home news guestbook contact
Senin, 20 November 2017 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

DPRD Setujui Tiga Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

Pengirim : andy candra
Tanggal : 29 August 2017, 5:44 pm


KETAPANG -- Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (29 Agustus 2017) akhirnya memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan tiga Raperda menjadi produk hukum daerah. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang Nomor 08 Tahun 2017.

Paripurna yang dipimpin Budi Mateus, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang dihadiri Bupati Ketapang diwakili Sekretaris Daerah Ketapang, Drs H.M. Mansyur M.Si. Paripurna yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dinyatakan memenuhi syarat untuk dilaksanakan paripurna. Dimana, pertemuan itu disampaikan laporan hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) terhadap Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Ketapang. Usai Hadi Mulyono Upas, Ketua Pansus menyampaikan hasil pembahasan Panitia khusus dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Ketapang terhadap Raperda dimaksud guna mendapat persetujuan anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Pendapat akhir Bupati Ketapang disampaikan Sekda Ketapang. Inti dari pendapat akhir Bupati Ketapang menyambut baik dan menyetujui usulan dan inisiatif DPRD Ketapang.
Setelah pendapat akhir Bupati Ketapang didengar, selanjutnya pendapat akhir fraksi terkait Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Pendapat fraksi terhadap dua Raperda tersebut, masing2 disampaikan Ismanto dari fraksi PDIP, M.Soleh ST dari fraksi Partai Golkar, Usman Diyanto dari fraksi PAN, Sukirman Lodom dari fraksi Hanura Nasdem, Muhamad Barri dari Fraksi Demokrat, Sukardi dari Fraksi PPP dan Amrin dari Fraksi Gerindra. Ketujuj fraksi yang ada di DPRD Ketapang menyetujui Raperda ditetapkan menjadi Perda.
Sebagaimana disebutkan fraksi PDIP menegaskan pentingnya arsip bagi organisasi.Arsip sangat tinggi nilainya dan dapat menjadi pijakan kedepan dalam membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Demikian juga dengan Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Oleh karena dalam menunjang informasi kearsipan dan penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Demikian juga disampaikan M.Soleh dari fraksi Golkar menyarankan, berkaitan dengan arsip harus dilakukan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur)."Arsip adalah dokumen yang harus kita jaga, selain itu. Fraksi Golkar berharap Perda tentang penyelenggaraan menara dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada akhirnya bisa menambah pendapatan daerah," tegasnya.
Selain itu juga dibahas terkait dengan ketidak jelasan bansos dan hibah. Ia mengimbau SKPD mengeluarkan surat edaran dan sosialisasi kepada masyarakat.
Pentingnya arsip juga dibahas fraksi PAN. Dikatakan Usman Diyanto keselamatan dan keamanan arsip perlu ditingkatkan. Demikian juga dengan penyelenggaraan enara telokomunikasi yang menyangkut hajat masyarakat luas.
Sementara itu, fraksi PPP menilai raperda yang ditetapkan mejadi Perda sangatlah penting dan menjadi arah kebijakan daerah. Selain menyikapi yang berkaitan dengan Perda yang dibahas, disampaikan juha dengan solusi penyelesaian pegawai honor dan kontrak. Perlu ada solusi terbaik untuk dirumuskan. Terkait dengan dana Bantuan sosial dan hibah, mereka menyarankan perlunya hearing antara eksekutif dan legislatif termasuk juga pihak kejaksaan. Setelah hearing dilakukan maka dilakukan sosialisasi.
"Begitu juga kelangkaan gas langka perlu penanganan secara serius supaya tidak terjadi lagi, selain itu perlu dibuat skala prioritas dalam pembangunan, seperti infrastruktur dan penerangan," paparnya.@


 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007