home news guestbook contact
Minggu, 19 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Perkumpulan SAMPAN Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 19 June 2014, 2:31 pm


KETAPANG, Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Friend of coastal communities melaksanakan Work Shop tentang Keterbukaan informasi publik dengan menghadirkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalbar, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Swadaya mayarat lainnya di Hotel Aston Ketapang. Kamis (19/06).

Bupati Ketapang Drs.Henrikus.M.Si dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Setda Ketapang Ir. Cipriana Lestari mengatakan diberlakukannya UU nomor 14 Tahun 2008. tentang KIP, pemberlakukan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ditindak lanjuti dengan PP Nomor 61 tahun 2010, sebagai konsekwnsi dari keterbukaan informasi publik, setiap badan publik dewasa ini tidak lagi menyembunyikan beragam informasi publik pada masyarakat.
", Kecuali informasi yang dilarang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku "katanya.
Lebih lanjut Cipriana mengatakan bila sebelumnya semua informasi di badan publik seolah-olah milik sendiri kini ada mekanisme agar bisa diakses masyarakat secara cepat,tepat waktu dan murah dengan demikian seluruh badan publik termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Ketapang memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada publik.
Dikatakan Cipriana lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik adalah langkah maju dari sebuah negara dalam melaksanakan informasi dan sekaligus menjalankan demokrasi, lahirnya UU KIP ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses keputusan pengambilan publik, agar informasi yang diterima dapat mendorong partisipasi masyarakat yang selanjutnya dapat mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan kebijakan publik lainnya.
Dengan demikian kebijakan Pemerintah tersebut kata Cipriana searah dan selaras dengan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik terutama dalam konteks beurusan dengan kebijkan publik yang selalu menggunakan indikator tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas untuk itu dituntut aparatur negara memimpin, menghimpun mengelola dan mempersiapkan data dalam bentuk pendokumentasiannya memadai mudah diakses dan ountentik.
", Pelaksanaan undang-undang keterbukaan publik sangat relevan dengan keinginan Pemkab Ketapang untuk mewujudkan suatu tata kelola Pemkab Ketapang yang transparan, dan akuntable dengan demikian Kabupaten ketapang lebih siap dalam pelaksanaan Undang-undang keterbukaan informasi publik " tuntasnya.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007