home news guestbook contact
Senin, 20 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Ingatkan Penyerapan Anggaran Masih Rendah

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 6 October 2014, 4:59 pm


Ketapang, Bupati Ketapang melalui Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Ir. H.Darmansyah MM MH, mengingatkan kepada Satuan Kerja (satker) dilingkungan Pemkab Ketapang tentang realisasi penyerappan anggaran belanja daerah (APBD) sampai dengan 3 Oktober 2014, masih rendah.

Hal tersebut disampaikan Ass II Darmansyah saat membuka rapat evaluasi realisasi fisik dan penerapan anggaran Satuan kerja perangkat daerah di ruang rapat Satpol PP kantor Bupati Ketapang, Senin,(6/10) yang di hadiri oleh seluruh Satuan kerja di lingkungan Pemkab Ketapang.
Rendahnya penyerapan anggaran di tiap satuan kerja Pemkab Ketapang ini, di ungkapkan Darmansyah berdasarkan hasil pemantauan Bagian pembangunan Setda Ketapang, dengan jumlah 56 satuan kerja pagu APBD tahun 2014, sebesar Rp. 1,702,700,504,732,86. realisasi baru mencapai 49,39 persen atau sebesar Rp. 861,751,224,423,86.
" Dengan sisa waktu 51 hari kerja hingga 15 Desember 2014 harus terserap semua " katanya.
Untuk itu Darmansyah meminta kepada setiap satuan kerja apa bila mendapatkan permasalahan segera melaporkan agar dapat diberikan solusi yang tepat.
Kepala Bagian Pembangunan Setda Ketapang Rudy.Sos.M.Si mengatakan masih rendahnya penyerapan anggaran oleh satuan kerja dipengaruhi oleh realisasi pengadaan barang/jasa yang masih rendah, terutama pekerjaan kosntruksi sebagian besar masih dalam tahap pengerjaan, bahkan ada yang belum dilelang dan dalam tahap pelelangan.
" Sebagian besar SKPD terlambat melaksanakn pelelangan, harga satuan terlambat ditetapkan dan mengalami perubahan " katanya.
Dijelasknya lagi banyak penyedia pemborong tidak mengambil uang muka karena adanya fasilitas pinjaman Bank bagi penyedia yang memenangkan lelang dengan persyaratan yang mudah dan besarnya pinjaman sampaidengan 60 persen dari nilai proyek.
Terbatasnya SDM PNS bersertifikat keahlian, tenaga teknis dan pengawas lapangan serta adanya Surat edaran Kementerian tentang penundaan pekerjaan setalah pelaksanaan pileg dan pilres yang menyangkut Hibah kepada masyarakat.
Dan masih bnyak lagi permasalahan - permasalahan pokok yang mempengaruhi realisasi penyerapan realisasi anggaran disetiap satuan kerja.
" Dengan rapat evaluasi realisasi fisik dan penyerapan anggaran ini diharapkan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga penyerapan anggaran sesuai target yang diharapkan " katanya.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007