home news guestbook contact
Senin, 20 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Persoalan Kebun, Kuasai Dulu Akar Permasalahan

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 12 January 2016, 12:27 am


KETAPANG-- Musyawarah mufakat di tingkat desa merupakan sikap dan langkah yang baik dalan penyelesaian masalah. Penegasan ini disampaikan H.Farhan SE, M.Si, Asisten II Setda Ketapang bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam rapat di Aula Satpol PP Kabupaten Ketapang.

Mantan Kepala Bappeda Ketapang ini menuturkan dalam menyelesaikan musyawarah dan mufakat, arahnya tak perlu jauh jauh hingga ke ranah hukum positif . " Kalau dapat diselesaikan di tingkat desa saja, sebab skopnya kecil orang per orang.ataupun kelompok kecil . Jadi tak perlu arahnya ke ranah hukum. Musyawarah mufakat lebih diutamakan, " kata Farhan ketika memimpin rapat tentang adanya kegiatan usaha lain dalam izin lokasi yang dikeluhkan oleh PT Arrtu. Plantation (Senin, 11/1/2016)
Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang ini menerangkan tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, jika sesama pihak yang bersengketa saling memahami dan mengerti akar permasalahannya. Kuasai dulu akar permasalahan yg sebenarnya, dan keterlibatan pihak Satlak serta satgas mutlak diperlukan.. Sebagai orang Indonesia khususnya orang Ketapang, kata dia, penyelesaian suatu kasus tentulah dibarengi dengan hati nurani . Hal ini penting supaya Daerah kita benar benar negeri yang beradab santun, hormat menghormati dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. "Jangan sedikit sedikit lapor ke jenjang tingkatan pemberi kebijakan lebih tinggi. Tapi mulai lah dari tingkatan bawah seperti di Desa ataupun lembaga resmi di kampung kampung untuk dimusyawarahkan.,” ucap mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Ketapang.
Ia menyebutkan kita juga mengakui hak-hak masyarakat sepanjang ada bukti yang valid ,dan tak terbantahkan . Seperti sadanya kelompok warga yang sudah berdiam cukup lama di areal dalam kebun perusahaan .jauh sebelum ijin lokasi terbit . “Bicarakan baik baik di tingkat Desa,” lanjutnya.
Sementara itu menurut Annes dari pihak Manegement PT Arrtu Plantation yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini. Lokasi perusahaannya telah mendapatkan ijin lokasi untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sesuai Ijin lokasi bernomor 269 tahun 2007. Dalam lokasinya , keberadaan rumah rumah, sejumlah toko dan Cafe sudah dilakukan ganti rugi atau kompensasi oleh Perseroan PT Arrtu Plantation. Keberadaan bangunan bangunan dan tanah akuan tersebut dianggapnya sangat mengganggu aktifitas perusahaan terutama dalam penanaman kelapa sawit. Makanya mereka mohon petunjuk pihak Pemkab bersama Kepolisian dan pihak lainnya terkait.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Setda Franseda. Kadis Perkebunan Ketapang Ir Lourentius Sikat Gudag, Kasat Pol PP setempat Eddy Djunaidi S.Sos , Kepala Desa Kemuning dan perangkatnya serta Pihak Kecamatan Matan Hilir Selatan . Pihak dari Polres dan Kodim serta sejumlah undangan terkait lainnya .@

Liputan A.Rahman, Kasubbag Peliputan Dokumentasi dan Risalah
Bagian Humas Setda Ketapang

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007