home news guestbook contact
Selasa, 21 Januari 2020 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Tourist Manca Negara Senang Lihat Keanekaragaman Hayati Hutan Kab.Ketapang

Pengirim : ANDY CANDRA
Tanggal : 3 April 2012, 3:20 pm


Sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si didampingi Kadis PU ketapang, Ir.H.Darmansyah MM dan KepalaBappeda ketapang, Drs H.mahyudin M.Si dalam rapat terkait pembahasan final Draf Raperda tentang Tata Ruang Ketapang tahun 2011-2031. Draf tersebut sudah dibahas di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat menyesuaikan dengan Tata Ruang Propinsi dan Tata Ruang Nasional.

Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kabupaten Ketapang tahun 2011-2031 sudah memasuki tahaf final dan tinggal penyempurnaan. Pasalnya draf Raperda tersebut tidak hanya dibahas ditingkat Kabupaten ketapang, tetapi juga dibahas ditingkat propinsi kalbar dan pemerintah pusat untuk menyesuaikan dengan Tata Ruang Propinsi Kalbar dan Tata Ruang Nasional. Rapat finalisasi draf Raperda tersebut, pada hari Senin (2/4) dipimpin Sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si.
Didampingi Kepala Dinas PU ketapang, Ir.H.Darmansyah MM, dan Kepala Bappeda Ketapang, Drs H.Mahyudin M.Si, selanjutnya Sekda Ketapang menyebutkan Perda Tata Ruang ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan kedepan. Dari draf yang sudah dibahas di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat tersebut ia menilai sudah cukup baik. “Kalaupun diperlukan, mungkin hanya untuk penyempurnaan saja,” kata Sekda Ketapang yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada Kepala Bappeda Ketapang menjelaskan draf Raperda Tata Ruang Ketapang 2011-2031.
Kepala Bappeda Ketapang menjelaskan tentang sudah terbentunya tim dalam tata ruang. Demikian juga mekanisme dan tahapan penyusunan draf raperda tata Ruang, dan lain-lain. Masukan-masukan terus mengalir dari pejabat terkait dalam rapat tersebut. Seperti Kepala Dinas Perkebunan Ketapang, Drs Lukas Lawun menyebutkan pentingnya pola ruang, termasuk tentang kawasan konservasi bernilai tinggi. Selanjutnya Kepala Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang mengharapkan kawasan cagar alam, taman nasional dan lain-lain untuk diperhatikan dalam draf raperda. Sebab, dalam pariwisata, justru wisatawan mancanegara lebih menyenangi ekotorisme, bukan kawasan pantai. Hal ini karena hutan memiliki kawasan hutan dengan keanekaragaman hayati. Sebab, kawasan hutan inilah yang jarang atau tidak dimiliki di negara-negara. “Dibanding daerah lain yang hanya mengandalkan perayaan tertentu hanya dikunjungi wisatawan mancanegara setahun sekali, justru ditempat kita paling banyak wisatawan mancanegara, jadi ini sinergis juga dengan konsep dinas kehutanan dan lingkungan hidup,” kata Yudo Sudarto, Kepala Dinas Budparpora Ketapang.
Dalam kaitan kawasan kebudayaan, ia juga meminta untuk diperhatikan kawasan yang dikramatkan. Karena di tempat tersebut selain mempunyai nilai religius tetapi juga kaya akan keanekaragaman hayati. Hampir bisa dipastikan kawasan yang dikramatkan mempunyai sumber mata air. Ia mencontohkan daerah Manjau dan lain sebagainya. Ia berharap kawasan-kawasan yang mempunyai nilai utuk diperhatikan.
Demikian juga dengan bidang olahraga, untuk beberapa tahun kedepan perlu ditata tentang kawasan hijau, khususnya untuk tempat bermain. Ia mencontohkan bagaimana di kota-kota besar, saat ini sudah tidak sedikit yang kesulitan kawasan hijau untuk anak-anak berolahraga dan bermain. “Saya lihat ini sinergis dengan Dinas Pertamanan, begitu pula pendidikan anak-anak kita pada masa yang akan datang, khususnya dalam pendidikan lingkungan dan lain sebagainya,” ucapnya.
Demikian juga masukan dari instansi terkait, termasuk perlunya kawasan utuk Transmigrasi dan lain-lain. Ada juga masukan agar tidak perlu dilakukan pembahasan kembali dalam draf karena sudah dibahas. Jika dilakukan pembahasan ulang, maka efesiensi waktu disarankan juga dalam kesmepatan itu. Tetapi cukup dibahas dalam rencana tata ruang untuk 7 tahun kedepan. Masukan-masukan tersebut diakomodir dan selanjutnya untuk dilakukan pengkajian dalam penyempurnaan.
Salah satunya dipaparkan dari Kepala Bappeda Ketapang maupun dari Dinas PU Ketapang tentang pasal-pasal yang mengakomodir kawasan cagar alam, taman nasional, kawasan kebudayaan, kawasan hijau dan lain-lain. ***

WRITTEN by ANDY CANDRA
BAG.HUMAS SETDA KETAPANG


 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007