home news guestbook contact
Minggu, 18 November 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Tujuh Fraksi Setujui RAPBD Perubahan Tahun 2015

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 26 September 2015, 7:40 pm


DPRD Kabupaten Ketapang memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2015 menjadi Perda Kabupaten Ketapang dalam rapat Paripurna di gedung DPRD Ketapang, Jumat (25/9)

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Budi Matheus S.Pd.M.Si yang dihadiri Plt Sekda Drs H M.Mansyur.M.Si mewakili Penjabat Bupati Kartius.SH.M.Si, SKPD, dan dihadiri anggota DPRD Ketapang sebanyak 30 orang sedangkan 15 orang dengan keterangan ijin dan sakit.
Setelah di buka secara resmi oleh Budi Matheus selaku Pimpinan sidang, ketujuh fraksi yang ada di DPRD Ketapang melalui juru bicara fraksi masing-masing menyampaikan tanggapan akhir fraksi
Fraksi PDI P melalui juru bicara Elysabet menyikapi bencana asap yang melanda daerah ini mengharapkan kepada Penjabat Bupati dalam penggunaan dana bencana alam dengan baik dan benar, juga Elysabet menyarankan segera mengisi jabatan lowong di Pemkab dan melakukan mutasi pejabat dengan tetap beregang asas profesionalisme dan capaian kerja sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Terkait Pilkada Fraksi PDI P kata Elysabet agar dana pilkada yang telah dianggarkan digunakan secara tepat, pendataan pemilih akurat dan akuntable, petugas yang di tunjuk bertanggung jawab tidak memihak,dan khusus kepada pasangan calon peserta Pilkada Ketapang fraksi PDI berharap agar dalam kampanye tidak menggunakan isi suku ras dan agama sebagai issu sentral kampanye, karena menurutnya dapat merusak persaudaraan dan kebersamaan sesama anak Bangsa tetapi lebih menekankan program kerja serta visi dan misi pasangan calon peserta Pilkada.
fraksi golkar mendukung sepenuhnya proses pelaksanaan Pilkada seacar jujur adil netral dan taransfaran meminta KPU dan Panwaslu, aoarat keamanan menggunakan anggaran secara transparan dan dipertanggungjawabkan
Fraksi Golkar melalui juru bicara Polonius Polo, SH meminta kepada seluruh PNS agar bersikap netral dan independen dalam penyelenggaran Pilkada Desember 2015 mendatang
Selain itu Ia menyarakan agar Pemkab meninjau kembali Peraturan Daerah tentang BUMD Ketapang Mandiri karena sudah terbentuk Peseroan terbatas (PT).
Senada dengan PDI P Fraksi Golkar meminta Pemerintah tanggap menangani kabut asap karena mengancam kesehatan dalam menggunakan dana tangap darurat " Harus transparan dan skala prioritas selektif dan tidak mubazir " kata Polonius.
Adapun rincian Raperda APBD Perubahan tahun 2015, yang dibacakan Sekretaris DPRD Ketapang Gusti Fadlin.S.sos terdiri dari pendapatan Rp, 1.805.617,559.997.88, Belanja Rp. 1.942.040.729.380.81. Devisit Rp. 136.423.369.383.93.Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan Rp. 147.254.748.808.93.Pengeluaran pembiayaan, Rp. 907.101.640.00 Pembiayaan Netto Rp. 136.423.369.382.93 dan Silva Rp. 9.924.277.786.00

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007