home news guestbook contact
Senin, 20 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Pemutakhiran Basis Data Terpadu

Pengirim : andy candra
Tanggal : 21 May 2015, 5:41 pm


KETAPANG (HUMAS-PDR)--DALAM waktu yang tidak terlalu lama, BPS akan melaksanakan kegiatan lapangan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015. Kegiatan lapangan akan diawali dengan Workshop Master Trainer dan Pelatihan Trainer serta dilanjutkan oleh pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan pendataan rumah tangga. Seluruh kegiatan lapangan ini direncanakan berakhir pada pertengahan Juli 2025 yang dilanjutkan dengnan kegiatan pengolahan.

Menjelang pelaksanaan kegiatan lapangan, sosialisasi dilakukan, Kamis (21 Mei 2015). Bupati Ketapang yang diwakili asisten I Bidang Pemerintahan Setda Ketapang, Drs H.Gurdani Achmad menegaskan kegiatan PBDT di Kalimantan Barat ini melibatkan petugas sebanyak 3963 orang (sekitar 90 persen adalah mitra BPS) yang terdiri dari 382 orang fasilitator/asisten fasilitator, 3134 orang pencacah (pendata) dan 447 orang pengawas. PBDT akan digunakan sebagai sumber data dalam membidik sasaran perlindungan sosial kegiatan ini merupakan updating dan verifikasi dari basis data terpadu (BDT) yang selama ini di kelola oleh Tim nasional penanggulangan kemiskinan (TNP2K).
PBDT menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan secara keseluruhan karena akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian berbagai bantuan perlindunngan sosial diantaranya program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), program Indonesia Pintar, serta program Indonesia sehat. Namun demikian basis data yang tersedia saat ini hanya berdasarkan hasil kegiatan pendataan prrogram perlindungan sosial tahun 2011 (PPLS 2011) sudah kurang valid, sehingga terbitlah Inpres No.7 Tahun 2014 yang meminta BPS melakukan pemutakhiran basis data terpadu.
Perintah dari Inpres nomor 7 tahun 2014 ini menjadi tugas sekaligus tantangan bagi BPS untuk melaksanakan pemutakhiran basis data terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalaman yang kurang menyenangkan sebagai dampak dari kegiatan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang lalu tetlah diantisipasi dengan adanya metodologi yang baru, yaitu pelaksanaan foum konsultasi publik (FKP) di tingkat propinsi, Kabupaten/kota, bahkan hingga ke tingkat dusun/RW. Ditingkat Propinsi serta kabupaten/kota akan dilakukan sosialisasi PBDT 2015 dengan mengundang para anggota TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Ditingkat kelurahan/desa akan diundang para Ketua RW/dusun/tokoh lainny untuk melakukan kegiatan FKP dimana pada forum tersebut akan dilakukan komfirmasi mengeni keberadaan rumah tangga BDT 2012-2014.
Setelah FKD berakhir, selanjutnya adalah kegiatan pendataan rumah tangga. Pada kegiatan ini akan didata berbagai variabel karakteristik sosial ekonomi seluruh rumah tangga hasil FKP. “Untuk kelancaran tugas yang berat ini, saya minta seluruh instansi untuk mendukung penuh pelaksanaan PBDT ini,” kata Gurdani Achmad membacakan Sambutan Henrikus, Bupati Ketapang.
Dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat berjalan tertib, aman, dan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan (15 Juli 2015). Kepada BPS dan jajarannya, Bupati Ketapang meminta untuk melaksanakan tugas ini dengan profesional, berintegritas dan amanah, sehingga data yang dihasilkan menjadi tepat sasaran dan bermanfaat bagi program pengentasan kemiskinan. @

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007