home news guestbook contact
Senin, 16 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Imbau Kades Harus Netral

Pengirim : andy candra
Tanggal : 2 September 2012, 9:31 pm


MARAU (humas)--Melaksanakan tugas secara baik dan tanggungjawab harus menjadi perhatian kepala desa.Harapan tersebut disampaikan Bupati Ketapang ketika melantik Afheng Arfeles dan Luhay Hartanto sebagai Kades Riam Batu Gading dan Kades Bantan Sari, Sabtu (1/9) sore.

Selain itu, Drs Henrikus M.Si juga mengharapkan kades harus netral. Karena berdasarkan PP dan Perda, Kades dilarang menjadi pengurus partai politik.
"Artinya kades tidak boleh kampanye dalam masa kampanye Pemilu Gubernur yang sebentar lagi akan dilaksanakan jadi harus netral, SKPD juga harus netral, di Desa panutan masyarakat adalah kepala desa," kata Drs Henrikus M.Si saat berada di Gedung Serba Guna Marau.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar Kades memberikan arahan yang positip pada masyarakat. Menurut Bupati, pada masyarakat yang pintar, kampanye sebenarnya tidak bawa dampak besar. Karena itu masyarakat harus cerdas menentukan pilihannya tanpa harua diintervensi oleh pihak mana pun. Selain itu, ia juga menekankan petugas pemilu untuk menjadi petugas yang amanah dan jujur. "Jangan jadi petugas yang curang,biarkan masyarakat memilih," ucapnya.
Bupati Ketapang berharap dengan pesta demokrasi yang jujur dapat menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.Kepada BPD, Bupati mengucapkan terima kasih sehingga dapat melaksanakan Pilkades dengan baik. Selain itu ia meminta mulai sejak pelantikan, BPD harus mencatat. Jangan sampai dilupa ketika enam bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD mem buat surat kepada kades pemberitahuan masa tugas akan segera berakhir. Demikian juga pada 4 bulan sebelum masa jabatan berakhir, BPD mengusulkan PJS kepada BPD. Dengan demikian tidak akan terjadi masa kekosongan pemerintahan. Jika sudah ada PJS maka pemerintahan akan berjalan. Pjs mempunyai legitimasi yang kuat, hanya saja tidak diperbolehkan membuat keputusan yang prinsip. Masa jabatan pjs kades paling lama 1 tahun.
Berkaitan dengan Pilkades, dikatakannya banyak tuntutan kepada Bupati. Jika ditinjau pokok persoalannya, keputusan sebenarnya ada pada BPD. Bupati hanya menetapkan keputusan BPD. Tetapi dilapangan, setelah akan dilantik baru muncul berbagai persoalan. Untuk menghindari berbagai tuntutan, maka ikutilah tahapan-tahapan yang sudah ada. Ia mencontohkan untuk melakukan tuntutan dalam Pilkades, tahapannya dalam perda sudah ditetapkan satu minggu. Sebab, selama ini ada yang menyebutkan umurnya salah. Padahal yang dikoreksi panittia selama ini adalah berkaitan dengan syarat administrasi. Dalam mengkoreksi syarat administrasi tidak mungkin harus diteliti sampai kelubang hidung yang bersangkutan.
Terkait dengan dana alokasi desa, Bupati menerangkan dibanding masa dahulu saat sekarang sudah cukup besar. Artinya, dalam pemerintahan desa ini juga tersimpan harapan yang besar. Karena itu penggunaan ADD harus ditetapkan dengan Perdes.
Selain jangan lupa kegiatan PKK juga harus didukung. Kepala desa bertanggungjawab terhadap pembinaan PKK. Coba dibayangkan saat Ketapang Expon sekiranya tidak ada PKK. Maka apa yang akan dipamerkan dari kecamatan. Pkk adalah pembangunan dasar. Dimana semuanya tergambar dalam PKK. "Ini bukan permintaan Bupati saja. Tetapi permintaan Presiden. Pkk bukan semata mata kegiatan sosial, stetapi semangat kebersamaaan" ucapnya.
"Laksanakan tugas dengan baik lancar dan tanggungjawab, lakukan serahkan terim administrasi serta lakukan inventarisasi," katanya menguraikan.**(@ndy candra)

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007