home news guestbook contact
Senin, 27 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Tanggapan Akhir Fraksi, Terima RAPBD Ketapang

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 4 August 2015, 3:09 pm


Rapat paripurna DPRD pada penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, Selasa (4/8). yang dituangkan dalam persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014. di gedung DPRD Ketapang.

Pimpinan DPRD menanda tangani keputusan DPRD tersebut dengan Nomor 06 tahun 2015, tentang pemberian persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2014 menjadi peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Persetujuan tersebut ditanda tangani oleh Bupati Ketapang Drs Henrikus.M.Si, Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus.S.pd.M.Si, dan Wakil-wakil Ketua DPRD Ketapang Junaidi SP, Jamhuri Amir SH, Qadarini SE, usai mendengarkan penyampaian 7 fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2014.
Ketujuh fraksi yang memberikan penyampaian pendapat akhir fraksi menyatakan menerima dan menyetujui antara lain Fraksi PDI P disampaikan oleh Antoni Salim, fraksi Golkar oleh Gusmani SE, fraksi PAN oleh Usman Diyanto, fraksi Hanura H Mathari, fraksi Demokrat oleh Yangkim S.Pd, fraksi PPP oleh Adul Sani SH, fraksi Gerindra oleh Paulus Tan.
Selain itu ketujuh fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Bupati Ketapang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecuali (WTP) setelah dilakukan audit oleh BPK RI ditahun 2014.
" Frkasi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati terhadap usaha yang terus menerus untuk memperbaiki keinerja keuangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Ketapang " ucap Antoni Salim dalam penyampaian pandangan akhir fraksinya.
Terkait pemekaran wilayah peningkatan perekonomian pendidikan peningkatan SDM Pemerintah kesehatan infrastruktur menurut Antoni ada peningkatan yang membanggakan tetapi secara kualitatif menurutnya sangat mengecewakan karena proses pengerjaan proyek jalan jembatan dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan cendrung asal jadi sehingga terkesan mengesampingkan azas manfaat dari proyek tersebut
Semntara itu fraksi Golkar yang disampaikan Gusmani berharap mendatang agar memberikan perubahan yang cukup mendasar pada keududukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legeslatif dalam penyelenggaran Pemerintahan daerah.
Komposisi dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2014 menjadi peraturan Daerah Kabupaten Ketapang yang sebelumnya dibacakan oleh Sekretaris DPRD Gst Fadlin S.So. sebagai berikut, Devisit Rp. 30.872.670.258.59, pembiayaan daerah terdiri penerimaan pembiayaan Rp. 184.127.419.067.52 pengeluaran pembiayaan Rp. 6.000.000.000,00, pembiayaan netto Rp. 178.127.419.067.52, Silpa berjalan Rp. 147.254.748.808,93

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007