home news guestbook contact
Selasa, 20 Agustus 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bangun Ekonomi Kerakyatan,Pemkab Bantu Kelompok Masyarakat

Pengirim : andy candra
Tanggal : 14 September 2012, 10:18 pm


MENYUMBUNG -- Pembangunan sektor pertanian perikanan, peternakan, dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi fokus pemerintah daerah. Bupati Ketapang berharap masyarakat dapat memberdayakan potensi ekonomi di sekitarnya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dalam merangsang ekonomi kerakyatan tersebut, pemerintah daerah membantu kelompok masyarakat yang mengajukan usulan. Untuk wilayah Kecamatan Hulu Sungai, penyerahan bantuan disampaikan Bupati Ketapang secara langsung."Kalau bantuan tidak terlalu banyak, berarti usulan yang disampaikan ke pemerintah daerah juga tidak banyak," ucap Drs Henrikus M.Si, Bupati Ketapang.
Sejumlah bantuan yang diberikan Bupati kepada masyarakat, meliputi bidang pertanian, peternakan,tanaman, holtikultura, maupun perikanan. Drs Henrikus M.Si meminta bantuan jangan sampai tidak dilaksanakan di lapangan. Karena itu, dalam bantuan perikanan, ia selalu tegaskan agar kolam yang dibuat diverifikasi dan ditandai dengan GPS. Hal ini dilakukan untuk menghindari kolam yang dibuat fiktif.
Selain itu Bupati minta agar desa juga memberdayakan PKK. PKK harus ditunjang.ia mengarahkan bantuan pertanian kepada PKK. Karena itu PKK diminta buat kelompok tani agar dapat dicontoh masyarakat."Ketahanan pangan harus ditingkatkan"
Bupati juga menjelaskan panjang lebar dengan otonomi desa yang tidak dapat diintervensi atau dicampuri oleh pemerintah daerah. Otonomi desa tersebut sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Salah satunya, terkait pemerintahan desa sebagaimana diatur pasal 5. Perda no 4 tahun 2012. Demikian juga penjabat kepala desa. Salah satu larangan bagi kepala desa berdasarkan PP No.72 tahun 2005 dan perda no.3 tahun 2007. Demikian juga dengan berdasarkan perda no.4 tahun 2007 tentang proses pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. "ADD yang diberikan kepada desa hendaknya dapat dipergunakan sebaik mungkin dengan menggunakan azas terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.**

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007