home news guestbook contact
Kamis, 23 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Rakor Pendapatan Daerah Menggali Potensi Daerah Tingkatkan PAD

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 18 April 2016, 6:37 pm


Penggalian pontensi daerah untuk meningkat pendapatan asli daerah (PAD) sangat mendesak untuk dilakukan mengingat kebutuhan biaya belanja pembangunan semakin tahun semakin mendesak untuk itu perlu dilakukan upaya upaya atau terobosan segenap aparatur pemerintah Kabupaten Ketapang.

“ seluruh SKPD yang mempunyai kewenangan di objek pajak me-review kembali peraturan peraturan daerah yang sudah kadaluarsa “ kata Bupati Martin Rantan ketika memberikan arahan dalam rapat koordinasi pendapatan daerah se Kabupaten Ketapang diaula Kantor Dispenda Jalan S Parman Ketapang. Senin (18/4).
Bupati memaparkan bahwa pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Ketapang baru mencapai rata rata lima persen, yaitu sebesar Rp. 94 Milyar dari APBD sebesar Rp. 1,9 trilun.
“ dengan rasio kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa DAU dan DAK negeri ini akan tiarap atau tidur “ ujar Martin Rantan.
Kondisi Pemerintah Kabupaten Ketapang saat ini dikatakan Bupati hanya berharap dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, pada hal Kabupaten Ketapang, memiliki sumber daya alam yang banyak,
“kita ini tidak bisa melakukan apa apa, hanya bisa belanja, tidak bisa mencari uang hanya berharap dengan pemerintah pusat “ ujar Dia.
Kabupaten Ketapang memiliki sumber daya alam yang melimpah, ini terbukti dengan banyaknya investasi masuk, untuk bidang perkebunan sedikitnya 74 ijin perkebunan sawit, belum lagi bidang pertambangan.
dengan pendapatan asli daerah hanya Rp. 94 milyar menurut Bupati bagaimana bisa Pemeritah Kabupaten Ketapang dapat memberikan tunjangan maksimal kepada aparatur pemerintah, seperti PNS maupun anggota DPRD.
“ jangan heran kalau DKI Jakarta gaji anggota DPRDnya lebih tinggi dari gaji anggota DPR-RI karena PAD DKI Jakarta sangat tinggi “ kata Bupati mencontohkan.
Untuk itu Bupati telah membentuk Tim Kerja Ekonomi yang diketuai oleh Asisten II Farhan,SE,M,Si dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah, untuk melakukan upaya upaya meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui pajak daerah atau retribusi, maupun pengembangan badan usaha milik daerah, seperti PDAM, dan PT Ketapang Mandiri.
Selain itu juga Bupati Martin menugaskan Wakil Bupati selaku koodrinator untuk mengecek obyek pajak di perusahaan perkebunan pertambngan dan lainnya.
termasuk menijau kembali ijin ijin perkebunan yang tidak dilaksanakan dengan baik, oleh perusahaan, apabila itu ditemukan maka Bupati mengatakan ijin tersebut akan dikurangi bahkan dicabut.
“ sisa-sisa rasionalisasi dari ijin tersebut akan kita berikan kepada rakyat dan kepada investor lain “ kata Bupati menegaskan.
Dia juga berharap kepada petugas pendataan maupun pemungut pajak dinas Pendapatan daerah Ketapang, agar dalam mendata obyek pajak secara tepat akurat dan benar.
“ jangan nama orang yang sudah matipun juga masuk dalam dalam data base obyek pajak “ cetus Bupati.
Dia berharap para petugas pajak adalah orang orang yang memiliki jiwa mengabdi untuk daerah bukan orang orang yang hanya jadi pegawai menggerogoti dana daerah tidak memiliki kontribusi untuk memajukan daerah ini.
“ kalau mainsheet seperti itu tidak mungkin terwujud Ketapang maju apa lagi sejahtera “ ucap Dia.
Rapat koordinasi pendapatan daerah tersebut, dipimpin oleh Kadispenda Drs H Marwan, dengan menghadirkan SKPD terkait, para Camat, Lurah, termasuk perusahaan daerah dan perusahaan swasta, agar menggali potensi pendapatan asli daerah untamanya pada satuan kerja penghasil.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007