home news guestbook contact
Senin, 20 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Kunker Pj Bupati di Hulu Sungai Listrik Belum Masuk, Jalan Rusak

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 20 January 2016, 8:43 pm


Tempat Jin betendang itulah ungkapan kekesalan Penjabat Bupati Ketapang Kartius.SH.M.Si tak kala melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Hulu Sungai, Senin (18/1) Kecamatan dengan 12 desa yang hampir seluruh desanya termasuk katagori desa tertinggal.

Wilayah administrasi Kecamatan seluas 4.685 Km2 atau 14,83 % dari total wilayah Kabupaten Ketapang tersebut, hingga kini belum tersentuh pembangunan terutama jalan yang masih rusak, listrik PLN yang belum menjamah Ibu kota Kecamatan, serta minimnya tenaga guru, kesehatan, dan pegawai Kecamatan.
Kecamatan Hulu Sungai hasil pemekaran dari Sandai dengan jumlah penduduk 12.749 pada tahun 2015. yang terdiri dari 12 desa yakni, Menyumbung, Senduruhan, Cinta Manis, Benginci Darat, Benua Kerio, Riam Dadap, Sekukun, Batu Lapis, Kerio Hulu, Kenyabur dan Sungai Rengas Lubuk kakap, satu diantara Kecamatan yang menolak masuknya perkebunan sawit.
Minimnya sarana dan prasarana di Kecamatan Hulu Sungai, diperparah lagi rusaknya jalan menuju Kecamatan Hulu sungai sehingga enggannya orang dari luar untuk bertugas di Kecamatan Hulu Sungai.
" Siapa yang mau bertugas di tempat jin betendang ini " kata Pj Bupati Kartius gusar dengan kondisi Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan Melawi tersebut.
Menurut Kartius Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun, tetapi masyarakat Hulu Sungai belum bisa menikmati pembangunan sarana dan prasarana seperti Listrik PLN, air bersih dan jaringan telekomunikasi.
" Kondisi ini bukan salah Pemerintah Kabupaten, tetapi tidak ada perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat pedalaman " kata Kartius.
Selama bertugas di Ketapang kurang lebih 5 bulan Kartius sudah mengunjungi 20 kecamatan, Dia menilai dari hasil kunjungan kerja tersebut masih ada beberapa kecamatan yang secara pisik belum merdeka.
" Di Ibukota Kecamatan tidak ada listrik, pada negeri ini penghasil batu bara, minyak bumi " ucap Kartius.
Dengan kondisi serba ketertinggalan tersebut, bagai mana anak-anak pedalaman dapat bersaing untuk bisa sejajar dengan anak-anak lainnya di Indonesia,
" Menpan mengatakan penerimaan PNS pakai sistim computer, bagai mana warga pedalaman bisa ikut bersaing sementara listrik dan interneet tidak ada " imbuh Kartius.
Kaitan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, tentang listrik Kartius menjelaskan bahwaPemkab tidak ada kwenangan terhadap PLN, dan kewenangan PLN ada di Pemerintah pusat, sementara untuk pembangunan jalan Kartius menjelaskan bahwa status jalan ada tiga yakni jalan Negara, Jalan Proinsi dan Jalan Kabupaten
" Untuk jalan menuju Ulu Sungai Sandai-Senduruhan sudah di anggarkan dalam APBD tahun 2016 sebesar Rp 21, 5 milyar " jelas Kartius.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dan dana cukup banyak, tetapi mereka di sana sering bekelahi untuk berebut kekuasaan, sehingga wilayah pedalaman terabaikan.
" Keuangan Pemerintah kabupaten itu terbatas, sementara semua urusan di pusat pajak-pajak besar masuk ke pusat " kata Dia.
Kartius mengucapkan terima kasih kepada tenaga kontrak dan PNS, seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh TNI dan Polri yang masih mau bertugas di kecamatan Hulu Sungai.,


 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007