home news guestbook contact
Selasa, 20 Agustus 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Liputan Nur'adin Humas: JKR Dinilai Layak Dimekarkan

Pengirim : humas
Tanggal : 28 December 2012, 9:15 pm


KOTA KETAPANG -- sebuah angin segar untuk membentuk Kabupaten baru mulai menyegarkan warga enam kecamatan (Kendawangan, Jelai Hulu, Marau, Singkup, Air Upas dan Manismata). Pasalnya, hasil kajian pemerintah daerah dengan melibatkan tim ahli, maka rencana Kabupaten Jelai Kendawangan Raya (JKR) dinilai layak untuk dimekarkan.

Kelayakan pembentukan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya terungkap dalam rapat finalisasi pembahasan kajian daerah pemekaran Kabupaten Jelai Kendawangan Raya (JKR). Dan calon peta wilayah Kabupaten Jelai Kendawangan Raya di ruang rapat kantor Bupati Ketapang, Jum'at (28/12) pagi. Rapat yang dipimpin Bupati Ketapang diwakili sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si.Kajian kelayakan tersebut dinilai dari banyak aspek. Misalnya luas wilayah, jumlah penduduk, potensi PAD, infrastruktur pendukung, dan lain-lain. Paparan hasil Tim kajian daerah Kabupaten Ketapang dan konsultan disampaikan Prof. Edy Suratman dari CV. Prima Consultan. Hadir dalam rapat tersebut,DR.Jumadi yang diketahui juga akademisi dari Universitas Tanjungpura.
"Pemekaran Kabupaten Jelai Kendawangan Raya dinilai layak dan dapat dilanjutkan," tegas Sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si ketika memimpin rapat finalisasi pembahasan pemekaran JKR.
Terhasil hasil kajian akademik terhadap kelayakan pemekaran daerah tersebut, mewakili Bupati Ketapang, maka Sekda Ketapang meminta instansi terkait dapat selalu berkoordinasi dengan tim pemekaran JKR. Dalam memberikan pelayanan kepada tim pemekaran JKR, maka diminta selalu mengacu kepada PP 78 tahun 2007. Rapat tersebut dihadiri asisten II Setda Ketapang, Kadis Pendidikan, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan, Kadis Pendapatan Daerah, Kabag Tapem dan para camat untuk wilayah pemekaran.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007