home news guestbook contact
Rabu, 22 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Satgas Saber Pungli Dikukuhkan

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 27 January 2017, 3:34 pm


Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, mengukuhkan pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, (Saberpungli) Kabupaten Ketapang. bertempat di Pendopo Bupati Ketapang, Jumat (27/1).

Unit Satgas Saberpungli Kabupaten Ketapang yang terdiri dari Penanggungjawab Bupati Ketapang, pengendali Wabup Ketapang, Ketua DPRD, Dandim 1203, Kapolres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Sedangkan Ketua pelaksana Waka Polres Ketapang, Wakil Ketua Pelaksana Sekda Ketapang, sekretaris Inspektur, dibantu bidang operasi Kabag Operasi Polres Ketapang, Bidang Data Kabag Humas danProtokol Setda ketapang dan Bidang Admitrasi umum, Sekretaris Inspektorat, Kasubbag Kajian Hukum danperundang undangan bagian Hukum Setda Ketapang.
Bupati Martin Rantan SH dalam arahanya mengatakan, dibentuk dan dikukuhkannya keanggotaan Saber Pungli merupakan kesungguhan dari pemerintah dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pungli merupakan musuh bersama yang dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Ketapang ini. Jika ada yang melakukan praktek pungli, besar ataupun kecil jangan ada keraguan sedikitpun untuk memberantasnya,” tegas Martin Rantan.
Dijelaskan Martin, Saber Pungli memiliki kewenangan untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli. Kemudian, saber pungli juga dapat memberikan rekomendasi kepada kepala instansi dan lembaga, baik vartikal maupun yang berada di Pemkab Ketapang.
Rekomendasi yang dimaksud untuk memberi masukan tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan masukan kepada kepala instansi dan lembaga. Hal demikian dalam rangka untuk menindak dan memberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan Pungli.
“Pengukuhan hari ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Pemkab Ketapang sangat serius dalam memberantas Pungli yang ada,”katanya.
Bupati mengingatkan bahwa unit satuan Saber Pungli ini terdiri dari unsur pemerintah dan lembaga penegak hukum di Ketapang. Sehingga apabila ada yang tertangkap maka tidak hanya di proses secara internal.Namun, akan diproses secara hukum. Karena pungli adalah salah satu tindakan pidana.
“Dari itu, kepada tim yang dikukuhkan agar bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Karena apa yang dikerjakan tersebut merupakan ujung tombak perlawanan terhadap pungutan liar di Ketapang,” ujarnya.
Selanjutnya, dirinya selaku penanggung jawab tim Saber Pungli menegaskan, khususnya kepada Kepala SKPD Ketapang jangan sampai ada Pungli di lingkungannya. “Jika tertangkap maka akan dihukum. Bukan hanya pelaku, tetapi kepala SKPD, dikarenakan lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,” tegasnya.

Martin menambahkan, terhadap pelaku usaha dan masyarakat, apabila merasa ada perlakuan pungli agar segera melaopor kepada Tim Saber Pungli
Kapolres Ketapang AKBP Sunaryo S.Ik mengatakan akan mendukung penuh proses jalanya pemerintahan yang bersih, bahkan pihaknya telah menetapkan daftar operasi terlebih lagi khususnya yang menyangkut pelayanan di Polres Ketapang,
“ Kalau di Polri ada tiga pelayanan publik seperti SIM, STNK dan BPKB, ataupun SKCK, “ kata kapolres.
Demikian juga pelayanan publik yang ada di SKPD-SKPD termasuk dipelabuhan yang sering terjadi pungli,
“ Masyarakat juga bisa memberikan laporanya terhadap pungutan pungutan diluar ketentuan dan akan ditindak lanjuti “ tegas Dia.
Kapolres menghimbau kepada aparatur negara dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan ketentuan dan juga masyarakat harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007