada pihak ketiga.

Diakhir sambutannya, melalui nota keuangan perubahan dan rancangan perda tentang perubahan APBD Ketapang 2017, dirinya berharap dalam pembahasan bersama tersebut dapat merumuskan dan menentukan langkah-langkah yang tepat.

“Sehingga apa yang tercantum dalam APBD perubahan 2017 dapat bermanfaat bagi kemajuan daerah, terutama hal terkait dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum,” harapnya.

Selain itu, dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, ia meminta agar senantiasa mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Serta fokus dan terarah untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yakni mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera.* (www.ketapangnews.com)

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007