home news guestbook contact
Sabtu, 14 Desember 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013

Pengirim : andy candra
Tanggal : 27 December 2012, 10:42 pm


KOTA KETAPANG (HUMAS) -- Penyerahan DIPA tahun anggaran 2013 untuk Kabupaten Ketapang dan KKU dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, Kamis (27/12) pagi. Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH berharap melalui percepatan penyerahan DIPA tahun anggaran 2013 ini, menjadi awal yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Didampingi Kepala KPPN Ketapang, maka Wakil Bupati Ketapang berharap segala upaya yang dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai. "Termasuk upaya kita bersama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran," kata Wakil Bupati ketapang, Boyman Harun SH.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari KPPN Ketapang secara simbolis diserahkan Wakil Bupati kepada Polres Ketapang, Badan PMD, PP dan KB Ketapang, BPS dan Kementerian Agama KKU. Wakil Bupati Ketapang menilai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai bagian dari proses awal persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2013. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Diterangkannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal pembendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.Oleh karena itu, di harapkan kepada instansi atau satuan kerja yang menerima anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk DIPA ini, dapat melaksanakan kegiatan lebih cepat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan.
Dilanjutkan, penyerahan DIPA lebih cepat merupakan salah satu cara agar penyerapan anggaran dapat maksimal. Karena penyerapan anggaran cenderung rendah di awal dan akan menumpuk pada akhir tahun. Pola penyerapan anggaran seperti tersebut kurang baik dan sisi perencanaan dan manajemen kas.
"Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan agar pengganggaran program dan kegiatan, haruslah berbasis kinerja, jelas dan terukur," paparnya.
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efesiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.Untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, jelas dan teruku. Maka setiap satuan kerja perlu memperhatikan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
Setiap kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap pencapaian program dan kegiatan. Demikian juga pertanggungjawaban kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pelaksana pekerjaan harus sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diuji kebenarannya, baik secara administrasi, teknis dan hukum.
Wakil Bupati Ketapang menerangkan besaran anggaran yang dialokasikan dalam DIPA masing-masing satuan kerja tahun anggaran 2013 ini, tentunya telah melalui verifikasi pemerintah pusat dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing satuan kerja. Alokasi anggaran yang diberikan pada hakekatnya telah disesuaikan dengan program, kegiatan, skala prioritas, serta beban tugas dan tanggungjawab masing-masing satuan kerja. Semua lembaga pemerintahan harus berfungsi dan dapat menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rangka tertib administrasi, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan program kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA yang diserahkan kepada satuan kerja. Karena itu ditekan agar satuan kerja melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing satuan kerja." Oleh karena itu dalam pelaksanaannya agar mempedomani ketentuan yang berlaku," ucap Boyman Harun.
Mantan anggota DPRD Keatapang menuturkan pengelolaan anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang telah ditetapkan, tertib administrasi, efesien, efektif dan trannsparan..begitu pula jumlah anggaran yang dimuat dalam DIPA merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran dan setiap pengeluaran atas beban anggaran belanja dalam DIPA dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Boyman Harun SH meminta satuan kerja agar melakukan penatausahaan dan mencatat aset secara tertib.
Sementara itu, kepala KPPN Ketapang bahwa penyerahan DIPA lebih awal tujuannya adalah bagaimana orang mengetahui, agar ada penjelasan percepatan penganggaran, akuntabel, akurat supaya tidak terjadi penyelewengan. KPPN selalu mengedepankan transparansi.@ (Andy Candra)

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007