home news guestbook contact
Selasa, 20 Agustus 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Dalam Situasi Apa Pun Tugas Pemerintahan Harus Jalan

Pengirim : andy candra
Tanggal : 17 September 2012, 10:33 pm


BALAI BEKUAK (humas) -- Jabatan kepala desa tidak dihitung sejak Pilkades dilakukan. Tetapi, tegas Bupati Ketapang bahwa masa jabatan kepala desa dihitung dari saat dilakukan pelantikan. "Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun," tegas Drs Henrikus M.Si, Bupati Ketapang, Senin (17/9) sore di gedung Pertemuan Kecamatan Simpang Hulu.

Ketika melantik Yosef S, kepala desa Kenanga, kecamatan Simpang Hulu, maka Drs Henrikus M.Si menjelaskan dalam dua pekan terakhir ada sebanyak 37 kades yang dilantik se-Kabupaten Ketapang. Usai melakukan pelantikan, Bupati Ketapang menerangkan kehadiran rombongan SKPD pada masa tenang di Balai Berkuak jangan sampai ada yang beranggapan kampanye. Secara tegas Bupati menyebutkan kegiatan tersebut murni kegiatan pemerintahan. Diterangkannya, jika pelantikan kades harus menunggu pelaksanaan Pilgub Kalbar selesai,maka siapa yang bisa menjamin pemilu dilakukan dalam waktu singkat. Sekiranya ada dua putaran atau timbul permasalahan sampai ke MK, maka dapat menjadikan kades tidak dilantik. Jika kondisi tersebut terjadi, maka dapat menyebabkan tugas pemerintahan tingkat desa bermasalah. Salah satunya pencairan ADD yang tinggal beberapa bulan lagi harus dicairkan dalam pembiayaan pelayanan pemerintahan desa.
Apa lagi, pada beberapa desa tidak menginginkan ADD dicairkan sebelum ada kades definitif."Untuk kegiatan pemerintahan harus jalan dalam situasi apa pun, jadi untuk kegiatan pelantikan kepala desa sampai musik bukan kegiatan kampanye," ucap Bupati Ketapang.
Karena itu adanya kunjungan kerja ke kecamatan dalam rangka pelantikan kades tidak perlu dicurigai. Bahkan, Bupati mempersilakan untuk direkam dan panwas juga persilakan hadir melihat dan mendengar langsung dalam kegiatan kunjungan kerja Bupati Ketapang.
Drs Henrikus M.si menekankan pelaksanaan pemilu dilakukan secara damai. Kades juga diminta untuk tidak berpartai poolitik. Maksudnya, supaya kades fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati berharap agar pemilu di tingkat desa terlaksana secara objektif. Selama dirinya menjadi Bupati, ia berharap data pelaksanaan pemilu dilakukan secara akurat dan tidak ternoda. Hak-hak warga harus dihargai. Sebab, tidak amanah adalah dosa.
"Kalau ada aparatur pemerintah yang melakukan kecurangan dalam pemilu, akan saya tindak," tuturnya.
Terkait dengan ADD, Bupati minta agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, dipergunakan sebaik mungkin dengan menggunakan azas-azas terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dapat dipertanggungjawabkan.Bupati juga menekankan agar camat menjadi promotor dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya dibidang pertanian. Camat diminta berikan contoh tanam padi, apalagi Bupati melihat banyak lahan tidur di Simpang Hulu.
Dalam membangun Ketapang, Bupati menekankan bahwa tidak ada program mercusuar.Infrastruktur yang ada dinormalkan. Setelah, itu program yang dilakukan pemerintah diantaranya membuat masyarakat sejahtera. Walaupun program kesejahteraan dan infrastruktur yang menjadi penekannya, maka program dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi perhatian."Tolong pemerintahan desa untuk perhatikan PKK, tanpa PKK desa maka PKK kecamatan dan kabupaten tidak ada apa-apanya," lanjutnya.
Peningkatan ekonomi kerakyatan menjadi penekanan Bupati Ketapang. Pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut dapat dilakukan melalui sektor perikanan, peternakan, pertanian dan usaha kecil menengah. Karena itu, Bupati Ketapang terus memotivasi masyarakat agar terus memberdayakan ekonominya.
Karena itu, selain melantik kepala desa Kenanga, Bupati Ketapang juga menuyerahkan bantuan kolam di Simpang Hulu untuk 36 kolam sebesar Rp 742.500.000. Dinas perkebunan jenis bantuan adalah bibit karet dan hand sprayer. Sedangkan bantuan tanaman pangan dan holtikultura untuk 375 hektar untuk jenis bantuan benih padi 9,3 ton, mangga 600 pohon, rambutan 200 pohon, jeruk 300 batang, hand traktor 2 unit. Bantuan peternakan, sapi bali 44 ekor, babi 21 ekor, ayam pedaging 8 box, kambing 16 ekor,. Pengelolaan lahan dan air diserahkan normalisasi Jides 1 paket, peningkatan/rehab jides 5 paket, oftimalisasi lahan untuk 500 hektar, peningkatan jalan usaha tani 4 paket, pembangunan jalan usaha tani 4 paket dan cetak sawah 1 paket.
"Bantuan sesuai usulan yang disampaikan, dalam memberdayakan potensi masyarakat bantuan sesuai kondisi masyarakat, misalnya bantuan terbak sapi tidak bisa kita paksakan pada masyarakat yang non muslim, begitu juga yang komunitas muslim tidak mungkin dibantu ternak babi," terangnya panjang lebar.@ (andy candra)

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007