home news guestbook contact
Senin, 20 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

BSM CEGAH SISWA PUTUS EKOLAH

Pengirim : ALWIADI humas setda
Tanggal : 25 February 2014, 12:03 am


KETAPANG, Masyarakat miskin yang mendapat bantuan siswa miskin (BSM) untuk membiayai anak-anaknya yang sedang mengeyam pendidikan dibangku sekolah menyambut baik dan berterima kasih atas bantuan dana pendidikan yang di berikan Pemerintah.

Hapiah 45 tahun warga desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan mengungkapkan bahwa rasa syukurnya dan terima kasih tak terhingga atas bantuan pendidikan yang dikucurkan Pemerintah untuk masyarakat miskin yang diterima anaknya Rp,300 ribu perbulan.
", Anak saya ada lima orang dan yang menerima bantuan ini nomor dua sekolah di SMA 2 Ketapang ", kata Hapiah yang menghadiri Penyerahan BSM di lapangan Sepakat. Senin,24/02
Hapiah mengakui agak kesulitan untuk membiayai sekolah anaknya karena kehidupan ekonomi keluarga yang pas-pasan, sedang suami bekerja sebagai buruh harian lepas dengan pendapatan yang tidak menentu, " Saya berterima kasih kepada Pemerintah yang memberikan bantuan dana untuk pendidikan anak saya, anak saya bisa meneruskan pendidikannya di sekolah ", tutur Hapiah.
Senada dengan Hapiah, seorang Ibu rumah tangga Wati yang berdomisili di Desa Kalinilam juga memberikan apresiasi yang tinggi atas bantuan pendidikan untuk warga miskin agar anak-anaknya tetap melanjutkan sekolah, " Anak saya sekolah di SMK 2 Ketapang, saya merasa terbantu dengan adanya BSM ini untuk membiaya pendidikan anak saya ", kata ibu 2 anak ini.
Deputi Kepala BPKP Bid Investigasi Sjafrudin Mosii.SE.MM mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin perolehannya oleh negara, berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pada ayat selanutnya disebut setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.
Sjafrudin mengungkapkan untuk mewujudkan cita-cita negara dalam bidang pendidikan tersebut maka dalam APBN 2011 sampai dengan 2013, nilai anggaran dalam pendidikan dialokasikan lebih dari 20 persen dari total anggaran belanja dan nilainya juga terus meningkat yaitu sebesar Rp. 266,9 triliun pada tahun 2011, Rp. 297. triliun pada tahun 2012, dan Rp, 336, 8 triliun pada tahun 2013.
Namun demikian tingginya anggaran yang tercantum yang diberikan belum sejalan dengan jumlah keikutsertaan peserta didik, tingkat kemiskinan masyarakat merupakan salah satu penyebabnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diharapkan dapat membantu seluruh warga negara mendapatkan pendidikan tidak dapat menjamin seluruh warga negara untuk ikut pendidikan.
" Ternyata masih banyak anak-anak warga miskin tidak dapat mampu bersekolah disebabkan orang tua murid tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan seperti buku tulis, baju seragam, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung dana BOS hal inilah yang mendasari dikembangakannya BSM ", katanya.
Dijelaskannya Program BSM adalah Program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk akses peyananan kependidikan yang layak, mencegah putus sekolah menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, medukung program wajib belajar 9 tahun
", Harapannya anak usia sekolah dari keluarga miskin dapat terus bersekolah, dan dimasa depan diharpakn mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orang tuanya ", kata Sjafrudin

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007