home news guestbook contact
Selasa, 21 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

DPRD Setujui ABPD Perubahan 2016

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 29 September 2016, 2:42 pm


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, menggelar Paripurna persetujuan atas Raperda APBD Perubahan tahun 2016, bertempat digedung DPRD Ketapang, Kamis, (29/9).

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Matheus, dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang, Drs Suprapto.S, forkopimda, SKPD ini merupakan hasil penjabaran dan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan serta prioritas plafon anggaran perubahan yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.
Dimana tim anggaran eksekutif dan legislatif serta SKPD dan komisi, sebelumnya, telah selesai melakukan pengkajian, penelitian serta penelaahan kebijakan dan anggaran dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran.

Pada ringkasan RAPBD perubahan 2016, jumlah pendapatan daerah kabupaten Ketapang
Sebesar Rp, 1,946.692,628,533,87. belanja Rp, 2,056,815,360,286,81, Devisit Rp, 110.122.731.752.94,-
Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri, penerimaan pembiayaan Rp. 111,112,731,752,94,
pengeluaran pembiayaan Rp.1000,000,000,00, dan pembiayaan netto Rp. 110,122,731,752,94.

Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Hadi Mulyono Upas memberikan apresiasi yag tinggi kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD yang telah bekerja menuntaskan pembahsan rancngan perda APBD perubahan.
Walau cukup melelahkan tetapi akhirnya kesepakatan bersama sehingga hari ini sampailah pada tahapan pembahsan akhir melalui rapat paripurna ini ungkapnya.

Terkait penundaan dana DAU oleh pemrintah Pusat untuk Kabupaten Ketapang, sebesar Rp. 164 milyar dengan rincian 41 milyar perbulannya, disampaikan Hadi Upas bahwa hal itu terjadi karena kinerja SKPD-SKPD kurang baik.
anggaran pembangunan yang seharusnya terserap dengan baik tetapi karena adanya ketidak mampuan untuk melaksanakan penyerapan anggaran pembangunan sehingga terjadi sisa anggaran berada diposisi standbay di bank kata Dia.
Menurut Dia dampak pengurangan terhadap dana DAU tersebut mau tidak mau Pemkab harus mengambil langkah langkah yang dianggap perlu sehingga kejadian ini tidak terulang kembali.
selanjutnya Hadi Upas menyampaikan kaitan pihak pihak yang bertanggungjawab penundaan dana DAU harus juga diberikan beban terhadap anggaran yang tidak terserap tersebut, menjadi kewajiban SKPD dimaksud untuk menutup dana anggaran DAU yang diminta sebesar keterlambatan dari pada penyerapan SKPDnya.
kelalaian tersebut diminta Bupati untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas ucapnya.

senada dengan Fraksi PDIP fraksi Golkar yang disampaikn oleh juru bicara Ahmad Soleh ST menyayangkan atas kinerja SKPD yang mempunyai anggaran besar tetapi tidak bisa mengunakan anggaran tersebut secara baik hal ini berakibat rendahnya serapan anggaran dan berdampak kepada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
pertumbuhan eonomi yang tidak stabil yang mengakibatkan pendapatan tidak tercapai maka terjadilah penundaan penyaluran dana DAU jelas Soleh.
Disampaikan Ahmad Soleh upaya yang dilakukan fraksi Golkar mengambil langkah bersama seluruh fraksi Golkar se-Indonesia mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan agar penundaan dana DAU untuk segera direalisasikan sehingga misi dan visi Bupati Ketapang bisa berjalan dengan baik.
Selain Fraksi Golakr dan fraksi PDIP juga fraksi-fraksi yang ada di DPRD Ketapag menyampaikan pendapat akhirnya, seperti Fraksi PAN, Fraski Hanura,Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem , ketujuh fraksi tersebut menyatakan setuju terhadap R APBD perubahan tahun 2016.


 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007