home news guestbook contact
Minggu, 18 November 2018 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Tingkatkan Sensivitas Gender

Pengirim : andy candra
Tanggal : 24 July 2012, 2:39 pm


Perempuan dan laki-laki merupakan sebuah subyek dan objek pembangunan yang memiliki akses yang sama dalam proses pembangunan. Akan tetapi, konteks yang ada memperlihatkan bagaimana proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan justru masih memperlihatkan ketidaksetaraan gender perempuan dan laki-laki. “Hal ini bisa kita lihat dengan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih rendahnya sumberdaya manusia perempuan dalam pembangunan dibanding laki-laki,” tegas Leli Ruspita, SP., M.Si Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan KB Ketapang.

Ia menerangkan ketidaksetaraan gender dapat dilihat dari angka statistik nasional maupun daerah di berbagai bidang. Misalnya untuk Kalbar, tahun 2007 Angka Statistik Nasional dan UNDP mencatat pada bidang pendidikan yang menunjukkan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang yang tidak maupun belum pernah sekolah masih berjumlah dua kali lipat jumlahnya dibanding penduduk laki-laki yang tidak bersekolah. Yakni 11, 54 persen dan berbanding 5,43 persen.
Kemudian penduduk perempuan yang buta hurup sekitar 12,28 persen dan penduduk laki-laki 5,84 persen. Rata-rata lama bersekolah pada perempuan 6,5tahun dan laki-laki 7,6 tahun. Dalam, bidang kesehatan Angka Kematian Ibu Hamil, melahirkan dan nifas juga masih tinggi yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup. Prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50 persen. Kemudian dalam Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yakni 44,81 persen dibanding laki-laki 76,12 persen. Terlihat dengan rendahnya persentase perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Angka-angka tersebut di atas di perkirakan masih belum bergeser kearah yang lebih baik setelah lima tahun terakhir dan merupakan cerminan adanya ketidaksetaraan gender.
Permasalahan ketidaksetaraan gender, tegas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan KB Ketapang Muslimin, S.IP, berangkat dari rendahnya kualitas hidup perempuan yang mengakibatkan perempuan memiliki pengalaman memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda dengan laki-laki. Hal tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan oleh pergeseran pembangunan dan kemiskinan terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki yang juga berbeda. Berangkat dari persoalan pemahaman terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender yang masih terbatas pada semua kalangan, terutama perencana pembangunan diberbagai tingkatan dan sektor. “Kondisi ini dilatar belakangi oleh pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuat kebijakan yang tidak mampu mengungkap dinamika dan polemik kehidupan perempuan dalam pembangunan. Sehingga baik itu kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan,” terang Muslimin S.Ip.
Lebih lanjut, Leli Ruspita, SP.,M.Si menambahkan terbatasnya Konsep kesetaraan dan keadilan gender sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman konsep perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat Kita. Konsep ini mengacu kepada peran biologis dan peran gender. Peran Biologis merupakan peran yang kodrati dan tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki seperti peran untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan peran gender atau yang biasa disebut sebagai peran sosial adalah peran pencari nafkah, peran mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak maupun menjadi kepala rumah tangga. Peran gender ini merupakan peran yang bisa dipertukarkan. Antara laki-laki dan perempuan. Konsep pemahaman peran gender yang ada dalam masyarakat kita seolah tidak bisa dipertukarkan. “Konsep inilah yang kemudian membawa pengaruh terhadap konsep berpikir dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berakibat terhadap ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki,” katanya.
Menyikapi berbagai kondisi tersebut, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan KB Ketapang Muslimin, S.IP menambahkan diperlukan upaya penyadaran gender kepada berbagai pihak. Salah satu langkah penyadaran gender adalah dengan memasukkan pemahaman peran serta kesetaraaan gender bagi perencana kebijakan di berbagai tingkatan terutama kepada para Kepala Desa dan pemuka masyarakat yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat terutama persoalan perempuan dan anak. Sebagai salah satu upaya memasukkan pemahaman peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan KB Ketapang membuat program Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berkesinambungan melalui Pendidikan dan Latihan Peran Serta Kesetaraan Gender Bagi Kepala Desa dan Pemuka Masyarakat yang berhubungan langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa. Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2010 dengan 45 peserta, tahun 2011 dengan 25 peserta, serta tahun 2012 yang dilakukan pada 19 s/d 20 juni lalu sebanyak 25 peserta.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan KB Ketapang menyatakan kalau kegiatan Diklat ini diharapkan bisa menyentuh seluruh Kepala Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Ketapang paling lama dalam kurun waktu lima tahun. Karena, secara umum kita menginginkan tercapainya visi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Visi ini diwujudkan melalui misi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kemudian secara khusus, menurut Muslimin, S.IP, kegiatan Diklat Peran Serta Kesetaraan Gender bagi para Kepala Desa, Kelurahan dan Pemuka Masyarakat, diharapkan mampu menyediakan tenaga yang Sensitif Gender dalam mengusulkan perencanaan pembangunan dari tingkat paling dasar seperti di desa dan kecamatan. Sebab, Perencana Pembangunan yang Sensitif Gender yang berada di desa dan kecamatan diharapkan berperan sebagai Focal Point yang akan menyuarakan kepentingan pembangunan perempuan dan anak serta membentuk Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang bisa menjadi wadah komunikasi serta sumber informasi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berperspektif gender. @@@

L

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007