home news guestbook contact
Kamis, 30 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Rekomendasi DPRD Tentang K-2 dan Kepegawaian

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 13 June 2016, 2:49 pm


Ketapang, Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD Junaidi. SP menyerahan Keputusan DPRD beserta rekomendasi DPRD sebagai lampirannya Kepada Wakil Bupati Ketapang Drs Suprapto.S. terkait penyelesaian masalah tenaga honorer non PNS katagori II dan permasalahan kepegawaian di Kabupaten Ketapang.

Penanda tangan dan penyerahan Keputusan DPRD Ketapang nomor 4 tahun 2016. tentang Rekomendasi pendapat DPRD Kabupaten Ketapang, dihadiri juga Sekda Ketapang Drs HM Mansyur.M.Si, SKPD dan para anggota DPRD Ketapang yang berlangsung di ruang sidang gedung DPRD Ketapang. Senin (13/7).
Wakil Ketua DPRD Ketapang Junaidi SP yang memimpin sidang didampingi wakil ketua DPRD Qadarini SE menjelaskan bahwa permasalahan tenaga honorer katagori II (K-2) dan kepegawaian lainnya di Kabupaten Ketapang sebagai mana yang disampaikan oleh perwakilannya kepada DPRD Kabupaten Ketapang dalam rapat dengar pendapat umum pada tanggal 7 juli 2015 yang lalu.
Selanjutnya terhadap permasalahan tersebut ditindaklanjuti melalui alat kelengkapan DPRD yang bersifat khusus sehinga terbentuklah panitia khusus DPRD yang mana hal tersebut telah dikukuhkan dengan keputusan DPRD nomor 9 tahun 2015.
Permasalahan tenaga honore K II dan kepegawaian lainnya menurut Dia telah dilakukan pembahasan oleh Pansus DPRD dan hasil pembahasan sudah dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna pada 7 Juni 2016 guna mendapatkan rekomendasi DPRD.
rekomendasi akan disampaikan kepada Bupati dalam rapat Paripurna hari ini kata legislator Partai Golkar tersebut.
Rekomendasi pendapat DPRD Kabupaten Ketapang yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Ketapang Ir.Cipriana Lestari MT terkait permasalahan tenaga kontrak honorer non PNS katagori II dan permasalahan kepegawaian di Kabupaten Ketapang.
Dalam rekomendasi tersebut memuat agar Bupati Ketapang menindak lanjuti rekomendasi pendapat DPRD Kabupaten Ketapang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
Selanjutnya terhadap tenaga honorer termasuk dalam katagori II yan belum diangkat menjadi CPNS dengan jumlah 171 saat ini 169 orang, kepada mereka diminta untuk diberikan tambahan gaji setara dengan yang diterima CPNS dengan dibebankan dalam APBD sampai yang bersangkutan menjadi CPNS/PNS
Rekomendasi tersebut mengusulkan kepada Kemenpan dan BKN mereka yangtermasuk honorer kakatagori II yang belum diangkat CPNS untuk diberi kebijkan diangkat menjadi CPNS. dengan pertimbangan karena mereka sudah mengabdi 11 tahun sebagai tenaga honorer dan sebagaian dari mereka berada di daerah pedalaman.
Selain itu rekomendasi DPRD meminta kepada Bupati Ketapang Martin Rantan SH untuk merevisi perda tentang SOPD Kabupaten Ketapang mengenai kepegawaian yaitu berbentuk badan kepegawaian daerah mengingat bentuk Badan kepegawaian tidak sesuai dengan keaadaan saat ini berakibat penanganan kepegawaian tidak tuntas dan terkendala serta menimbulkan masalah.
Dan disebutkan dalam rekomendasi tersebut meminta untuk tidak melakukan penerimaan tenaga kontrak moratorium terbatas kecuali tenaga pendidik dan tenaga medis.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007